Para terdampak pandemi Covid-19 akan mendapatkan proteksi dari Pemerintah. Menteri Sosial Juliari P. Batubara meminta pemerintah kawasan untuk segera memenuhi kebutuhan data akseptor Bantuan Sosial Tunai (BST) sehingga Bantuan Sosial (bansos) sanggup disalurkan sebelum Idul Fitri.
Dari sasaran 9.000.000 Kepala Keluarga (KK), sejauh ini Kementerian Sosial gres mendapatkan sekitar 7.800.000 Kepala Keluarga (KK).
“Dari sasaran 9.000.000 Kepala Keluarga (KK), hari ini kami belum menerima 100 % (persen). Data gres yang kami terima ada 7.800.000 Kepala Keluarga (KK). Masih ada kawasan yang belum mengirimkan data. Kami sudah minta untuk dikirim kekurangannya yang 1,2 juta Kepala Keluarga (KK),” ungkapnya dalam keterangan resmi, Sabtu (9/5/2020).
Juliari menyebutkan sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, distribusi Bantuan Sosial Tunai (BST) harus dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Presiden meminta semoga penyaluran Bantuan Sosial (bansos) tunai dan sembako final sebelum hari raya Idul Fitri.
Persoalan data akseptor Bantuan Sosial (bansos) , katanya, tidak sanggup dilepaskan dari tugas daerah. Salah satu alasannya sebab kawasan yang paling memahami kondisi warganya yang terdampak pandemi Covid-19. Kementerian Sosial (Kemensos) telah menunjukkan keleluasaan kepada kawasan untuk memenuhi kebutuhan data.
Sebelumnya, pimpinan Kementerian Sosial (Kemensos) telah melaksanakan pertemuan secara daring dengan para pemimpin kawasan menyerupai gubernur, wali kota, dan juga bupati. Melalui komunikasi tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) menunjukkan keleluasaan kepada PEMDA untuk mengusulkan akseptor proteksi sosial.
“Jadi sesungguhnya prosedurnya tidak sulit. Tidak benar jikalau dikatakan prosesnya rumit. Kami tidak “mengunci” daftar akseptor Bantuan Sosial (bansos) hanya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kami. Karena kami memahami yang menjadi kebutuhan daerah,” katanya.
Kementerian Sosial (Kemensos) sudah menunjukkan fasilitas kepada kepala daerah, untuk memakai data warga miskin pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum mendapatkan proteksi baik dari Desil 2, Desil 3, Desil 4 dan non desil.
“Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kami hanya jadi referensi. Tidak harus mengakibatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai satu-satunya data untuk akseptor Bantuan Sosial (bansos) tunai. Kami berharap pemkab dan Pemerintah Kota datanya akurat sehingga Bantuan Sosial (bansos) sempurna sasaran,” tambahnya.
Juliari menyatakan, penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) sekarang sedang berjalan sejumlah 1.800.000 Kepala Keluarga (KK) melalui Kantor Pos. Selain itu terdapat juga distribusi melalui Bank Himbara dengan mekanisme transfer sebesar 785.000 Kepala Keluarga (KK) sehingga total disrtribusi Bantuan Sosial Tunai (BST) sanggup disalurkan untuk 2.600.000 Kepala Keluarga (KK) per tanggal 9 Mei 2020.
“Distribusi melalui transfer bank untuk akseptor Bantuan Sosial (bansos) yang mempunyai nomer rekening. Adapun yang tidak mempunyai rekening, dibayarkan di Kantor Pos, dengan mendapatkan seruan lebih dulu,” katanya.
Sumber: https://kabar24.bisnis.com
Juliari menyebutkan sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, distribusi Bantuan Sosial Tunai (BST) harus dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Presiden meminta semoga penyaluran Bantuan Sosial (bansos) tunai dan sembako final sebelum hari raya Idul Fitri.
Persoalan data akseptor Bantuan Sosial (bansos) , katanya, tidak sanggup dilepaskan dari tugas daerah. Salah satu alasannya sebab kawasan yang paling memahami kondisi warganya yang terdampak pandemi Covid-19. Kementerian Sosial (Kemensos) telah menunjukkan keleluasaan kepada kawasan untuk memenuhi kebutuhan data.
Sebelumnya, pimpinan Kementerian Sosial (Kemensos) telah melaksanakan pertemuan secara daring dengan para pemimpin kawasan menyerupai gubernur, wali kota, dan juga bupati. Melalui komunikasi tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) menunjukkan keleluasaan kepada PEMDA untuk mengusulkan akseptor proteksi sosial.
“Jadi sesungguhnya prosedurnya tidak sulit. Tidak benar jikalau dikatakan prosesnya rumit. Kami tidak “mengunci” daftar akseptor Bantuan Sosial (bansos) hanya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kami. Karena kami memahami yang menjadi kebutuhan daerah,” katanya.
Kementerian Sosial (Kemensos) sudah menunjukkan fasilitas kepada kepala daerah, untuk memakai data warga miskin pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum mendapatkan proteksi baik dari Desil 2, Desil 3, Desil 4 dan non desil.
“Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kami hanya jadi referensi. Tidak harus mengakibatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai satu-satunya data untuk akseptor Bantuan Sosial (bansos) tunai. Kami berharap pemkab dan Pemerintah Kota datanya akurat sehingga Bantuan Sosial (bansos) sempurna sasaran,” tambahnya.
Juliari menyatakan, penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) sekarang sedang berjalan sejumlah 1.800.000 Kepala Keluarga (KK) melalui Kantor Pos. Selain itu terdapat juga distribusi melalui Bank Himbara dengan mekanisme transfer sebesar 785.000 Kepala Keluarga (KK) sehingga total disrtribusi Bantuan Sosial Tunai (BST) sanggup disalurkan untuk 2.600.000 Kepala Keluarga (KK) per tanggal 9 Mei 2020.
“Distribusi melalui transfer bank untuk akseptor Bantuan Sosial (bansos) yang mempunyai nomer rekening. Adapun yang tidak mempunyai rekening, dibayarkan di Kantor Pos, dengan mendapatkan seruan lebih dulu,” katanya.
0 Komentar untuk "Mensos Minta Pemda Segera Lengkapi Data Supaya Pertolongan Sosial (Bansos) Cair Sebelum Lebaran"