Bpd Berhak Mengawasi Kinerja Kepala Desa

Dalam klarifikasi pecahan V Bagian Kesatu Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dijelaskan perihal Fungsi BPD.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi:

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Demikianlah klarifikasi singkat dari penulis perihal klarifikasi pecahan V Bagian Kesatu Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dijelaskan perihal Fungsi BPD. Semoga Bermanfaat. Salam Juragan Berdesa...