Pkn Viii Penggalan 3 Memaknai Peraturan Perundang-Undangan

Negara Indonesia yakni negara aturan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) ”Negara Indonesia yakni negara hukum”.

Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mesti didasarkan pada aturan yang berlaku.

Hukum dijadikan panglima, segala sesuatu mesti atas dasar hukum. 

Sebagai negara hukum, segala faktor kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan tergolong pemerintahan mesti menurut atas aturan yang cocok dengan metode aturan nasional.

Sistem aturan nasional ialah aturan yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan menangani permasalahan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menurut Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk merealisasikan metode aturan nasional, pasal 22 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa ”Ketentuan lebih lanjut ihwal tata cara pembentukan undang-undang dikelola dengan undang-undang.”

Untuk menjabarkan ketentuan pasal 22 A tersebut, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ihwal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Namun, materi undangundang tidak cuma menertibkan ihwal undang-undang saja, tetapi menampung juga peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pemahaman peraturan tertulis yang menampung norma aturan yang mengikat secara lazim dan dibikin atau ditetapkan oleh forum negara atau pejabat yang berwenang lewat mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

Hukum memiliki banyak sekali bentuk hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 

Hukum tertulis dalam kehidupan di sekarang ini memiliki kedudukan yang sungguh penting bagi kepastian hukum.

Meskipun demikian, aturan tidak tertulis tetap diakui keberadaannya selaku salah satu aturan yang mengikat masyarakat.

Secara formal, kalian sudah mengenal banyak sekali bentuk peraturan perundang-undangan di sekeliling kalian, misalnya tata tertib sekolah, peraturan di lingkungan rumah tangga, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang.

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan.

Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. 

Tata urutan ini perlu ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas lazim yang berlaku dalam hukum, yakni selaku berikut.

• Dasar peraturan perundang-undangan senantiasa peraturan perundang-undangan.
• Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang sanggup dijadikan landasan yuridis.
• Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku cuma sanggup dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi.
• Peraturan perundang-undangan yang gres mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama.
• Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
• Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.
• Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 ihwal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
• Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
• Peraturan Pemerintah (PP) 
• Peraturan Presiden (Perpres) 
• Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) 
• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota) 

Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya, yakni selaku berikut.

a. Kejelasan tujuan yakni bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan mesti memiliki tujuan yang terang yang akan dicapai.

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang sempurna yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan mesti dibikin oleh forum negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut sanggup dibatalkan atau batal demi aturan apabila dibikin oleh forum yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yakni bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat mesti sungguh-sungguh memperhatikan materi muatan yang sempurna sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

d. Dapat dilaksanakan yakni bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan mesti memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan yakni bahwa setiap peraturan perundang permohonan dibikin alasannya yakni memang sungguh-sungguh dibutuhkan dan berharga dalam menertibkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan yakni bahwa setiap peraturan perundang-undangan mesti menyanggupi tolok ukur teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, opsi kata atau istilah, serta bahasa aturan yang terang dan mudah dimengerti sehingga tidak menyebabkan banyak sekali macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan yakni bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan penduduk memiliki peluang yang seluas-luasnya untuk menampilkan masukan dalam pembentukan.

Selanjutnya, ditegaskan dalam Ppasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan mesti merefleksikan asas selaku berikut.

a. Pengayoman yakni bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan mesti berfungsi menampilkan pinjaman untuk bikin ketenteraman masyarakat.

b. Kemanusiaan yakni bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan mesti merefleksikan pinjaman dan penghormatan hak asasi insan serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan yakni bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan mesti merefleksikan sifat dan tabiat bangsa Indonesia yang bervariasi dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan yakni bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan mesti merefleksikan musyawarah untuk meraih mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan yakni bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan terbuat di kawasan ialah belahan dari metode aturan nasional yang menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Bhinneka Tunggal Ika yakni bahwa materi muatan peraturan perundangundangan mesti memperhatikan keanekaragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus kawasan serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan yakni bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan mesti merefleksikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Kesamaan kedudukan dalam aturan dan pemerintahan yakni bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh menampung hal yang bersifat membedakan menurut latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian aturan yakni bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan mesti sanggup merealisasikan ketertiban dalam penduduk lewat jaminan kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keserasian yakni bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan mesti merefleksikan keseimbangan, keserasian, dan keserasian antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara.

