Salinan Pp Nomor 57 Tahun 2021 Mengenai Tolok Ukur Nasional Pendidikan

Sahabat Edukasi yang berbahagia... Sebagaimana dalam klarifikasi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 mengenai Standar Nasional Pendidikan bahwasannya Pendidikan nasional berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa lewat pengembangan potensi setiap warga negara tanpa kecuali. Pendidikan nasional yang berkualitas merupakan fondasi pembangunan sumber daya insan yang unggul dan bisa secara proaktif menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Untuk merealisasikan metode Pendidikan nasional yang bermutu, dikehendaki Standar Nasional Pendidikan yang menjadi pedoman dasar bagi penyelenggaraan Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan termasuk patokan minimal mengenai aneka macam faktor Pendidikan yang mesti dipenuhi oleh penyelenggara dan Satuan Pendidikan. Sebagai pedoman dasar, Standar Nasional Pendidikan perlu secara terpola ditinjau kesesuaiannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tantangan zaman yang berubah, lewat penyempurnaan substansi pengaturan. Penyempurnaan tersebut dimaksudkan mudah-mudahan Standar Nasional Pendidikan tetap canggih dan relevan, sehingga sanggup mendukung akselerasi kenaikan mutu metode Pendidikan dan pembangunan sumber daya insan Indonesia. Beberapa hal yang menjadi pokok penyempurnaan pengaturan ditangani kepada susunan Standar Nasional Pendidikan, kurikulum, penilaian hasil berguru Peserta Didik, dan penilaian metode Pendidikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan forum mandiri.

Penyempurnaan pengaturan mengenai susunan Standar Nasional Pendidikan menempatkan standar kompetensi lulusan selaku standar yang pertama. Hal ini dimaksudkan untuk mengambarkan pergantian orientasi dari Pendidikan yang berbasis isi, menjadi Pendidikan yang berbasis kompetensi. Pengembangan kompetensi Peserta Didik menjadi tujuan utama yang perlu disokong lewat pemenuhan komponen-komponen lain dari Standar Nasional Pendidikan. Makna kompetensi juga dirumuskan ulang untuk memastikan sifat terintegrasi dari ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Penyempurnaan pengaturan mengenai kurikulum ditangani untuk menjadi landasan bagi upaya penyederhanaan kurikulum nasional yang lebih berorientasi pada pengembangan kompetensi. Kerangka dasar dan struktur kurikulum di tingkat nasional dibentuk menjadi lebih sederhana. Satuan Pendidikan kembali diberi kewenangan sarat untuk menyebarkan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan untuk mengakomodasi keanekaragaman keadaan dan kebutuhan.

Penyempurnaan pengaturan mengenai penilaian memisahkan secara lebih tegas antara penilaian kepada hasil berguru akseptor didik dan penilaian kepada metode Pendidikan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional dan prinsip pedagogi, penilaian kepada hasil berguru Peserta Didik merupakan kewenangan dan kiprah pendidik. Peran Pemerintah Pusat dan Pemda merupakan menjalankan penilaian kepada metode Pendidikan untuk mengawasi perkembangan dan kesenjangan di dalam sistem, serta melaporkan hasil penilaian tersebut selaku bentuk akuntabilitas publik. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat dan Pemda juga dibantu oleh forum berdikari untuk menjalankan telaah kritis dan objektif.

Penyempurnaan pengaturan mengenai penilaian metode Pendidikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan forum berdikari akan memotret mutu secara lebih komprehensif, termasuk efektivitas Satuan Pendidikan dalam memfasilitasi pembelajaran, pemerataan terusan dan mutu layanan pendidikan, mutu proses pembelajaran dan pengelolaan Satuan Pendidikan, serta jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Potret yang komprehensif ini dirancang mudah-mudahan sanggup dimanfaatkan oleh kepala Satuan Pendidikan dan Pemda untuk menjalankan penilaian diri dan penyusunan rencana aktivitas serta budget yang berorientasi pada kenaikan mutu pembelajaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan sebagaimana sudah berulang kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan perlu ditangani penyempurnaan lewat penggantian. Penggantian dimaksud ditangani lewat penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai Standar Nasional Pendidikan.

Silahkan download/unduh selengkapnya PP No. 57 Tahun 2021 mengenai SNP (Standar Nasional Pendidikan) pada tautan di bawah ini: