Prinsip Pengelolaan Tubuh Perjuangan Milik Desa Permendesa Pdtt Nomor 4 Tahun 2015

Prinsip – prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) penting untuk dielaborasi atau diuraikan biar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat.

Terdapat enam prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu :

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) harus bisa melaksanakan kolaborasi yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat didalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) harus bersedia secara sukarela atau diminta memperlihatkan pemberian dan bantuan yang sanggup mendorong kemajuan perjuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat didalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
   Transparan, acara yang besar lengan berkuasa terhadap kepentingan masyarakat umum harus sanggup diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan gampang dan terbuka.
4. Akuntanbel, seluruh kegiatan perjuangan harus bisa di pertanggungjawabkan secara teknis maupun administrative.
5. Sustainable, kegiatan perjuangan harus sanggup dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka diperlukan proses penguatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diperlukan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). 

Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan Padesa yang selanjutnya sanggup dipakai untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa ialah memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan membuka kanal pasar.

Hal penting lainnya ialah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) harus bisa mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan sanggup mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh alasannya itu, pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya.