Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 Wacana Peningkatan Kualitas Layanan Manajemen Kependudukan

Permendagri Nomor 19 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan yakni rangkaian aktivitas penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi AdministrasiKependudukan serta pendayagunaan alhasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dokumen Kependudukan yakni Dokumen Resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang memiliki kekuatan aturan sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Contoh dokumen kependudukan yakni Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.  Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, yakni kartu identitas keluarga yang memuat data perihal nama, susunan dan korelasi dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Sedangkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el, yakni identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai Pasal 2 Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa (1) Peningkatan kualitas layanan manajemen kependudukan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. (2) Peningkatan kualitas layanan manajemen kependudukan sanggup dilakukan melalui layanan terintegrasi dan/atau jemput bola. (3) Layanan terintegrasi dilakukan dalam bentuk paket layanan paling sedikit:

a. Akta Kelahiran, KK dan Kartu Identitas Anak;

b. Akta Kematian, KK dan KTP-el dengan status cerai mati; dan

c. Akta Perkawinan, KK dan KTP-el dengan perubahan status perkawinan.

Dalam Pasal 3 Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya paling sedikit: a) KK; b) KTP-el; c) Akta Kelahiran; d) Akta Perkawinan; e) Akta Kematian; dan f) Surat Keterangan Pindah.

Bupati/Wali Kota wajib memfasilitasi Peningkatan kualitas layanan manajemen kependudukan. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa Penduduk yang sudah mengajukan permohonan dan belum mendapat layanan dokumen kependudukan untuk segera melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota secara eksklusif dan/atau melalui nomor telepon pengaduan (call center) tempat setempat.

Selengkapnya silahkan download  Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan -----disini-----

Demikian isu perihal Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan agar bermanfaat. Terima kasih.