Penunjukan Ketua Pos Kb Gampong



bahwa dalam rangka upaya   peningkatan derajat  Penunjukan Ketua Pos KB Gampong

KEPUTUSAN KEUCHIK JULI TAMBO TANJONG
NOMOR    TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN KETUA POS KB GAMPONG                                               GAMPONG JULI TAMBO TANJONG
KECAMATAN JULI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2018

KEUCHIK JULI TAMBO TANJONG,

Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesejahteraan keluarga serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka perlu kiranya dibuat suatu wadah acara berupa POS KB;           
b.
bahwa acara POS KB dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan keluarga dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
c.
bahwa untuk mewujudkan maksud pada abjad a dan b diatas perlu dibuat dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Ketua POS KB ;
d.
bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Keuchiek Gampong Juli Tambo Tanjong.
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 perihal Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perihal Pemda sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2008 tentang  Perubahan  Kedua Atas Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah;
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 perihal Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perihal Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perihal Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);


5.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 perihal Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 perihal Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 perihal Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 perihal Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 perihal Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan POS KB;
10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di POS KB;
11.
Surat Keputusan Bersama: Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, Nomor: 1I2/HK-011/A/1985 perihal penyelenggaraan Posyandu;
12.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 perihal Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
13.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 perihal Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
14.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 perihal Pemerintahan Aceh;
15.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa;
Memperhatikan
:
1.
Program Kesehatan Keluarga dalam Optimalisasi /Revitalisasi POS KB GAMPONG;
2.
Peran dan fungsi KB di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
Keputusan Keuchiek Gampong Juli Tambo Tanjong Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen Tentang Penunjukan Ketua POS KB Gampong Juli Tambo Tanjong;


KESATU
:
Menunjuk Saudari YENNI RAHMITA, SP sebagai Ketua POS KB Gampong Juli Tambo Tanjong Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018 dan diberikan Insentif sebesar Rp.50.000,- (lima Puluh ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan.
KEDUA
:
Ketua POS KB tersebut memiliki kiprah sebagai berikut:
1.
Mengikuti acara peningkatan kapasitas kader;
2.
Melaksanakan dan menerapkan hasil training pada acara POS KB setiap bulannya;
3.
Mencatat hasil penimbangan POS KB dan merekapnya;
4.
Membuat laporan hasil penimbangan POS KB kepada Keuchiek Juli Tambo Tanjong.
KETIGA
:
Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di         Juli Tambo Tanjong
Pada Tanggal        02 Januari 2018
KEUCHIK  JULI TAMBO TANJONG,



MURSAL ABDULLAH
                                                                          

Related : Penunjukan Ketua Pos Kb Gampong

0 Komentar untuk "Penunjukan Ketua Pos Kb Gampong"

DUKUNG KAMI

SAWER Ngopi Disini.! Merasa Terbantu Dengan artikel ini? Ayo Traktir Kopi Dengan Cara Berbagi Donasi. Agar Kami Tambah Semangat. Terimakasih :)
close
close