Foto: Bagus Prihantoro Nugroho/detikcom
JURAGANBERDESA---Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada jajaran pejabat kabinet kerja untuk menambahkan anggaran pengentasan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018.
Sekertaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, menurut laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih terdapat ruang fiskal guna mempercepat pemberantasan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.
"Jadi tadi ibu menkeu laporkan ke presiden memang ada ruang fiskal dan hal yang diperuntukkan khusus untuk semoga kemiskinan bisa menurun, daya saing meningkat lalu subsidi dan hal yang berkaitan dengan aktivitas pemerintah menyerupai KIP, PKH, KIS," kata Pramono di Komplek Istana, Jakarta, Senin (2/10/2017).
Pramono memastikan, penambahan anggaran pengentasan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sudah ada, namun dirinya masih enggan menyebutkan.
"Tadi memang ada angka-angka yang akan diperbaiki dalam APBN 2018 yang akan diketok 20 Oktober ini, itulah yang jadi pegangan kita untuk kerja di 2018," terang dia.
Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penambahan anggaran pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan akan melibatkan lintas kementerian/lembaga.
Terdapat 17 kementerian/lembaga yang terlibat eksklusif dalam penurunan angka kemiskinan di Indonesia.
"Di Kementerian Sosial yang spesifik itu hanya aktivitas keluarga harapan, nah ini kan dinaikkan dari 6 juta 20017 menjadi 10 juta 2018. Kita bisa melihat rilis per 7 September yang dikeluarkan Kemenkeu kemarin. Rilis menyebut bahwa yang efektif turunkan kemiskinan dan gini rasio yakni PKH, kedua KIP dari seluruh subsidi dan bansos," kata Khofifah.
"Jadi tadi ibu menkeu laporkan ke presiden memang ada ruang fiskal dan hal yang diperuntukkan khusus untuk semoga kemiskinan bisa menurun, daya saing meningkat lalu subsidi dan hal yang berkaitan dengan aktivitas pemerintah menyerupai KIP, PKH, KIS," kata Pramono di Komplek Istana, Jakarta, Senin (2/10/2017).
Pramono memastikan, penambahan anggaran pengentasan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sudah ada, namun dirinya masih enggan menyebutkan.
"Tadi memang ada angka-angka yang akan diperbaiki dalam APBN 2018 yang akan diketok 20 Oktober ini, itulah yang jadi pegangan kita untuk kerja di 2018," terang dia.
Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penambahan anggaran pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan akan melibatkan lintas kementerian/lembaga.
Terdapat 17 kementerian/lembaga yang terlibat eksklusif dalam penurunan angka kemiskinan di Indonesia.
"Di Kementerian Sosial yang spesifik itu hanya aktivitas keluarga harapan, nah ini kan dinaikkan dari 6 juta 20017 menjadi 10 juta 2018. Kita bisa melihat rilis per 7 September yang dikeluarkan Kemenkeu kemarin. Rilis menyebut bahwa yang efektif turunkan kemiskinan dan gini rasio yakni PKH, kedua KIP dari seluruh subsidi dan bansos," kata Khofifah.
Dengan adanya aktivitas PKH, Khofifah optimis kemiskinan bisa turun sebesar 0,015%.
"Jadi ini aku ingin sampaikan penurunan kemiskinan lintas lembaga, dari efektivitas itu, antara lain kemarin juga direncanakan tambah untuk aktivitas keluarga impian naik dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga penerima," tutup dia. (mkj/mkj)
SUMBER BERITA: https://finance.detik.com
"Jadi ini aku ingin sampaikan penurunan kemiskinan lintas lembaga, dari efektivitas itu, antara lain kemarin juga direncanakan tambah untuk aktivitas keluarga impian naik dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga penerima," tutup dia. (mkj/mkj)
SUMBER BERITA: https://finance.detik.com
0 Komentar untuk "Anggaran Pengentasan Kemiskinan Ditambah Di 2018"