Berikut ini beberapa rekomendasi hasil Seminar Nasional bertema “Kebijakan Pengelolaan Guru Untuk Mutu Pendidikan" yang diselenggarakan oleh DPD RI berhubungan dengan PB PGRI.
Pertama, meminta pemerintah mencabut Moratorium Pengangkatan CPNS Khusus Guru.
Kedua, menghimbau pemerintah semoga mewujudkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, murni untuk pendidikan, di luar honor dan di luar anggaran Kementerian dan Lembaga kedinasan lainnya.
Ketiga, minta pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru. Rekomendasi ketiga lanjut senator asal DKI Jakarta ini, mendesak Pemerintah memperbaiki data pendidikan, untuk menjadi anutan dalam pemenuhan kebutuhan guru.
Keempat, mendorong Pemerintah untuk melaksanakan proses penjaminan mutu terhadap LPTK termasuk LPTK yang dikelola swasta serta memperhatikan nasib guru honorer terkait status kepagawaian dan juga standar minimal penghasilan guru honorer,” tegasnya.
Selain itu, DPD dan PGRI meminta pemerintah bersikap objektif, profesional dan beritikad baik untuk pengembangan organisasi profesi guru serta memperkuat organisasi profesi guru untuk mengadvokasi kepentingan guru, termasuk upaya melindungi dari politisasi guru.
Bahkan “Kebijakan Pengelolaan Guru Untuk Mutu Pendidikan" ini juga merekomendasikan semoga pemerintah kawasan menyebabkan momentum otonomi kawasan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mutu guru dan tenaga kependidikan serta mendorong pemerintah untuk memperlihatkan perhatian yang sama terhadap pendidikan yang di bawah Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber: jpnn.com
0 Komentar untuk "Pemerintah Diminta Cabut Moratorium Pengangkatan Cpns Khusus Guru"