Belanja Desa Berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018

Bagian Kedua

Belanja

Pasal 15

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) aksara b, ialah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 16

(1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:

1. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. pelaksanaan pembangunan Desa;
3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aksara a, hingga dengan aksara d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aksara e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Pasal 17

(1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) aksara a dibagi dalam sub bidang:

1. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
2. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
3. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
4. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
5. pertanahan.

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) aksara b dibagi dalam sub bidang:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. kawasan permukiman;
5. kehutanan dan lingkungan hidup;
6. perhubungan, komunikasi dan informatika;
7. energi dan sumber daya mineral; dan
8. pariwisata;

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) aksara c dibagi dalam sub bidang:

1. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat;
2. kebudayaan dan kegamaan;
3. kepemudaan dan olah raga; dan
4. kelembagaan masyarakat

(4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) aksara d dibagi dalam sub bidang:

1. kelautan dan perikanan;
2. pertanian dan peternakan;
3. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
4. pemberdayaan perempuan, proteksi anak dan keluarga;
5. koperasi, perjuangan mikro kecil dan menengah;
6. dukungan penanaman modal; dan
7. perdagangan dan perindustrian.

(5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) aksara e dibagi dalam sub bidang:

1. penanggulangan bencana;
2. keadaan darurat; dan
3. keadaan mendesak.

Pasal 18

1. Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) hingga dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan.
2. Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memakai bahasa Indonesia dan sanggup diubahsuaikan dengan bahasa daerah dengan isyarat rekening yang sama.
3. Pemerintah Daerah sanggup menambahkan kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperlihatkan isyarat 90 hingga dengan 99.
4. Pemerintah Daerah sanggup menambahkan kegiatan penerimaan lain Kepala Desa dan perangkat Desa dengan isyarat rekening 90 hingga dengan 99 yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dan/atau derma khusus pada sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) aksara a.
5. Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri atas:

1. belanja pegawai;
2. belanja barang/jasa;
3. belanja modal; dan
4. belanja tak terduga.

Pasal 20

1. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 aksara a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
2. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
3. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
4. Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- permintaan dan kemampuan APB Desa.

Pasal 21

(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 aksara b dipakai untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai keuntungannya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai antara lain untuk:

1. operasional pemerintah Desa;
2. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
3. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
4. operasional BPD;
5. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
6. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) aksara e ialah derma uang untuk operasional forum Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan kiprah pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) aksara f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Pasal 22

1. Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 aksara c, dipakai untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai keuntungannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
2. Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 23

(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 aksara d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. bukan merupakan kegiatan normal dari acara pemerintah Desa dan tidak sanggup diprediksikan sebelumnya;
2. tidak diperlukan terjadi berulang; dan
3. berada di luar kendali pemerintah Desa.

(3) kegiatan pada sub bidang penanggulangan tragedi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akhir terjadinya petaka dan tragedi sosial.

(4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat sebab adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akhir kenaikan harga yang menimbulkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

(6) Ketentuan lebih lanjut belanja kegiatan pada sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan keuangan Desa.

(7) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:

1. kriteria petaka dan tragedi sosial;
2. kriteria kegiatan yang sanggup didanai untuk penanggulangan petaka dan tragedi sosial;
3. kriteria keadaan darurat;
4. kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat;
5. kriteria keadaan mendesak;
6. kriteria masyarakat miskin yang mengalami
7. kedaruratan; dan
8. tata cara penggunaan anggaran.

Selengkapnmya: Silahkan Download Permendagri 20 tahun 2018 perihal Pengelolaan Keuangan Desa. DOWNLOAD DISINI

Baca Juga Artikel Terkait Lainnya:

• Pelaporan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

• Pertanggungjawaban Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

• Memahami Tupoksi Kasi Kesra Desa

• Donwload Lengkap Buku Administrasi Kasi Kesra Desa

• Tugas Kaur dan Kasi Desa Sebagai PPKD

• Donwload SK Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

• 5 Struktur Pemerintahan Desa Beserta Tugas dan Fungsinya