Peraturan perundang-undangan yang sudah disebutkan dalam tata urutan perundangundangan yang dikelola dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 di atas, secara lebih terang selaku berikut.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah aturan dasar dalam peraturan perundangan-undangan.

Sebagai aturan dasar, Undang-Undang Dasar mengikat setiap warga negara dan berisi norma dan ketentuan yang mesti ditaati.

Sebagai aturan dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah sumber aturan bagi peraturan perundang-undangan, dan ialah aturan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Secara historis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.

Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang merubah dan menegaskan Undang-Undang Dasar sesuai amanat pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah ditangani sebanyak 4 (empat) kali perubahan.

Perubahan ini ditangani selaku balasan atas permintaan reformasi dalam metode pemerintahan di Indonesia.

Tata cara pergantian Undang-Undang Dasar ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara singkat selaku berikut.

• Usul pergantian pasal-pasal diajukan oleh sedikitnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang menampung belahan yang disarankan untuk diubah beserta alasannya.
• Sidang MPR untuk merubah pasal-pasal didatangi sedikitnya 2/3 anggota MPR.
• Putusan untuk merubah disetujui oleh sedikitnya 50% ditambah satu dari anggota MPR.
• Khusus perihal bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sanggup ditangani perubahan.

Perlu juga kalian ketahui bahwa dalam pergantian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat beberapa kontrak dasar, yakni selaku berikut.

• Tidak merubah Pembukaaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Mempertegas metode pemerintahan presidensial.
• Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menampung hal-hal bersifat normatif (hukum) akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal.
• Melakukan pergantian dengan cara adendum, artinya memperbesar pasal pergantian tanpa menetralisir pasal sebelumnya. Tujuan pergantian bersifat adendum untuk kepentingan bukti sejarah.

Ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan selaku forum tertinggi negara salah satu produk aturan MPR yakni Ketetapan MPR.

Ketetapan MPR yakni putusan majelis yang memiliki kekuatan aturan mengikat ke dalam dan ke luar majelis. 

Mengikat ke dalam mempunyai arti mengikat terhadap seluruh anggota majelis. Mengikat ke luar mempunyai arti setiap warga negara, forum penduduk dan forum negara terikat oleh Ketetapan MPR.

Adapun yang dimaksud dengan ”Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 yakni Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 ihwal Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 hingga dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

Pasal 2 Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 menegaskan bahwa beberapa ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku dengan ketentuan yakni selaku berikut.

a. Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 ihwal Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan selaku Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah NKRI bagi PKI, dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarluaskan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

b. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 ihwal Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.

c. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999 ihwal Penentuan Pendapat di Timor Timur.

Pasal 4 Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 menertibkan ketetapan MPRS/MPR yang dinyatakan tetap berlaku hingga dengan terbentuknya undang-undang, yakni selaku berikut.

• Ketetapan MPRS RI Nomor XXIX/MPRS/1966 ihwal Pengangkatan Pahlawan Ampera.
• Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 ihwal Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
• Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 ihwal Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan; Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Nkri.
• Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 ihwal Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Ketetapan ini di sekarang ini sudah tidak berlaku alasannya yakni sudah ditetapkan undang-undang yang menertibkan ihwal hal ini.
• Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 ihwal Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. 
• Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 ihwal Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Polri.
• Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 ihwal Peran Tentara Nasional Indonesia dan Polri. h. Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 ihwal Etika Kehidupan Berbangsa. i. Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 ihwal Visi Indonesia Masa Depan.
• Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 ihwal Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN.
• Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 ihwal Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang yakni peraturan perundang-undangan terbuat oleh dewan perwakilan rakyat dengan kontrak bareng presiden.

Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang yakni peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang memiliki kedudukan yang sederajat.

DPR ialah forum negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang, menurut pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Namun, kekuasaan ini mesti dengan kontrak presiden. Suatu rancangan undang-undang sanggup disarankan oleh dewan perwakilan rakyat atau presiden.

Dewan Perwakilan Daerah juga sanggup merekomendasikan rancangan undang-undang tertentu terhadap DPR. Proses pengerjaan undang-undang apabila rancangan disarankan oleh dewan perwakilan rakyat selaku berikut.

• DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis terhadap presiden.
• Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bareng DPR.
• Apabila disetujui bareng oleh dewan perwakilan rakyat dan presiden, selanjutnya rancangan undangundang disahkan oleh presiden menjadi undang-undang.

Proses pengerjaan undang-undang apabila rancangan disarankan oleh DPD selaku berikut.

