Pasca penumpasan G 30 S/PKI, pemerintah ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan solusi politik terhadap insiden tersebut.
Hal ini bikin suasana politik tidak stabil. Kepercayaan penduduk terhadap Presiden Soekarno kian menurun.
Pada di saat bersamaan, Indonesia menghadapi suasana ekonomi yang terus memburuk memunculkan harga-harga barang keperluan utama melambung tinggi.
Kondisi ini mendorong para cowok dan mahasiswa melakukan aksi-aksi demonstrasi menuntut solusi yang seadil-adilnya terhadap pelaku G 30 S/PKI dan perbaikan ekonomi.
Pada tanggal 12 Januari 1966 pelajar, mahasiswa, dan penduduk mengajukan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura). Isi Tritura tersebut, yaitu:
- Bubarkan PKI
- Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur Gerakan 30 September
- Turunkan harga
Tuntutan rakyat agar membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi. Untuk menenangkan rakyat Presiden Soekarno mengadakan pergantian Kabinet Dwikora menjadi Kabinet 100 Menteri.
Perubahan ini belum sanggup bikin puas hati rakyat lantaran di dalamnya masih terdapat tokoh-tokoh yang terlibat dalam insiden G 30 S/PKI.
Pada di saat pelantikan Kabinet 100 Menteri pada tgl 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar dan cowok menyanggupi jalan-jalan menuju Istana Merdeka.
Aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrabirawa sehingga menyebabkan bentrok antara pasukan Cakrabirawa dengan para demonstran yang menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia berjulukan Arief Rachman Hakim.
Insiden berdarah yang terjadi ternyata menyebabkan krisis politik kian memuncak.
Guna memulihkan keselamatan negara, pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah terhadap Letjen Soeharto untuk mengambil segala langkah-langkah yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keselamatan dan kewibawaan pemerintah.
Surat itu dimengerti selaku Surat Perintah 11 Maret, atau SP 11 Maret, atau Supersemar. Isi Supersemar yakni pemberian mandat terhadap Letjen.
Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan kondisi dan kewibawaan pemerintah. Keluarnya Supersemar dianggap selaku tonggak lahirnya Orde Baru.
Dalam rangka memulihkan keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan, keesokan harinya setelah menemukan Supersemar Letjen Soeharto membubarkan dan melarang PKI beserta ormas-ormas yang bernaung atau senada dengannya di seluruh Indonesia, terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Letjen.
Soeharto juga menyerukan terhadap pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 1966, Letjen.
Soeharto menahan 15 orang menteri yang dinilai terlibat dalam G 30 S/PKI.
Setelah itu, Letjen Soeharto memperbaharui kabinet dan membersihkan forum legislatif, tergolong MPRS dan DPR-Gotong Royong dari orang-orang yang dianggap terlibat G30S/PKI.
1. Pemulihan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif
Politik mancanegara Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan dengan dikeluarkannya sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik mancanegara Indonesia, di antaranya Ketetapan MPRS No. XII/1966 ihwal Kebijakan Politik Luar Negeri RI Bebas Aktif.
2. Pemulihan Hubungan dengan Malaysia
Pemulihan korelasi Indonesia dan Malaysia dimulai dengan diadakannya tawar menawar Bangkok pada 29 Mei-1 Juni 1966 yang menciptakan Perjanjian Bangkok.
Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 1966 ditandatangani kontrak pemulihan korelasi Indonesia-Malaysia di Jakarta.
Persetujuan ini ditandatangani oleh Adam Malik dari Indonesia dan Tun Abdul Razak dari Malaysia.
3. Kembali Menjadi Anggota PBB
Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah menyadari banyak faedah yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota.
Kembalinya Indonesia menjadi anggota disambut baik oleh PBB. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik selaku Ketuan Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.
4. Ikut Memprakarsai Pembentukan ASEAN
Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967.
Tujuan pembentukan ASEAN ini yakni untuk memajukan koordinasi regional terutama di bidang ekonomi dan budaya.
Tokoh-tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok yakni Adam Malik (Menteri Luar Negeri Indonesia), S. Rajaratnam (Menteri Luar Negeri Singapura), Tun Abdul Razak (Pejabat Perdana Menteri Malaysia), Thanat Khoman (Menteri Luar Negeri Thailand), dan Narcisco Ramos (Menteri Luar Negeri Filipina).
Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan (fusi) partai-partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik.
Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Tiga kekuatan politik itu yakni selaku berikut:
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ialah adonan dari NU, Parmusi, dan Perti.
- Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang ialah adonan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo.
- Golongan Karya (Golkar)
Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melakukan enam kali penyeleksian umum, yakni tahun 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1997.
Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar senantiasa menerima lebih banyak didominasi bunyi dan mengungguli Pemilu.
Hal itu disebabkan oleh pengerahan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar.
Kekuatan-kekuatan prnyokong Golkar yakni pegawanegeri pemerintah (pegawai negeri sipil) dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Dengan tunjangan pegawai negeri sipil dan ABRI, Golkar dengan leluasa meraih penduduk luas di aneka macam tempat dan tingkatan.
