Pada Permenkes Nomor 4 Tahun 2020 atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020, Kewajiban Rumah Sakit diatur mulai pasal 2 hingga dengan pasal 25, sedangkan Kewajiban Pasien diatur pada pasal 26 dan 27
KEWAJIBAN RUMAH SAKIT
Pasal 2 Permenkes Nomor 4 Tahun 2020
(1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban :
a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak bisa atau miskin;
f. melaksanakan fungsi sosial;
g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai pola dalam melayani pasien;
h. menyelenggarakan rekam medis;
i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak meliputi sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia;
j. melaksanakan sistem rujukan;
k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
l. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
m. menghormati dan melindungi hak pasien;
n. melaksanakan susila Rumah Sakit;
o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
p. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws);
s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai daerah tanpa rokok.
(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit mempunyai kewajiban mengupayakan:
a. keamanan dan pembatasan akses pada unit kerja tertentu yang memerlukan pengamanan khusus; dan
b. keamanan Pasien, pengunjung, dan petugas di Rumah Sakit.
Pasal 3
Kewajiban Rumah Sakit memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) abjad a berupa:
a. informasi umum ihwal Rumah Sakit; dan
b. informasi yang berkaitan dengan pelayanan medis kepada Pasien.
Pasal 4
(1) Informasi umum tentang Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 abjad a meliputi:
a. status perizinan, klasifikasi dan akreditasi Rumah Sakit;
b. jenis dan kemudahan pelayanan Rumah Sakit;
c. jumlah, kualifikasi, dan jadwal praktik Tenaga Kesehatan;
d. tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
e. hak dan kewajiban Pasien;
f. mekanisme pengaduan; dan
g. pembiayaan.
(2) Dalam hal Rumah Sakit ditetapkan sebagai tempat pendidikan bagi Tenaga Kesehatan, Rumah Sakit wajib memberikan informasi kepada Pasien dan masyarakat mengenai status Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit pendidikan.
(3) Informasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sanggup diberikan secara langsung dan tidak langsung.
(4) Pemberian informasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyediakan kemudahan pelayanan informasi atau dilakukan oleh petugas Rumah Sakit.
(5) Pemberian informasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan antara lain melalui papan pengumuman, brosur, rambu, pamflet, dan situs web.
Pasal 5
(1) Informasi yang berkaitan dengan pelayanan medis kepada Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 abjad b meliputi:
a. pemberi pelayanan;
b. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
c. tujuan tindakan medis;
d. alternatif tindakan;
e. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
f. rehabilitatif;
g. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; dan
h. perkiraan pembiayaan.
(2) Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit wajib memberikan informasi dan meminta persetujuan kepada Pasien untuk melibatkan Pasien dalam penelitian kesehatan.
(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan sejak Pasien masuk ke Rumah Sakit, selama menerima pelayanan, hingga Pasien meninggalkan Rumah Sakit.
(4) Penyampaian informasi yang berkaitan dengan pelayanan medis kepada Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter, Dokter Gigi atau Tenaga Kesehatan lain yang merawat Pasien sesuai dengan kewenangannya.
(5) Informasi yang berkaitan dengan pembuatan keputusan atas tindakan medik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6
(1) Kewajiban Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b melalui ratifikasi Rumah Sakit.
(2) Pelayanan kesehatan yang aman dan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui target keselamatan Pasien Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelayanan kesehatan yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit sebagai bagian dari tata kelola klinis yang baik.
(4) Standar pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan diterapkan dengan memperhatikan standar profesi, standar pelayanan masing-masing Tenaga Kesehatan, standar prosedur operasional, isyarat etik profesi dan isyarat etik Rumah Sakit.
(5) Pelayanan kesehatan yang antidiskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tidak membedakan pelayanan kepada Pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan, baik menurut ras, agama, suku, gender, kemampuan ekonomi, orang dengan kebutuhan khusus (difable), latar belakang sosial politik dan antar golongan.
Pasal 7
(1) Kewajiban Rumah Sakit memberikan pelayanan gawat darurat kepada Pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan pada instalasi gawat darurat berupa:
a. triase; dan
b. tindakan penyelamatan nyawa (life saving) atau pencegahan kecacatan.
