Download Juknis Bos Afirmasi Dan Bos Kinerja 2020 - Permendikbud No 24 Tahun 2020

paperplane - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kenerja.

Juknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja

Dalam Peraturan Menteri yang ditetapkan pada tanggal 18 Juni tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Menimbang:

• bahwa untuk membantu pembiayaan kegiatan operasional sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi dari dana proteksi operasional sekolah reguler serta sebagai bentuk penghargaan atas kinerja sekolah, perlu menunjukkan proteksi operasional sekolah afirmasi dan dana proteksi operasional sekolah kinerja; 
• bahwa biar penyaluran dana proteksi operasional sekolah afirmasi dan dana proteksi operasional sekolah kinerja sebagaimana dimaksud dalam karakter a sesuai dengan tujuan dan sempurna sasaran, perlu pengaturan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan proteksi operasional sekolah afirmasi dan proteksi operasional sekolah kinerja; 
• bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 perihal Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan, sehingga perlu diganti; 
• bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam karakter a, karakter b, dan karakter c, perlu memutuskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan perihal Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja;

Baca Juga: Daftar Sekolah Penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun Anggaran 2020 - Keputusan Mendikbud Nomor 582/P/2020

Mengingat:

1. Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 perihal Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 perihal Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 perihal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242); 
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 perihal Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 perihal Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 perihal Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

Memutuskan dan Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH AFIRMASI DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KINERJA.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi yang selanjutnya disebut Dana BOS Afirmasi ialah aktivitas pemerintah sentra yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian. 
2. Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang selanjutnya disebut Dana BOS Kinerja ialah aktivitas Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian. 
3. Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat Dana BOS Reguler ialah aktivitas Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik. 
4. Daerah Khusus ialah adalah kawasan yang terpencil atau terbelakang; kawasan dengan kondisi masyarakat akhlak yang terpencil; kawasan perbatasan dengan negara lain; kawasan yang mengalami peristiwa alam, peristiwa sosial, atau kawasan yang berada dalam keadaan darurat lain.
5. Kementerian ialah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 
6. Menteri ialah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

1. Dana BOS Afirmasi bertujuan untuk membantu kegiatan operasional sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi oleh Dana BOS Reguler di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian. 
2. Dana BOS Kinerja bertujuan untuk membantu kegiatan operasional sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi oleh Dana BOS Reguler sebagai bentuk penghargaan atas kinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian.

PENERIMA DANA

Pasal 3

1. Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja diberikan kepada: 
• sekolah dasar; 
• sekolah dasar luar biasa; 
• sekolah menengah pertama; 
• sekolah menengah pertama luar biasa; 
• sekolah menengah atas; 
• sekolah menengah atas luar biasa; 
• sekolah menengah kejuruan; dan 
• sekolah luar biasa;
2. Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
• penerima Dana BOS Reguler tahun anggaran berjalan; dan 
• berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian.

Pasal 4

1. Penerima Dana BOS Afirmasi dan dana Dana BOS Kinerja diprioritaskan bagi sekolah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 
• memiliki proporsi siswa dari keluarga miskin yang lebih banyak; 
• menerima Dana BOS Reguler yang lebih rendah; dan 
• memiliki proporsi guru yang berstatus pegawai negeri sipil atau guru tetap yayasan yang lebih kecil. 
2. Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk akseptor Dana BOS Kinerja harus memenuhi capaian mutu yang lebih tinggi berdasarkan: 
• peta mutu pendidikan; 
• Indeks Integritas ujian nasional tahun anutan berkenaan; dan/atau 
• nilai ujian nasional tahun anutan berkenaan.

Pasal 5

1. Sekolah akseptor Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja yang memenuhi syarat dan kriteria prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan oleh Menteri. 
2. Sekolah yang telah ditetapkan sebagai akseptor Dana BOS Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sanggup ditetapkan sebagai akseptor Dana BOS Kinerja. 
3. Sekolah yang telah ditetapkan sebagai akseptor Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sanggup ditetapkan sebagai akseptor Dana BOS Afirmasi.

ALOKASI DANA DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 6 

Alokasi dana untuk Sekolah yang ditetapkan sebagai akseptor Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja masing-masing sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setiap sekolah.

Pasal 7 

1. Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja dipakai untuk membiayai operasional sekolah sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS Reguler menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana BOS Reguler. 
2. Penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sanggup dipakai untuk membiayai belanja yang sudah didanai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

PENGELOLAAN, PELAPORAN, TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA, DAN PENYALURAN DANA

Pasal 8 

1. Pengelolaan, pelaporan, tanggung jawab penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja dilakukan oleh Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah. 
2. Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah dalam melaksanakan pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana BOS Reguler.

Pasal 9 

Penyaluran Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10 

Sisa Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja tahun anggaran sebelumnya yang dipakai pada tahun anggaran berkenaan, pengelolaannya berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 11 

Ketentuan pengelolaan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan untuk sekolah yang telah menciptakan janji pengadaan barang dan jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12 

Pada ketika Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 perihal Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1015), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Link download Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomer 24 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2020. (BOS Afirmasi dan BOS Kinerja) (Download Disini) alternatif via Google Drive (Download Disini)