Tata Cara Mutasi Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017

Penjelasan perihal Perangkat Desa yakni unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang bernaung dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung kiprah kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam (Pasal 2 ayat 1).

Persyaratan Umum Perangkat Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Pendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat,
2. Berusia 20 tahun hingga dengan 42 tahun, dan
3. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Kelengkapan Persyaratan Administrasi Perangkat Desa, terdiri atas:

1. Kartu tanda penduduk;
2. Surat keterangan tanda penduduk;
3. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa yang dibentuk oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
4. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibentuk oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
6. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar hingga dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau
7. surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
8. Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
9. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau pegawanegeri kesehatan yang berwenang; dan
10. Surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibentuk oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

Persyaratan khusus Perangkat Desa dalam Permendagri 67 Tahun 2017

Persyaratan khusus Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Permendagri 67 Tahun 2017 yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat desa setempat dan syarat lain yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Mutasi Perangkat Desa dalam Permendagri 67 Tahun 2017

Mutasi perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 67 Tahun 2017 yakni perpindahan posisi jabatan perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa sebagai upaya penyegaran dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayananan di Desa.

Mutasi perangkat desa dilakukan dalam rangka pembiasaan struktur gres organisasi pemerintahan desa yang diatur oleh pemerintah melalui Permendagri 67 Tahun 2017.

Pergantian atau roling jabatan perangkat desa merupakan dinamika dalam sebuah organisasi sebagai cuilan dari wujud pengembangan organisasi dan peningkatan kinerja dan penyegaran jabatan.

Begitu juga dalam organisasi pemerintahan desa, mutasi perangkat desa atau roling jabatan yakni hal yang masuk akal dan merupakan bahagian dari dinamika organisasi dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa.

Pemberhentian Perangkat Desa dalam Permendagri 67 Tahun 2017

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa tentu harus sesuai dengan ketentuan dan aturan berlaku. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ini dijelaskan perangkat desa diberhentikan lantaran tiga sebab. Pertama meninggal dunia, kedua atas usul sendiri, dan ketiga lantaran diberhenti.

Perangkat desa yang diberhentikan karena:

1. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun menurut putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan aturan tetap;
3. Berhalangan tetap;
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan
5. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
6. Perangkat desa yang diberhentikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan hasil penetapannya disampaikan kepada camat paling lambat 14 hari sesudah ditetapkan. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimaana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Prosedur Pengangkatan Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Kepala Desa sanggup membentuk Tim yang terdiri dar seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
2. Kepala Desa melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling usang 2 (dua) bulan sesudah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
4. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
5. Camat menunjukkan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
6. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan menurut persyaratan yang ditentukan;
7. Dalam hal Camat menunjukkan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa perihal Pengangkatan Perangkat Desa; dan
8. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melaksanakan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Demikianlah klarifikasi singkat perihal Aturan yang mengatur perihal Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Semoga Tulisan Ini Bermanfaat. Salam Juragan Berdesa..