Protes Tere Liye Dan Jalan Sunyi Dunia Literasi

Sejak 1964, UNESCO tetapkan tanggal itu sebagai Hari Literasi Internasional. Namun, jalan literasi boleh dibilang masih sunyi di Indonesia.

Jangankan untuk mendongkrak minat baca masyarakat, kesejahteraan penulis masih jauh panggang dari api. Boro-boro mematok standar buku berkualitas, penulis buku sanggup hidup layak pun butuh nyali tersendiri.

Lalu, dalam pekan yang sama dengan peringatan Hari Literasi Internasional pada tahun ini, jagat literasi Indonesia juga justru disentil oleh salah satu penulis produktif kekinian, Tere Liye.

Penulis yang pertama kali mengentak dunia perbukuan dengan novel Hafalan Shalat Delisa tersebut pada Selasa (5/9/2020) lewat akun media sosialn menyatakan menarik diri dari industri perbukuan. Perhitungan pajak yang dikenakan kepada penulis jadi pangkal persoalan.

Pro dan kontra pun sontak bermunculan, termasuk dari kalangan penulis. Namun, Dewi Lestari—pemilik nama pena Dee—mengakui ranah kepenulisan memang sudah jamak dianggap sebagai dunia prihatin. 

Penghasilan yang didapat tak sebanding dengan upaya untuk memunculkan buku berkualitas. “Tidak gampang mengandalkan hidup dari menulis,” ujar Dewi ketika dihubungi melalui telepon, Jumat (8/9/2020).

Sebelumnya, Dewi menulis panjang lebar juga di akun media sosialnya soal polemik yang dimulai dari protes Tere Liye. Dia beri judul statusnya itu Royalti dan Keadilan.

Di situ, Dewi antara lain memunculkan ilustrasi pendapatan penulis dari setiap eksemplar buku yang terjual dan hitungan bagian pajak yang dikenakan.

“Genggamlah sebuah buku dan bayangkan bahwa 90% dari harga banderol yang Anda bayar ialah untuk aspek fisiknya saja. Hanya 10% untuk idenya (bisa 12,5 – 15% jika punya bargaining power ekstra). Lalu, penulis berhadapan dengan negara. Potongan makanan ringan bagus kami yang mungil itu dipotong lagi lima belas persen, tak peduli kami hidup menyerupai burung hantu, wara-wiri untuk riset, merogoh kocek untuk 365 cangkir kopi per tahun, atau apa pun juga. It’s done deal. Kami tidak akan pernah mengecap seratus persen penerimaan royalti alasannya pemotongan itu bersifat langsung. Lalu, sisanya kami masukkan ke dalam pendapatan tahunan. Bulat utuh menjadi pendapatan kena pajak dan masih harus menghadapi hitungan pajak berjenjang.”

Berlanjut ke pembicaraan telepon, Dewi menyebut butuh 6 bulan sampai setahun untuk menyelesaikan satu buku. Waktu, sebut dia, ialah investasi terbesar dari setiap penulis.

Sudah begitu, rata-rata pembayaran royalti dilakukan per enam bulan. Itu juga jika laku bukunya untuk sanggup mampu angka yang “bisa dilihat”.

“Akhirnya, menulis sering jadi kerja sambilan. Kalau penulis mau total dan berdedikasi, buku yang sanggup menghidupi itu jadi penting,” kata Dewi.

Sudah jadi belakang layar umum, sesama penulis kerap saling membesarkan hati dengan kilah, “Menulis ialah pengabdian.” Namun, berdasarkan Dewi setiap pekerjaan intinya juga ialah pengabdian.

“(Tantangannya), masa sih kita tak sanggup makan dari pekerjaan yang kita cintai itu?" tanya Dewi.

Perempuan yang antara lain melejit lewat kumpulan cerpen Filosofi Kopi ini pun menengarai, banyak penulis tak bertindak menyerupai Tere Liye kemungkinan alasannya saking kecilnya royalti yang mereka dapatkan selama ini.

Di statusnya itu, Dewi pun mendapati bahwa pendapatan bagi penulis kerap dianggap dan diperlakukan sebagai penghasilan pasif. Menurut dia, poin inilah yang jadi pokomasalah soal pajak bagi penulis.

Kesepian

Padahal, tren buku cetak di Indonesia masih membukukan pertumbuhan di atas 10 persen per tahun, setidaknya berdasarkan Arys Hilman, CEO Republika Penerbit—perusahaan yang pertama kali melejitkan nama dan karya-karya Tere Liye.

“Buku masih dicari orang. Sudah ada perhatian dari Pemerintah, tapi masih parsial pada kementerian-kementerian tertentu,” kata Arys, ketika dihubungi melalui telepon, Jumat siang.

Urusan buku dan literasi seolah masih jadi urusan kementerian di bidang pendidikan saja. Kalaupun ada instansi lain, kata Arys, paling Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). 

Padahal, lanjut Arys, jika mau meningkatkan literasi maka pengadaan buku di semua kawasan harus berdasarkan kualitas dan menakar minat pembaca.

“(Praktiknya), masih ada perpustakaan cari (buku) alasannya diskon tinggi. Siapa yang mau tiba ke perpustakaan jika begitu?” ungkap Arys.

Butuh turun tangannya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, untuk pemenuhan kebutuhan buku berkualitas di perdesaan. Belum lagi pilihan buku topik agama, buku soal perempuan, yang masing-masing ada kementeriannya juga.

kompas.com

Source : Kompas