Permendagri Nomor 35 Tahun 2020 Ihwal Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tempat Tahun 2019

Berikut Salinan Permendagri Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.

Pasal 1 Permendagri Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Pengawasan yaitu rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kawasan tahunan yang mencakup fokus, target dan jadwal pelaksanaan pengawasan.

2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu usaha, tindakan, dan acara yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP yaitu inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan forum pemerintah nonkementerian, inspektorat kawasan provinsi, dan inspektorat kawasan kabupaten/kota.

4. Perangkat Daerah yaitu unsur pembantu kepala kawasan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Menteri yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

6. Kementerian yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2 Permendagri Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 mengatur: a. kegiatan; b. sasaran; c. fokus; dan d. jadwal pelaksanaan.

Pasal 3 Permendagri Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP bekerja mencegah korupsi.

Pasal 4 Permendagri Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.

(1) Uraian kegiatan, target dan fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 abjad a, abjad b dan abjad c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 abjad d, ditetapkan dengan Keputusan Menteri mengenai Rencana Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.

Pasal 5 Permendagri Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.

(1) Pendanaan pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Dalam rangka pendanaan acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 sesuai dengan kewenangannya, kepala kawasan wajib mencantumkan acara pengawasan dimaksud ke dalam Rencana Kerja Pemda Tahun 2019.

Pasal 6 Permendagri Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.

Dalam hal perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah sentra belum terbentuk, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di kawasan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi yang memiliki kiprah membantu kepala kawasan membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 7 Permendagri Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Permendagri Nomor 35 Tahun 2020 pdf

Selengkapnya silahkan download Salinan dan Lampiran Permendagri Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 ----disini---

Demikian info perihal Permendagri Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, supaya bermanfaat.