Penjelasan Ihwal Wewenang, Hak, Kiprah Dan Kewajiban Kepala Desa Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Berikut ini penulis blog akan memposting klarifikasi perihal Wewenang, Hak, Tugas, dan Kewajiban Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa.

Dalam Pasal 26, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa dijelaskan bahwa:

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pelatihan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa, Kepala Desa berwenang:

1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. menetapkan Peraturan Desa;
4. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. membina kehidupan masyarakat Desa;
7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta
9. mengintegrasikannya semoga mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
10. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
11. mengusulkan dan mendapatkan pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
12. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
14. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
15. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa aturan untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
16. memanfaatkan teknologi sempurna guna.

Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa, Kepala Desa berhak:

1. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. mengajukan rancangan dan memutuskan Peraturan Desa;
3. menerima penghasilan tetap setiap bulan tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
4. mendapatkan pelindungan aturan atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
5. memberikan mandat pelaksanaan kiprah dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa, Kepala Desa berkewajiban:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
3. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
4. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
7. menyelenggarakan manajemen Pemerintahan Desa yang baik;
8. menjalin kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
9. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
10. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
11. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
12. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
13. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
14. memberikan informasi kepada masyarakat Desa;
15. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan 
16. memberdayakan masyarakat dan forum kemasyarakatan di Desa.

Selanjutnya dalam Pasal 27, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa dijelaskan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

1. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada tamat masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
2. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap tamat tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
3. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap tamat tahun anggaran; dan
4. memberikan dan/atau berbagi informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap tamat tahun anggaran.

Selanjutnya dalam Pasal 28, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa dijelaskan bahwa:

1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai hukuman administratif berupa teguran mulut dan/atau teguran tertulis.
2. Dalam hal hukuman administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan sanggup dilanjutkan dengan pemberhentian.

Selanjutnya dalam Pasal 29, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa dijelaskan bahwa:

Kepala Desa dilarang:

1. merugikan kepentingan umum;
2. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; melaksanakan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
3. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
4. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
5. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, mendapatkan uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang sanggup memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
6. menjadi pengurus partai politik;
7. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
8. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanyepemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
9. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
10. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
11. meninggalkan kiprah selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang terang dan tidak sanggup dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya dalam Pasal 30, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa dijelaskan bahwa:

1. (Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai hukuman administratif berupa teguran mulut dan/atau teguran tertulis.
2. Dalam hal hukuman administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan sanggup dilanjutkan dengan pemberhentian

Selanjutnya dalam Pasal 32, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa dijelaskan bahwa:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.