Arsip Teks Pidato Presiden Jokowi pada Peringatan HUT RI ke-71 Tahun 2016_Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-71 Proklamasi Kemerdekaan RI di Depan Sidang Bersama dewan perwakilan rakyat RI dan DPD RI, Jakarta, 16 Agustus 2016.
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;
Yang saya hormati Bapak BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia Ketiga;
Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima;
Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno;
Yang saya hormati Bapak Boediono;
Yang saya hormati Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;
Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan.
Marilah kita bersama-sama bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, lantaran atas karunia-Nya kita sanggup menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-71 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
Hadirin yang saya muliakan,
Kemerdekaan yang kita raih ialah jembatan untuk memakmurkan rakyat, untuk menegakkan keadilan, untuk membuat seluruh rakyat Indonesia meraih kemajuan bersama. Untuk mencapai semua itu, kita harus membangun. Bangunlah jiwanya! Bangunlah badannya! Dari Sabang hingga Merauke harus kita bangun. Dari Miangas hingga Rote harus kita bangun. Kita harus menjadi bangsa yang maju, Indonesia maju, bangsa yang berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Dalam Pidato Kenegaraan tahun kemudian sudah saya sampaikan bahwa Kabinet Kerja berkehendak meletakkan fondasi pembangunan nasional yang kokoh pada tahun pertama pemerintahan. Paradigma pembangunan nasional kita ubah dari yang bersifat konsumtif menjadi produktif, dari yang bersifat Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris. Regulasi dan birokrasi juga kita perbaiki secara masif seiring dengan penerapan teknologi warta dan telekomunikasi. Kita juga telah memutuskan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Tanah Air khususnya di desa-desa, di daerah-daerah pinggiran dan wilayah perbatasan guna memperkuat konektivitas nasional kita.
Berbekal pencapaian transformasi mendasar ekonomi tersebut, memasuki tahun kedua, Pemerintah bertekad melaksanakan percepatan pembangunan. Tahun 2016 ini sanggup disebut sebagai Tahun Percepatan Pembangunan Nasional. Kita harus melangkah menuju Indonesia maju.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Percepatan pembangunan tersebut mutlak kita perlukan. Sudah 71 tahun Indonesia merdeka, kita belum bisa memutus rantai kemiskinan, memutus rantai pengangguran, memutus rantai ketimpangan dan kesenjangan sosial.
Setiap Presiden Republik Indonesia telah bekerja keras, telah membanting tulang, telah berjuang untuk mengatasi tiga tantangan tersebut di masanya masing-masing. Mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, hingga masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tantangan yang sama, juga sedang kita hadapi kini ini.
Perbedaannya, kita menghadapi tantangan tersebut di tengah tatanan gres dunia, di tengah abad kompetisi global. Kompetisi tidak lagi terjadi antardaerah tetapi antarnegara, antarkawasan. Sebuah abad dimana semua negara saling terhubung satu sama lain, satu duduk masalah bisa menjadi duduk masalah bagi negara-negara di dunia.
Sampai kini ekonomi global masih mengalami perlambatan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi nasional juga terpengaruh. Namun kita patut bersyukur bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan pertama tahun 2016 tumbuh 4,92 persen. Bahkan dalam triwulan kedua tahun ini, pertumbuhan ekonomi nasional naik menjadi 5,18 persen. Pertumbuhan ini jauh lebih besar di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia dan negara-negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan salah satu pertumbuhan yang tertinggi di Asia.
Sementara itu, tantangan politik dan keamanan global juga semakin berat dan semakin beragam. Fenomena pergolakan politik di Timur Tengah, misalnya, berdampak pada ketidakstabilan tempat dan memicu ekspansi agresi terorisme di dunia termasuk di Ibukota negara kita.
Masih segar dalam ingatan kita, pada tanggal 14 Januari 2016 di Jalan MH Thamrin, Jakarta, teroris mencoba menjadikan kepanikan masyarakat. Namun mereka gagal. Bangsa Indonesia tidak bisa diteror. Modal persatuan kita sebagai sebuah bangsa sangat kuat.
Masyarakat dunia pun memuji kecepatan, respon, dan penanggulangan terorisme yang kita lakukan. Oleh lantaran itu saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus meneguhkan kesepakatan bersama mencegah dan melawan agresi terorisme. Mari kita tegaskan bahwa tidak ada tempat untuk terorisme di Nusantara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
Hadirin yang saya muliakan,
Pada tahun percepatan pembangunan ini, Pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial. Ketiga langkah itu adalah: yang pertama, percepatan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, penyiapan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia. Ketiga, deregulasi dan debirokratisasi.
Melalui percepatan pembangunan infrastruktur, kita bangun sarana infrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial. Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan nasional dan jalan tol, jembatan, jalur kereta api tidak hanya di pulau Jawa tapi juga di Pulau Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan juga dibangun Mass Rapid Transportation (MRT), Light Rail Train (LRT), dancommuter line.
Pelabuhan, sebagai perwujudan kegiatan tol laut, dan juga bandara. Sedangkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis meliputi pembangkit listrik, waduk, telekomunikasi, dan perumahan rakyat.
Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, baik infrastruktur logistik maupun infrastruktur strategis, tentu saja tidak melupakan kelestarian alam. Pemenuhan sasaran rasio kelistrikan juga mengutamakan penggunaan energi gres dan terbarukan. Selain itu juga dilakukan percepatan pembangunan waduk dan embung untuk memperkuat kegiatan Ketahanan Air.
Bersamaan dengan pembangunan infrastruktur yang mengedepankan kelestarian alam itu, Pemerintah melaksanakan konservasi lahan gambut dan pencegahan pembakarannya. Pemerintah tidak ada toleransi pada pelaku pembakaran lahan gambut dan hutan lantaran tindakan itu termasuk kejahatan kemanusiaan.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Dalam percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah berkewajiban untuk membangun wilayah-wilayah yang marginal, wilayah-wilayah yang tertinggal dengan memakai dana APBN. Sedangkan daerah-daerah lain yang ekonominya menggeliat dan tumbuh, Pemerintah mendorong tugas dunia perjuangan dan kerjasama dunia perjuangan dengan BUMN. Nilai investasi BUMN akan terus kita perbesar.
Selain itu, dengan tunjangan DPR, Pemerintah melakukan teroboson dengan mengeluarkan aturan wacana Amnesti Pajak. Diharapkan basis penerimaan pajak menjadi semakin luas guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing nasional.
Hadirin yang saya hormati,
Di abad kompetisi global, pembangunan infrastruktur fisik saja belum cukup untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial. Terlebih Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah dimulai yang berarti persaingan di Asia Tenggara akan semakin sengit.
Agar Indonesia bisa bersaing dalam kompetisi global maka pembangunan infrastruktur sosial, yaitu kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia (SDM) harus dipercepat. Dengan demikian Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam perlombaan ekonomi global, Indonesia harus menjadi ikut berlomba dan harus menjadi pemenang.
Terkait dengan itu, Pemerintah memandang penting untuk memperluas jalan masuk masyarakat pada kegiatan ekonomi produktif, dengan mendorong kemajuan dan produktifitas sektor UMKM. Sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Untuk itu, dalam dua tahun terakhir Pemerintah telah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) per tahun dari 22 persen menjadi 12 persen pada tahun 2015, dan turun menjadi 9 persen pada tahun 2016. Pemerintah juga terus mempermudah jalan masuk masyarakat untuk memperoleh KUR.
Sedangkan dalam rangka menyiapkan SDM menghadapi kompetisi global, Pemerintah memperkuat sistem pendidikan vokasional. Melalui pendidikan vokasional, kita sanggup melahirkan angkatan kerja dengan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri. Di ketika yang bersamaan, kita pastikan masyarakat usia produktif bisa lebih cepat mendapatkan pekerjaan.
Pemerintah juga terus mendorong terwujudnya hilirisasi penelitian dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi tinggi dan dunia industri. Begitu juga sejumlah Sentra Teknologi dan Inovasi dibangun di tanah air untuk mendukung industrialisasi nasional. Sedangkan untuk mempercepat BUMN biar makin produktif dan menguat daya saingnya, Pemerintah mempersiapkan ‘holdingisasi’.
Secara khusus Pemerintah Pusat mengapresiasi terobosan-terobosan yang telah dilakukan oleh Pemda dalam rangka penyiapan kapasitas produktif Indonesia. Termasuk kesigapan daerah dalam percepatan pelaksanaan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
Sidang yang terhormat,
Tujuan Pemerintah membangun infrastruktur sosial khususnya pembangunan SDM ialah biar setiap insan Indonesia sanggup mencapai potensi maksimalnya. Langkah ini dimulai dari pemenuhan nutrisi pada 1.000 hari pertama kehidupan.
Selanjutnya, dalam membangun insan Indonesia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing, kita tingkatkan kualitas pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial.
Di sektor kesehatan, Program Indonesia Sehat yang mempunyai tiga pilar. Pertama, penerapan paradigma sehat. Kedua, penguatan pelayanan kesehatan. Ketiga, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan data BPJS Kesehatan per Juli 2016, peserta JKN sudah mencapai hampir 170 juta jiwa. Jumlah sarana pelayanan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan juga terus meningkat.
Di sektor pendidikan, kini ini sedang dilakukan percepatan pembagian Kartu Indonesia Pintar di seluruh pelosok Tanah Air. Perhatian Pemerintah terutama diberikan kepada anak usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu. Melalui KIP diberikan jaminan untuk mendapatkan layanan Pendidikan Dasar hingga Menengah, pendidikan formal dan non formal, termasuk untuk mendapatkan ketrampilan dari forum kursus/BLK.
Selain itu, juga sosialisasi nilai-nilai keutamaan dan pendidikan abjad pada anak didik. Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang mengabdi di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terdepan, dan wilayah-wilayah perbatasan.
Hadirin yang saya muliakan,
Sebagai katalisator pembangunan infrastruktur fisik dan sosial, Pemerintah berkomitmen melaksanakan deregulasi dan debirokratisasi. Banyak regulasi kita sudah usang, sudah harus diperbaharui untuk menyongsong perubahan jaman.