(2) Kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar instalasi gawat darurat berdasarkan jenis dan pembagian terstruktur mengenai Rumah Sakit.
(3) Triase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan investigasi awal atau skrining secara cepat terhadap semua Pasien yang datang ke instalasi gawat darurat untuk mengidentifikasi status kegawatdaruratannya dan prioritas penanganan yang harus segera ditindaklanjuti dengan pertolongan pertama sesuai dengan kebutuhan medisnya.
(4) Triase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan pada setiap Pasien yang datang ke instalasi gawat darurat.
(5) Prioritas penanganan Pasien didasarkan pada hasil triase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.
(6) Selain mendapatkan pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Pasien yang datang ke instalasi gawat darurat wajib memiliki dokter penanggung jawab pelayanan yang berada ditempat.
Pasal 8
(1) Kewajiban Rumah Sakit berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d termasuk juga kewajiban memberikan pelayanan kesehatan pada Krisis Kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan pelayanan.
(2) Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan individu atau masyarakat yang disebabkan oleh Bencana dan/atau berpotensi Bencana.
(3) Kewajiban berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada Bencana sesuai kemampuan pelayanannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pembentukan tim tanggap darurat Bencana untuk membuat dan melaksanakan manajemen penanggulangan Bencana;
b. memberikan pelayanan langsung kepada korban Bencana di lokasi Bencana atau di Rumah Sakit; dan
c. melakukan mitigasi dampak Bencana melalui penyediaan pelayanan rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi fisik.
(4) Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan pada Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak Pasien dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu.
Pasal 9
Kewajiban Rumah Sakit menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) abjad e dilaksanakan dengan menyediakan tempat tidur perawatan Kelas III untuk masyarakat tidak mampu atau miskin, dan/atau untuk peserta jaminan sosial kesehatan.
Pasal 10
Kewajiban Rumah Sakit melaksanakan fungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui:
a. memberikan pelayanan kesehatan Pasien tidak mampu atau miskin;
b. pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka;
c. penyediaan ambulans gratis;
d. pelayanan korban Bencana dan insiden luar biasa;
e. bakti sosial bagi misi kemanusiaan; dan/atau
f. melakukan promosi kesehatan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.
Pasal 11
Kewajiban Rumah Sakit membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai pola dalam melayani Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) abjad g dilaksanakan dengan;
a. menyusun, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi standar pelayanan Rumah Sakit;
b. membentuk dan menyelenggarakan komite medik, satuan pemeriksaan internal, dan unsur organisasi Rumah Sakit lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melakukan audit medis; dan
d. memenuhi ketentuan ratifikasi Rumah Sakit.
Pasal 12
(1) Kewajiban Rumah Sakit dalam menyelenggarakan rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dilaksanakan melalui penyelenggaraan administrasi informasi kesehatan di Rumah Sakit.
(2) Penyelenggaraan manajemen informasi kesehatan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13
Kewajiban Rumah Sakit dalam menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak meliputi sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 14
(1) Kewajiban Rumah Sakit melaksanakan sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam melaksanakan sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit wajib menjadi bagian dari jaringan sistem rujukan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
(3) Upaya referensi oleh Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara aktif dan berkoordinasi dengan Pasien/keluarga.
(4) Upaya referensi oleh Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit berupa:
a. melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi Pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan Pasien selama pelaksanaan rujukan;
b. melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima dapat menerima Pasien dalam hal keadaan Pasien gawat darurat; dan
c. membuat surat referensi untuk disampaikan kepada peserta rujukan.
Pasal 15
(1) Kewajiban Rumah Sakit menolak keinginan Pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k dilakukan dengan cara:
a. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi;
b. membuat peraturan internal Rumah Sakit; dan
c. memberdayakan unsur Rumah Sakit yang memiliki kiprah dan tanggung jawab di bidang etik dan aturan Rumah Sakit.