Dari tingkatan penduduk atas hingga bawah. Dari kota hingga pelosok desa
Dwi fungsi ABRI tujuannya yakni bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yakni fungsi selaku pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan fungsi kekuatan sosial yang secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional.
Dengan tugas ganda ini, ABRI diizinkan untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, tergolong walikota, pemerintah provinsi, duta besar, dan jabatan lainnya.
Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Orde Baru, Dwi Fungsi ABRI mulai dihapuskan.
Program jangka pendek dalam rangka evakuasi ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi.
Pada permulaan tahun 1966, tingkat inflasi meraih 650%. Maka, pemerintah tidak sanggup melakukan pembangunan dengan segera, tetapi mesti melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi apalagi dahulu.
Stabilisasi yang dimaksud yakni pengendalian inflasi agar harga-harga tidak melambung terus secara cepat.
Rehabilitasi yang dimaksud yakni rehabilitasi fisik terhadap prasarana- prasarana dan alat-alat buatan yang banyak mengalami kerusakan.
Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang ditangani membuahkan hasil yang cukup baik.
Tingkat inflasi yang semula meraih 650% berhasil ditekan menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada 1968.
Keadaan ekonomi Indonesia terus membaik, hingga pada tahun 1969, pemerintah siap melakukan jadwal jangka panjang.
Program jangka panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru diwujudkan dengan pelaksanaan planning pembangunan jangka panjang (25 tahun).
Pembangunan jangka panjang ditangani secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun).
1. Pelita I (1 April 1969-1 Maret 1974)
Sasaran yang akan diraih yakni pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, ekspansi lapangan kerja, dan kemakmuran rohani.
Pelita I lebih menitikberatkan pada sektor pertanian.
Pelaksanaan Pelita I sudah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, antara lain buatan beras sudah meningkat dari 11,32 juta ton menjadi 14 juta ton; perkembangan ekonomi dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun; pemasukan rata-rata penduduk (pendapatan per kapita) dari 80 dolar Amerika sanggup ditingkatkan menjadi 170 dolar Amerika. Tingkat inflasi sanggup ditekan menjadi 47,8% pada selesai Pelita I (1973/1974).
2. Pelita II (1 April 1974 - 31 Maret 1979)
Sasaran yang akan diraih pada masa ini yakni pangan, sandang, perumahan, fasilitas dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja.
Pelita II berhasil memajukan perkembangan ekonomi rata- rata penduduk 7% setahun.
Tingkat inflasi berhasil ditekan hingga 9,5%. Pada sektor pertanian, sudah ditangani perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi baru.
3. Pelita III (1 April 1979-31 Maret 1984)
Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang berencana terciptanya penduduk yang adil dan sejahtera menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Arah dan kebijaksanaan ekonominya yakni pembangunan pada segala bidang.
Pedoman pembangunan nasionalnya yakni Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan.
Inti dari kedua pedoman tersebut yakni kemakmuran bagi semua lapisan penduduk dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.
Pelita III ini menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan, serta memajukan industri yang mengolah materi baku menjadi barang jadi.
Produksi beras diperkirakan meraih 20,6 juta ton pada tahun 1983.
4. Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)
Pelita IV menitikberatkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan jerih payah menuju swasembada pangan, serta memajukan industri yang sanggup menciptakan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan.
Hasil yang diraih pada Pelita IV di antaranya yakni swasembada pangan dengan buatan beras meraih 25,8 juta ton pada tahun 1984.
Kesuksesan ini menemukan penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985.
5. Pelita V (1 April 1989 - 31 Maret 1994)
Pelita V menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri untuk menegaskan swasembada pangan dan memajukan buatan hasil pertanian lainnya; dan sektor industri terutama industri yang menciptakan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pembuatan hasil pertanian, serta industri yang sanggup menciptakan mesin-mesin industri.
Pelita V yakni periode terakhir dari pembangunan jangka panjang tahap pertama. Lalu, dilanjutkan pembangunan jangka panjang tahap kedua.
6. Pelita VI
Pelita VI ialah permulaan pembangunan jangka panjang tahap kedua.
Pelita VI lebih menitikberatkan pada sektor ekonomi, industri, pertanian, serta pembangunan dan kenaikan mutu sumber daya insan selaku pendukungnya.
Direncanakan, Pelita VI dilaksanakan mulai tanggal 1 April 1994 dan rampung pada tanggal 31 Maret 1999.
Namun, pada tahun 1997 Indonesia dilanda krisis keuangan yang berlanjut menjadi krisis ekonomi dan jadinya menjadi krisis keyakinan terhadap pemerintah.
Akibatnya, Pelita VI tidak sanggup dilanjutkan sesuai dengan yang direncanakan.
Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil merealisasikan stabilitas politik dan bikin suasana kondusif bagi penduduk Indonesia.
Perkembangan ekonomi juga berlangsung dengan baik dan hasilnya sanggup terlihat secara nyata.
Dua hal ini menjadi aspek pendorong kesuksesan pemerintah Orde Baru dalam melakukan perbaikan kemakmuran rakyat.
