Dpr Sampai Icw Minta Kegiatan Kartu Prakerja Dihentikan

Lamopi.com - Pemerintah resmi meluncurkan Program Kartu Prakerja. Pendaftaran Program Kartu Prakerja dimulai semenjak tanggal 11 April 2020 untuk Gelombang Pertama. Program debutan pemerintah ini direncanakan akan di buka hingga 30 gelombang registrasi dan menargetkan sebanyak 5,6 Juta peserta Kartu Prakerja.

Kartu Prakerja

Namun, ditengah peroses registrasi Program Kartu Prakerja yang ketika ini sudah memasuki Gelombang ke-4, banyak sekali menerima kritikan dari banyak sekali kalangan hingga meminta Program ini harus dihentikan.

ICW Sebut Program Kartu Pra Kerja Tidak Efektif di Ttengah Pandemi Korona

Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai jadwal kartu prakerja yang diluncurkan pemerintah tak efektif membantu masyarakat Indonesia di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Hal itu dikatakan peneliti ICW Wanna Alamsyah.

"Prakerja ini rasanya sia-sia diberikan kepada warga, lantaran ketika mereka lulus, tidak ada wadah atau pemberi kerja, lantaran kan situasinya kini sedang kerja dari rumah," ujar Wanna, Senin (4/5/2020).

"Dan ini juga menjadi kontraproduktif ketika kita lihat dari Rp 3,5 juta yang diberikan itu kan Rp 1 juta masuk ke platform digital itu," kata Wanna.

Selain dinilai tak efektif, Wanna menyebut jadwal yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi semenjak massa kampanye itu dinilai berpotensi menyebabkan tindak pidana korupsi.

Hal tersebut terlihat atas dasar penunjukan delapan platform yang menjadi kawan pemerintah dalam jadwal kartu prakerja tersebut.

"Delapan platform digital yang diberikan mandat oleh pemerintah ini nyatanya tidak melalui mekanisme atau mekanisme terkait dengan pengadaan barang dan jasa," kata Wanna.

Menurutnya, proses penunjukan platform kawan prakerja itu harus memakai mekanisme Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 wacana Pengadaan Barang dan Jasa.

"Tetapi kemudian aturan tersebut dilangkahi yang menjadikan ini ada semacam konflik kepentingan," Wanna menjelaskan.

Wanna mengatakan, potensi korupsi di sektor perencanaan ibarat itu sudah kerap terjadi. Karena itu, ia menilai harus ada yang dievaluasi dari pelaksanaan jadwal kartu prakerja tersebut.

"Misalnya, bagaimana kemudian proses legislasi itu dilakukan secara tertib. Ini yang menjadi problem kita. Kalau kita berkaca dari sejumlah aturan, ini kan memang diberi kelonggaran lantaran adanya pandemi, jadi seluruh kementrian atau pemda itu diberikan fleksibilitas utuk menggelontorkan sejumlah uang," kata dia.

4 Alasan Kartu Pra Kerja Harus Dihentikan

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mengungkap empat alasan kenapa dirinya menganggap jadwal Kartu Prakerja seharusnya dilarang atau diganti dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Alasan pertama ia menganggap jadwal Kartu Prakerja tidak relevan untuk mengatasi dampak dari virus corona atau COVID-19. Fadli Zon menganggap kartu prakerja ini tidak menjawab krisis yang dihadapi masyarakat ketika ini.

"Pertama, jadwal ini tak relevan mengatasi dampak Covid-19. Program Kartu Prakerja tidak menjawab krisis yang tengah dihadapi. Target peserta jadwal ini, contohnya korban pemutusan hubungan kerja (PHK), terang lebih membutuhkan dukungan berupa ‘cash transfer’ atau dukungan pribadi tunai (BLT) daripada pembinaan online," tulis Fadli Zon pada akun twitternya, Selasa, 5 Mei 2020.

Fadli menganggap, ketika ini bukan waktu yang sempurna untuk memulai perjuangan atau mencari pekerjaan lantaran hampir semua perusahaan tutup lantaran COVID-19.

Kedua, Fadli menganggap sketsa jadwal yang dibentuk tidak masuk akal. Sebab kini tujuan jadwal kartu prakerja ini telah diubah menjadi membantu masyarakat yang terdampak wabah.

