900 Kecamatan Di Indonesia Kesulitan Saluran Aplikasi E-Pkh, Ini Alasannya

Kementerian Sosial (Kemensos) menggunakan aplikasi e-PKH untuk menyalurkan pertolongan sosial tahap III keluarga akseptor manfaat jadwal keluarga impian (KPM-PKH) 2019. Aplikasi yang mulai diuji coba semenjak 2018 kemudian ini sebetulnya memudahkan SDM PKH dalam menjalankan kiprahnya alasannya ialah teknologi ini memudahkan proses bisnis pelaksanaan PKH.

Sayangnya, tidak semua kawasan di Indonesia sanggup mengakses aplikasi ini dengan mudah. Setidaknya 900 dari 7.000 kecamatan di Indonesia masih kesulitan menerapkan e-PKH.

Alasannya, tidak semua kawasan mempunyai jaringan internet yang memadai.

“E-PKH tergantung dari ketersediaan jaringan, kawasan yang blank spot sering mengalami hambatan jadi e-PKH tidak sanggup online,” ujar Harry Hikmat, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI di sela-sela pembukaan Rekonsiliasi Nasional Penyaluran Bansos Non Tunai PKH 2019 di Yogyakarta, Selasa (6/8/2019) malam.

Ia menyebutkan kawasan yang kesulitan mengakses e-PKH, antara lain, Papua dan Papua Barat, Nias, Aceh, dan Halmahera.

Meskipun demikian, ia sudah menyiapkan solusi sehingga penyaluran tetap berjalan. Ia mengkombinasikannya denan sistem offline dan memverifikasi di kawasan yang mempunyai jaringan untuk online.

“Melalui Himbara, kami membangun sistem pencairan cashless dan akuntabel, Mandiri, BNI, dan BTN menggunakan offline, sedangkan BRI berupaya menggunakan satelitnya untuk mendukung jaringan internet, mudah-mudahan pada 2020 semua sudah sanggup terprogram dengan baik dan offline tidak menjadi kendala,” ucapnya.

E-PKH tidak hanya berisi data KPM-PKH semata tetapi juga akan berisi modul-modul Family Development Session (FDS) menyerupai modul pengasuhan dan pendidikan anak.

Program ini juga lebih fleksibel dan sanggup dimodifikasi sehingga memudahkan pembiasaan data dan indeks pertolongan sosial, menyerupai perubahan indeks bansos 2020 yang terdapat komplemen pertolongan untuk ibu hamil dari Rp 2,4 menjadi Rp 3 juta, pertolongan anak usia dini Rp 3 juta, serta pengetatan kriteria lansia dari 6o tahun menjadi 70 tahun.

Sumber: Liputan6.com