• DPD mengajukan usul rancangan undang-undang terhadap dewan perwakilan rakyat secara tertulis.
• DPR membahas rancangan undang-undang yang disarankan oleh DPD lewat alat kelengkapan DPR.
• DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis terhadap presiden. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bareng DPR.
• Apabila disetujui bareng oleh dewan perwakilan rakyat dan presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh presiden menjadi undang-undang.

Di samping undang-undang, ada peraturan perundang-undangan yang setara kedudukannya dengan undang-undang, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yakni peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh presiden alasannya yakni kondisi genting dan memaksa.

Dengan kata lain, diterbitkannya Perppu jikalau kondisi dipandang darurat dan perlu payung aturan untuk melaksanakan sebuah kebijakan pemerintah.

• Perppu dikelola dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 ayat (1, 2, dan 3) yang menampung ketentuan selaku berikut.
• Presiden berhak mengeluarkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
• Perppu mesti memperoleh kontrak dewan perwakilan rakyat dalam masa persidangan berikutnya.
• Apabila Perppu tidak memperoleh kontrak DPR, maka Perppu mesti dicabut.
• Apabila Perppu memperoleh kontrak DPR, Perppu ditetapkan menjadi undangundang.

Contoh Perppu yang dijadikan undang-undang, antara lain Perppu No. 1 Tahun 1999 ihwal Pengadilan Hak Asasi Manusia. 

Perppu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 ihwal Pengadilan Hak Asasi Manusia

Peraturan pemerintah yakni peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 5 ayat (2).

Peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden selaku pelaksana kepala pemerintahan. 

Contoh dari peraturan pemerintah yakni PP No. 32 Tahun 2013 ihwal Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 ihwal Standar Nasional Pendidikan untuk Melaksanakan UU Nomor 20 Tahun 2003 ihwal Sistem Pendidikan Nasional.

Tahapan penyusunan Peraturan Pemerintah selaku berikut.

• Tahap penyusunan rencana rancangan Peraturan Pemerintah (PP) disiapkan oleh kementerian dan/atau forum pemerintah bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya.
• Tahap penyusunan rancangan PP, dengan membentuk panitia antarkementerian dan/atau forum pemerintah bukan kementerian.
• Tahap penetapan dan pengundangan PP ditetapkan oleh presiden (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945) kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara

Peraturan Presiden yakni peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melakukan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Proses penyusunan Peraturan Presiden ditegaskan dalam pasal 55 UU Nomor 12 Tahun 2011, yakni selaku berikut.

• Pembentukan panitia antarkementerian dan/atau forum pemerintah nonkementerian oleh pengusul.
• Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
• Pengesahan dan penetapan oleh presiden.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi yakni peraturan perundang-undangan terbuat oleh DPRD provinsi dengan kontrak bareng gubernur.

Peraturan Daerah dibikin dengan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perda juga dibikin dalam rangka melaksanakan keperluan daerah. Perda tidak boleh berlawanan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pemerintah Pusat sanggup membatalkan Perda yang nyata-nyata berlawanan dengan peraturan yang lebih tinggi. Proses penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 selaku berikut.

a. Rancangan Perda Provinsi sanggup disarankan oleh DPRD Provinsi atau Gubernur.

b. Apabila rancangan disarankan oleh DPRD Provinsi, proses penyusunan yakni selaku berikut.

• DPRD Provinsi mengajukan rancangan Peraturan Daerah terhadap gubernur secara tertulis.
• DPRD Provinsi bareng gubernur membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.
• Apabila mendapatkan kontrak bersama, Rancangan Perda disahkan oleh gubernur menjadi Perda Provinsi.

c. Apabila rancangan disarankan oleh Gubernur, proses penyusunan yakni selaku berikut.

• Gubernur mengajukan Rancangan Perda terhadap DPRD Provinsi secara tertulis
• DPRD Provinsi bareng gubernur membahas Rancangan Perda Provinsi
• Apabila mendapatkan kontrak bersama, Rancangan Perda disahkan oleh gubernur menjadi Perda Provinsi

Kabupaten/Kota yakni peraturan perundangundangan terbuat oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan kontrak bareng bupati/walikota.

Perda dibikin sesuai dengan keperluan kawasan yang bersangkutan sehingga peraturan kawasan sanggup berbeda-beda antara satu kawasan dan kawasan yang lainnya.

