Memahami Hak Bpd Dalam Uu 6 Tahun 2014

Dalam klarifikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa dijelaskan wacana Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pejelasan tersebut diatur pada pasal-pasal berikut ini:

Dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa dijekaskan sebagai berikut:

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

• mengawasi dan meminta keterangan wacana penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
• menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, training kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
• mendapatkan biaya operasional pelaksanaan kiprah dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selanjutnya menurut pasal 62 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa dijabarkan sebagai berikut:

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

• mengajukan undangan rancangan Peraturan Desa;
• mengajukan pertanyaan;
• menyampaikan undangan dan/atau pendapat;
• memilih dan dipilih; dan
• mendapat derma dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Demikianlah klarifikasi singkat wacana Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa. Semoga goresan pena ini bermanfaat. Salam Juraganberdesa

Download: UU Nomor 6 Tahun 2014. DOWNLOAD DISINI