Tugas, Kewenangan, Hak, Kewajiban Larangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang 6 Tahun 2014

Tugas Kades diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 6 tahun 2014 perihal Desa, yang menyatakan:

“Kades bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, training kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”

Kewenangan Kades

Sementara untuk melaksanakan kiprah tersebut, Kades memiliki kewenangan-kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang 6 tahun 2014 perihal Desa antara lain:

1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. menetapkan Perdes;
4. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
5. membina kehidupan masyarakat Desa;
6. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
7. mengusulkan dan mendapatkan pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
8. mengembangkan sumber PAD;
9. menetapkan APBDes;
10. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya semoga mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. memanfaatkan teknologi sempurna guna;
13. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa aturan untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.

Hak Kades

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang 6 tahun 2014 perihal Desa mengatur bahwa Kades berhak:

1. mengajukan rancangan dan memutuskan Perdes;
2. mengusulkan SOTK Pemerintah Desa;
3. memberikan mandat pelaksanaan kiprah dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
4. mendapatkan pelindungan aturan atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
5. menerima SILTAP, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.

Kewajiban Kades

Selanjutnya Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang 6 tahun 2014 perihal Desa memilih kewajiban Kades, Sebagai berikut:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
3. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
4. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari KKN;
6. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
7. menyelenggarakan manajemen Pemerintahan Desa yang baik;
8. menjalin kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
9. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
10. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
11. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
12. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
13. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
14. memberikan info kepada masyarakat Desa;
15. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. memberdayakan masyarakat dan forum kemasyarakatan di Desa.

Selain itu, menurut Pasal 27, Undang-Undang 6 tahun 2014 perihal Desa Kades berkewajiban sebagai berikut:

1. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap tamat tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
2. memberikan dan/atau membuatkan info penyelenggaraan pemerintahan (IPPD) secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap tamat tahun anggaran;
3. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan (LKPPD) secara tertulis kepada BPD setiap tamat tahun anggaran; dan
4. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada tamat masa jabatan kepada Bupati/Walikota.

Larangan Bagi Kades

Larangan bagi Kadesdijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang 6 tahun 2014 perihal Desa sebagai berikut:

1. merugikan kepentingan umum;
2. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
3. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
4. membuat keputusan yang sanggup menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
5. melakukan KKN, mendapatkan uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang sanggup memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; 
6. melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
7. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
8. menjadi pengurus partai politik;
9. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota dewan perwakilan rakyat RI, DPD RI, DPRD atau DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
10. meninggalkan kiprah selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang terperinci dan tidak sanggup dipertanggungjawabkan;
11. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
12. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Demikianlah sekelumit klarifikasi substansi Undang-Undang 6 tahun 2014 perihal Desa, khususnya mengenai tugas, kewenangan, hak, kewajiban dan larangan bagi Kades. Untuk mengetahui bahan Undang-Undang 6 tahun 2014 perihal Desa, sanggup diunduh di SINI