Proses penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 selaku berikut.

a. Rancangan Perda Kabupaten/Kota sanggup disarankan oleh DPRD Kabupaten/Kota atau bupati/walikota.

b. Apabila rancangan disarankan oleh DPRD Kabupaten/Kota, proses penyusunan yakni selaku berikut.

• DPRD Kabupaten/Kota mengajukan rancangan Peraturan Daerah terhadap bupati/walikota secara tertulis
• DPRD Kabupaten/Kota bareng bupati/ walikota membahas Rancangan Perda Kabupaten/Kota.
• Apabila mendapatkan kontrak bersama, Rancangan Perda disahkan oleh bupati/ walikota menjadi Perda Kabupaten/Kota. 

Apabila rancangan disarankan oleh bupati/walikota, proses penyusunan yakni selaku berikut. 

• Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Perda terhadap DPRD Kabupaten/Kota secara tertulis. 
• DPRD Kabupaten/Kota bareng bupati/walikota membahas Rancangan Perda Kabupaten/Kota. 
• Apabila mendapatkan kontrak bersama, Rancangan Perda disahkan oleh bupati/walikota menjadi Perda Kabupaten/Kota.

Kepatuhan mempunyai arti sikap taat atau siap sedia melaksanakan aturan. Bersikap patuh akan membentuk sikap disiplin.

Banyak faedah yang sanggup diperoleh apabila seseorang sudah biasa hidup taat pada aturan, di antaranya yakni kepatuhan lebih menguntungkan dibandingkan dengan melanggar aturan.

Contohnya, orang melanggar kemudian lintas akan dikenakan denda sekian rupiah.

Orang yang berpola hidup sehat akan terhindar dari penyakit. Orang yang tidak mengonsumsi narkoba akan memiliki badan yang memiliki dampak dan berpikiran sehat.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berhubungan dengan terbentuknya kesadaran aturan setiap warga negara. Kesadaran aturan warga negara sanggup diukur dari beberapa indikator berikut:

a. Pengetahuan Hukum Pengetahuan aturan termasuk wawasan ihwal perbuatan-perbuatan yang dihentikan hukum, menyerupai penganiayaan, penipuan, penggelapan. Selain itu, juga wawasan ihwal perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum, menyerupai jual-beli, sewa-menyewa, dan perjanjian.

b. Pemahaman Kaidah-Kaidah Hukum Pemahaman terhadap kaidah aturan ditandai dengan menghayati isi aturan yang berlaku menyerupai mengetahui tujuan aturan yang merealisasikan ketertiban dan keselamatan bersama.

c. Sikap terhadap Norma-Norma Hukum Perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk analisa terhadap norma-norma aturan berupa nilai baik dan buruk terhadap kaidah-kaidah (aturan-aturan) hukum. Misalnya, pencurian tergolong dalam perbuatan tercela alasannya yakni merugikan orang lain.

d. Perilaku Hukum Perilaku aturan ditunjukkan dengan perbuatan menaati aturan-aturan aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai warga negara yang baik, salah satu kewajibannya yakni mematuhi aturan perundang-undangan. Perilaku menaati peraturan perundang-undangan ialah keharusan setiap warga negara, tidak terkecuali para pelajar.

Perilaku menaati undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh siapa pun di antaranya yakni selaku berikut.

a. Memiliki sertifikat kelahiran.

b. Mematuhi aturan berlalu lintas.

c. Menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar.

d. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang melawan hukum

1. Membiasakan Perilaku Tertib Berlalu-lintas Tertib dalam kemudian lintas bukan cuma keharusan penduduk perkotaan.

Di pedesaan atau di jalan raya yang tidak banyak kendaraan bermotor pun, tertib kemudian lintas mesti dijalankan.

Peraturan Lalu Lintas dikelola dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Pengendara kendaraan bermotor pastinya mesti memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Siswa Sekolah Menengah Pertama tidak sanggup memiliki SIM alasannya yakni untuk memiliki SIM, minimal berusia 17 tahun.

Laporan kemudian lintas setiap tahun senantiasa mencatat kecelakaan kemudian lintas di Indonesia sungguh tinggi. Anak-anak usia sekolah di Indonesia banyak yang mengalami kecelakaan dan meninggal akhir melanggar aturan mengendarai kendaraan bermotor.

Data kecelakaan kemudian lintas tersebut sebaiknya menyadarkan kita semua bahwa pelajar Sekolah Menengah Pertama dihentikan mengendarai kendaraan bermotor alasannya yakni ialah pelanggaran dan memanggil terjadinya kecelakaan.