(2) Keinginan Pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. permintaan untuk melaksanakan pengguguran ilegal;
b. permintaan untuk eutanasia dan physician assisted suicide;
c. pemberian keterangan palsu;
d. melakukan fraud; dan
e. keinginan Pasien lain yang bertentangan dengan standar profesi dan susila serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penolakan harapan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sehabis diberikan penjelasan mengenai alasan penolakan tersebut dan dicatat dalam dokumen tertulis.
(4) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sanggup berupa rekam medis atau dokumen tersendiri.
Pasal 16
(1) Kewajiban Rumah Sakit untuk memberikan informasi yang benar, terang dan jujur mengenai hak dan kewajiban Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l dilaksanakan kepada Pasien yang memerlukan informasi lengkap tentang hak dan kewajibannya termasuk informasi tentang biaya pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan.
(2) Informasi tentang hak Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi hak Pasien dalam menentukan persetujuan tindakan medis atau pengobatan yang akan dilakukan terhadap Pasien.
(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan, tertulis, atau dengan cara lain.
Pasal 17
(1) Kewajiban Rumah Sakit untuk menghormati dan melindungi hak Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf m dilaksanakan dengan memberlakukan peraturan dan standar Rumah Sakit, melakukan pelayanan yang berorientasi pada hak dan kepentingan Pasien, serta melakukan monitoring dan penilaian penerapannya.
(2) Hak Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban Pasien;
c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar mekanisme operasional;
e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga Pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
g. memilih dokter, dokter gigi, dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
h. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya;
j. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta asumsi biaya pengobatan;
k. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh Tenaga Kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu Pasien lainnya;
n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
q. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga menunjukkan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
r. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya sebagaimana diamksud pada ayat (2) huruf i termasuk mendapatkan akses terhadap isi rekam medis.
(4) Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh Tenaga Kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, termasuk hak untuk memberikan persetujuan atau menolak menjadi bagian dalam suatu penelitian kesehatan.
(5) Dalam rangka memenuhi hak Pasien untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf r, setiap Rumah Sakit wajib menyediakan unit pelayanan pengaduan.
(6) Unit pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan pengumpulan informasi, klarifikasi dan penyelesaian keluhan Pasien atas ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit dan/atau mekanisme pelayanan di Rumah Sakit.
(7) Keluhan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tersebut harus ditindaklanjuti secara cepat, adil dan objektif.
Pasal 18
(1) Kewajiban Rumah Sakit untuk melaksanakan etika Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf n dilakukan dengan:
a. menyusun kebijakan yang kondusif bagi pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kode etik Rumah Sakit; dan
b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pemberian hukuman bagi pelanggaran etik rumah sakit.
(2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit dapat membentuk komite etik dan hukum dalam memenuhi kewajiban melaksanakan susila Rumah Sakit.
Pasal 19
(1) Kewajiban Rumah Sakit dalam memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf o ditujukan untuk mencegah dan mengendalikan potensi ancaman meliputi:
a. kebakaran dan kecelakaan lain yang berhubungan
dengan instalasi listrik;
b. radiasi atau pencemaran bahan-bahan kimia yang berbahaya;
c. gangguan psikososial; dan/atau
d. masalah ergonomis.
(2) Pengelolaan sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 20
(1) Kewajiban Rumah Sakit untuk melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf p dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
(2) Program pemerintah dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. imunisasi Dasar;
b. keluarga berencana;
c. inisiasi menyusui dini (IMD) dan pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif;
d. penyediaan ruang menyusui;
e. program penanggulangan penyakit, antara lain tuberkulosis, HIV/AIDS, malaria;
f. pelayanan darah;
g. rujukan kasus gizi berat;
h. sistem penanggulangan gawat darurat terpadu;
i. penggunaan alat kesehatan dengan mengutamakan produk dalam negeri: dan
j. program pemerintah bidang kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan program pemerintah dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dilaporkan oleh Rumah Sakit melalui sistem informasi Rumah Sakit.
Pasal 21
(1) Kewajiban Rumah Sakit untuk membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Daftar tenaga medis dan Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh pengguna pelayanan.
(3) Daftar tenaga medis dan Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama, gelar, jabatan di Rumah Sakit, dan nomor serta masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP).