Keberhasilan tersebut sanggup dilihat dari penurunan angka kemiskinan, penurunan angka janjkematian bayi, dan kenaikan partisipasi pendidikan dasar.
Program-program untuk perbaikan kesehahteraan rakyat dilaksanakan pada masa Orde Baru antara lain selaku berikut:
1. Transmigrasi
Transmigrasi yakni suatu jadwal yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu kawasan yang pada penduduk ke kawasan lain di dalam wilayah NKRI.
Pemindahan tersebut ditangani untuk meratakan persebaran penduduk Indonesia yang sejak zaman dulu banyak terfokus di Pulau Jawa.
Pada masa Orde Baru jadwal transmigrasi gencar dilaksanakan.
Daerah-daerah yang menjadi tujuan transmigrasi antara lain yakni Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
2. Keluarga Berencana (KB)
Keluarga Berencana (KB) ialah jadwal pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara keperluan dan jumlah penduduk.
Pada masa Orde Baru, jadwal KB dilaksanakan untuk pengendalian perkembangan penduduk.
Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk memajukan mutu rakyat Indonesia dan kenaikan kesejahteraannya.
Melalui jadwal KB perkembangan penduduk di Indonesia berhasil ditekan, pada tahun 1967 perkembangan penduduk Indonesia meraih 2,6% dan pada tahun 1996 sudah menurun drastis menjadi 1,6%.
Keberhasilan Indonesia dalam pengendalian jumlah penduduk disanjung oleh UNICEF, lantaran dinilai berhasil menekan tingkat janjkematian bayi dan sudah melakukan aneka macam upaya yang lain dalam rangka mensejahterakan kehidupan belum dewasa di tanah air.
UNICEF mengemukakan bahwa langkah-langkah yang sudah ditangani pemerintah Indonesia itu hendaknya dijadikan teladan bagi negara- negara lain yang tingkat janjkematian bayi masih tinggi.
3. Puskesmas dan Posyandu
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) ialah dua fasilitias kesehatan yang diresmikan oleh pemerintah untuk memajukan pelayanan kesehatan masyarakat.
Puskesmas mulai dibangun sejak ditetapkannya rancangan Puskesmas dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada tahun 1968.
Pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas yakni pelayanan kesehatan menyeluruh (komprehensif) yang termasuk pelayanan: pengobatan (kuratif), upaya pencegahan (preventif), kenaikan kesehatan (promotif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Adapun Posyandu mulai diresmikan pada tahun 1984.
Pelayanan kesehatan yang diberikan Posyandu antara lain yakni Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), KB, Gizi, Penanggulangan Diare dan Imunisasi.
Puskesmas dan Posyandu yang dikembangkan sejak masa Orde Baru sudah berhasil memajukan kesehatan masyarakat.
Pokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru diantaranya diarahkan untuk bikin peluang belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan kenaikan mutu pendidikan.
Pendidikan tinggi diarahkan pada sasaran seminar mahasiswa yang dapat menjawab tantangan modernisasi.
Oleh lantaran itu, dikembangkan metode pendidikan yang bermitra dengan pengembangan peluang dan kualifikasi bagi jenis-jenis lapangan kerja yang diinginkan oleh pembangunan nasional.
Pada masa Orde Baru, dimunculkan suatu konsepsi pendidikan yang dimengerti dengan sekolah pembangunan.
Konsepsi ini diajukan oleh Mashuri S.H selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayan (P & K).
Dalam konsepsi sekolah pembangunan, para siswa dikenalkan terhadap jenis-jenis dan lapangan serta lingkungan kerja.
Hal ini dimaksudkan agar mereka sanggup menyaksikan kemungkinan untuk menyediakan jasa lewat karyanya.
Anak-anak didik tidak hanya diberi pelajaran teori, tetapi juga diperkenalkan terhadap sejumlah pekerjaan yang kira-kira sanggup mereka lakukan.
Dengan cara itu, mereka akan sanggup menyalurkan bakatnya masing-masing sekaligus sanggup mengikuti kondisi dengan lingkungan kerja yang akan mereka hadapi.
Dalam rangka menyediakan peluang belajar yang lebih luas, pemerintah Orde Baru melakukan program-program berikut.
1) Instruksi Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar. Adanya Instruksi Presiden ini bikin jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat pada periode 1993/1994 nyaris 150.000 unit SD Inpres sudah dibangun.
2) Program Pemberantasan Buta Huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978 3) Program Wajib Belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984 4) Program Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA).
Pada masa Orde Baru, jerih payah kenaikan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan terhadap upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional.
Oleh lantaran itu, ditangani seminar dan pengembangan seni secara luas lewat sekolah seni, kursus seni, organisasi seni dan wadah-wadah acara seni lainnya.
Selain itu, ditangani pula upaya penyelamatan, pemeliharaan, dan observasi warisan sejarah budaya nasional
Upaya ini diwujudkan dengan menginventarisasi peninggalan purbakala yang termasuk 1164 situs purbakala dan rehabilitasi serta ekspansi museum.
Setiawan, Iwan. 2017. Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX. Jakarta: Kemendikbud.
0 Komentar untuk "Materi Ips Kelas 9 Indonesia Abad Orde Baru"