"Seperti poin pertama tadi, Kalau mau membantu masyarakat terdampak, seharusnya dilakukan melalui BLT saja, tak perlu melibatkan pelatihan. Ini untuk menjaga biar anggaran Kartu Prakerja sanggup utuh seratus persen hingga ke masyarakat, tidak terpotong oleh kawan penyedia jasa pelatihan," tulisnya.

Alasan ketiga, Fadli menilai data validasi kartu prakerja lemah. Ia menganggap peserta kartu prakerja tidak terang dari segi kriteria dan parameternya.

"Semua orang sanggup mendaftar dan semuanya sanggup mengaku berhak mendapatkan bantuan. Seleksi juga bersifat random saja, tidak melibatkan verifikasi data atau sejenisnya. Menurut saya, penggunaan anggaran negara seharusnya tidak boleh gegabah ibarat itu. Potensi penyelewengan jadi besar sekali," ucapnya.

Terakhir, Fadli Zon menganggap kawan kartu prakerja tidak kompeten. Delapan perusahaan yang jadi kawan kartu prakerja ini, sebagai marketplace, mungkin kompeten. Tapi tidak di soal materi yang dilatihkan.

"Misalnya, apa kompetensi Ruang Guru sehingga sanggup memberi pembinaan serta sertifikasi keahlian jurnalistik pada orang lain? Bagaimana sanggup peserta ditawari pembinaan mancing oleh perusahaan mitra? Apalagi, semua materi yang ditawarkan hanyalah tutorial dasar, yang sanggup dicari gratis di internet atau ditonton di YouTube. Itu menunjukkan inkompetensi kawan yang ditunjuk," paparnya.

Fadli Zon menyebut, kartu prakerja ini sebaiknya dilarang dan pemerintah seharusnya sanggup melaksanakan penilaian atas jadwal ini. 

"Jika jadwal ini diteruskan hingga gelombang ke-30, sesuai planning semula, saya ingin mengingatkan Presiden bila jadwal ini sanggup menjadi problem aturan dan politik di kemudian hari. Di tengah pandemi ini, Pemerintah harus memperluas pemberian BLT. Jika segmen-segmen lain sudah di-cover oleh jadwal bansos (bantuan sosial), maka untuk mereka yang gres saja kehilangan pekerjaan atau pendapatan, anggaran Kartu Prakerja ini sanggup dialihkan ke situ," tulisnya.

Kator Staf Presiden: Tak Ada Yang Janggal

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menjelaskan tidak ada kejanggalan dalam Kartu Prakerja.

"Saya kira tidak ada yang janggal kecuali ia satu satunya penyedia pembinaan berbasis online, kan hanya 1 dari 8. Artinya gini, ia menyelenggara beberapa video pelatihan," kata Donny ketika dihubungi, Minggu (3/5/2020).

Dia mengatakan, bukan hanya Ruangguru yang terdapat dalam pilihan jadwal Kartu Prakerja. Ada beberapa pilihan lain untuk para pencari kerja menentukan pelatihan.

"Kedaulatan peserta manfaat, bila contohnya tidak berfaedah niscaya akan tidak dipilih, kontennya bila tidak bernilai tidak dipilih, kan ada 8 lainnya yang menyediakan video pembinaan berbasis online juga," terang Donny.

Kemudian, pemerintah juga kata ia akan mengevaluasi kembali terkait kartu Prakerja tersebut. Jika ada masukan atau ada temuan yang tidak sesuai.

"Jadi saya kira temuan atau masukan itu menjadi materi penilaian kami," kata Donny.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab terkait banyak kritikan kartu Prakerja. Dia pun menjelaskan pemerintah akan terus memperbaiki jadwal tersebut. Dia mengklaim pihaknya selalu mendengar masukan dari banyak sekali lini.

"Pemerintah niscaya akan perbaiki terus lantaran ini bagus, jadwal gres sesuai dengan kesepakatan Pak Jokowi menyiapkan tenaga kerja supaya skill meningkat, tapi lantaran ada outbreak Covid-19 kami modifikasi, menjadi alas sosial," ungkap Sri Mulyani dalam siaran live instagram, Jumat (1/5/2020).

Source:
Viva.co.id - https://bit.ly/3bbXXBG 

Liputan6.com - https://bit.ly/3cenVpx