Pasal 22
(1) Kewajiban Rumah Sakit menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari peraturan organisasi Rumah Sakit (corporate bylaws) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (medical staff bylaws).
(3) Peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kebijakan umum pelayanan rumah sakit yang mendukung tata kelola korporasi (corporate governance) dan tata kelola klinis (clinical governance) yang baik.
Pasal 23
(1) Kewajiban Rumah Sakit melindungi dan memberikan tunjangan aturan bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf s dilaksanakan dengan memberikan konsultasi hukum, memfasilitasi proses mediasi dan proses peradilan, memberikan advokasi hukum, menunjukkan pendampingan dalam penyelesaian sengketa medik, dan mengalokasikan anggaran untuk pendanaan proses aturan dan ganti rugi.
(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit memiliki kewajiban menjamin hak petugas yang bekerja di Rumah Sakit.
(3) Kewajiban menjamin hak petugas yang bekerja di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
a. memberikan imbalan jasa yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaannya;
b. menetapkan prosedur keselamatan kerja dan melakukan pencegahan risiko penyakit akibat kerja termasuk melakukan pengujian kesehatan secara berkala;
c. memberikan hak cuti;
d. memberikan jaminan sosial tenaga kerja; dan
e. melaksanakan pengembangan kompetensi dan/atau kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan.
Pasal 24
Kewajiban Rumah Sakit dalam memberlakukan seluruh daerah di dalam Rumah Sakit sebagai daerah tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf t dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 25
(1) Kewajiban Rumah Sakit dalam mengupayakan keamanan dan pembatasan akses pada unit kerja tertentu yang memerlukan pengamanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi ruang bayi, ruang bersalin, ruang perawatan intensif, ruang pemulihan, ruang psikiatri, ruang informasi dan teknologi, ruang penyimpanan berkas rekam medis, ruang lain yang dibatasi aksesnya.
(2) Kewajiban Rumah Sakit dalam mengupayakan keamanan Pasien, pengunjung dan petugas yang bekerja di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) abjad b dilaksanakan meliputi dengan:
a. menyediakan petugas keamanan untuk meminimalisasi risiko kehilangan barang milik pribadi serta aksesibilitas pengunjung yang tidak mempunyai kepentingan dengan Pasien atau pelayanan Rumah Sakit;
b. memelihara kondisi gedung, halaman, dan peralatan Rumah Sakit untuk mengilangkan risiko bahaya bagi Pasien, Tenaga Kesehatan dan pengunjung Rumah Sakit; dan
c. menyusun rencana tertulis tentang perlindungan terhadap berbagai potensi bahaya atau risiko yang terjadi di Rumah Sakit.
(3) Rencana tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad c meliputi:
a. manajemen proteksi keamanan;
b. perlindungan keamanan sarana dan prasarana; dan
c. syarat dan mekanisme keamanan.
KEWAJIBAN PASIEN
Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020
Dalam menerima pelayanan dari Rumah Sakit, Pasien mempunyai kewajiban:
a. mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
b. menggunakan fasilitas Rumah Sakit secara bertanggung jawab;
c. menghormati hak Pasien lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Rumah Sakit ;
d. memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya ihwal duduk kasus kesehatannya;
e. memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya;
f. mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau duduk kasus kesehatannya; dan
h. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.
Pasal 27
(1) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h merupakan pembayaran atas konsultasi, pemeriksaan medis, tindakan medis, dan pelayanan lain yang diterima, yang didasarkan atas itikad baik Pasien sesuai dengan jasa yang diterima.
(2) Dalam hal Pasien belum dapat memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasien sanggup diberikan batas waktu tenggang sesuai dengan perjanjian antara Pasien atau keluarganya dengan Rumah Sakit.
(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat tenggang waktu, cara pelunasan kekurangan pembayaran, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
(4) Pasien dapat meninggalkan rumah sakit apabila Pasien atau keluarga telah menandatangani perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Selengkapnya silahkan download Permenkes Nomor 4 Tahun 2020 atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 ---DISINI---
Demikian info ihwal Permenkes Nomor 4 Tahun 2020 atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 biar bermanfaat.
0 Komentar untuk "Permenkes Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien"