Menkeu Tekankan Konsentrasi Pemerintah Pada Kesehatan, Pinjaman Sosial, Dan Dunia Usaha

Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk penanganan Covid-19. (Sumber: Kemenkeu).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Pemerintah berkonsentrasi terhadap tiga hal untuk menanggulangi Covid-19 beserta dampaknya, yakni faktor kesehatan dan keamanan masyarakat, sumbangan social safety net terhadap masyakat terdampak Covid-19, serta mempertahankan keberlangsungan dunia usaha.

“Yang pertama dilema kesehatan penduduk dan keselamatannya. Kita akan menyaksikan terus dari budget yang dialokasikan, berapa (anggaran yang) telah dijalankan dari segi percepatan penggunaannya dalam mempertahankan kesehatan masyarakat,” kata Menkeu dalam Rapat Kerja Komisi XI dewan perwakilan rakyat dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BI, OJK dan LPS secara virtual pada Rabu (6/5).

Selanjutnya, Menkeu menyebut bahwa konsentrasi Pemerintah yang kedua yakni social safety net dengan sumbangan Bantuan Sosial (bansos) oleh Pemerintah terhadap penduduk secara meluas.

Bansos ini, lanjut Menkeu, diperlukan bisa meng-cover penduduk dalam menyanggupi kebutuhannya setidaknya hingga 3 bulan, atau bisa hingga 6 hingga 9 bulan. Ia berharap sumbangan bansos ini akan cukup memamerkan alas sosial.

“Saya sebutkan alas sosial alasannya ini tidak memiliki arti men-subtitusi angka konsumsi yang nilainya bisa meraih Rp5.000 triliun khususnya di Jawa dan Jabodetabek. Namun itu pasti bisa meminimalkan khususnya mereka yang mengalami pengaruh dalam PHK dan kehilangan pekerjaan,” tambah Menkeu.

Untuk yang ketiga, Menkeu menyebutkan bahwa konsentrasi Pemerintah di masa pandemi ini yakni dalam mempertahankan keberlangsungan dunia usaha.

Pada masa seumpama kini ini, Menkeu sampaikan tidak disangkal bahwa dunia kerja keras menemukan pukulan yang sungguh berat alasannya penurunan seruan selaku pengaruh adanya pembatasan sosial berukuran besar.

Dalam potensi tersebut, Menkeu menyebutkan salah satunya yakni pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“UMKM mungkin telah kita cover dengan policy kemarin pembebasan dari cicilan utang dan memamerkan subsidi bunga dan kini konsentrasi pemerintah yakni keperluan modal kerja,” terang Menkeu.

Sampai hari ini, Menkeu sampaikan bahwa Pemerintah masih dalam proses mengkaji seberapa besar keperluan modal kerja bagi UMKM.

“Modal kerja tersebut disebutnya diperlukan di dalam rangka untuk menyambung hidup dan bertahan bagi UMKM,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menkeu memamerkan perhatian bahwa UMKM memang tidak mengeluarkan duit cicilan alasannya telah menemukan insentif sebelumnya.

“Namun mereka tidak dapat memiliki kesanggupan untuk bertahan di tengah suasana pandemi yang masih terus berlangsung,” terang Menkeu. (Kemenkeu/EN)