Maka regulasi yang membingungkan harus disederhanakan, mekanisme yang rumit harus dipangkas. Deregulasi dan debirokratisasi itu kita lakukan untuk memperlihatkan kecepatan pelayanan, kepastian, sinkronisasi, kemudahan berinvestasi, serta meningkatkan produktifitas.
Wujud konkret ialah 12 Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dikeluarkan Pemerintah hingga dengan awal Juni 2016. Dari 12 Paket Ekonomi tersebut, sanggup saya sampaikan bahwa 96 persen perangkat regulasinya sudah selesai disiapkan. Guna mempercepat manfaat dari Paket-Paket itu, telah dibuat Satuan Tugas Percepatan dan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi pada tanggal 28 Juni 2016. Ke depan, diupayakan pembentukan Paket Kebijakan Ekonomi lainnya guna mempercepat peningkatan ekonomi nasional.
Sebagai bab dari deregulasi, Pemerintah telah mensinkronkan banyak sekali peraturan daerah (Perda) terkait perdagangan dan investasi. Lebih dari 3.000 Perda sudah dibatalkan lantaran tidak aman bagi kemajuan perdagangan dan kemudahan berusaha. Mencermati banyak sekali kesalahpahaman wacana abolisi Perda, saya tegaskan dua hal. Pertama, sinkronisasi Perda dilakukan untuk kepentingan nasional, yang artinya termasuk kepentingan daerah. Sinkronisasi yang telah dilakukan akan membawa manfaat bagi daerah dalam menarik investasi dan membuat lapangan kerja. Kedua, Perda yang dibatalkan hanya terkait urusan perdagangan dan investasi.
Sinkronisasi dilakukan biar ada keselarasan, biar ada kesinambungan regulasi dari UUD 1945 dengan bermacam-macam regulasi di tingkat sentra hingga daerah. Tidak ada peraturan pemerintah, baik di tingkat sentra maupun daerah, yang berada di atas UUD 1945. Semuanya harus berada di bawah konstitusi, di bawah kehendak rakyat.
Sidang yang saya hormati,
Agar terobosan-terobosan yang dilakukan di Tahun Percepatan Pembangunan bisa menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran, dan menurunkan ketimpangan dan kesenjangan sosial, Pemerintah menaruh perhatian besar pada empat aspek strategis.
Aspek strategis pertama ialah mempercepat reformasi aturan untuk memperlihatkan kepastian aturan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta terus mendorong reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima. Bagian penting dari ini ialah reformasi dalam institusi Polisi Republik Indonesia dan Kejaksaan. Reformasi yang menyeluruh dari hulu hingga hilir. Bukan reformasi tambal sulam atau parsial. Untuk itu profesionalisme Polisi Republik Indonesia dan Kejaksaan terus ditingkatkan. Demikian pula kualitas Aparatur Sipil Negara terus ditingkatkan biar Negara kita semakin kompetitif.
Percepatan penggunaan Teknologi Informasi dalam sistem kerja Pemerintah juga terus dipercepat, sebagai bab penting dari peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi, dan pencegahan praktik korupsi.
Selain itu dalam rangka terus menguatkan rasa keadilan, Pemerintah melaksanakan terobosan-terobosan dalam proteksi terhadap kelompok marjinal. Bagi kalangan penyandang disabilitas, Pemerintah telah menargetkan lebih dari 55.000 orang penyandang disabilitas untuk mendapatkan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) di tahun 2016. Kemudian untuk membentengi anak dari sikap kejahatan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016.Perppu ini menegaskan kejahatan terhadap anak digolongkan dalam kejahatan luar biasa dan butuh penanganan yang luar biasa.
Aspek strategis kedua adalah perombakan administrasi anggaran pembangunan. Berulang kali telah saya sampaikan bahwa kita harus meninggalkan paradigma lama, yaitu paradigma anggaran dibagi rata. Kita harus bekerja dengan paradigma baru, yaitu anggaran difokuskan untuk program-program prioritas. Esensinya ialah uang rakyat harus dipakai untuk kepentingan rakyat melalui program-program yang nyata, melalui kerja yang nyata, dan terasa keuntungannya bagi rakyat.
Sudah tidak bisa lagi anggaran pembangunan, uang rakyat, habis untuk kegiatan operasional birokrasi menyerupai perjalanan dinas dan anggaran rapat yang bersama-sama sanggup di-efisienkan. Begitu pula tradisi lama penggunaan kalimat-kalimat yang bersayap pada nomenklatur penyusunan anggaran harus ditinggalkan lantaran berujung pada ketidakefisienan penggunaan dana pembangunan.
Aspek strategis ketiga ialah politik luar negeri. Dengan diplomasi yang berpengaruh Pemerintah mempercepat penjajakan banyak sekali kerjasama pedagangan internasional dan mempertimbangkan partisipasi Indonesia di Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA), RCEP, dan lain-lainnya.
Kita juga terus mendorong penyelesaian konflik internasional secara damai. Seperti semangat yang kita bawa ketika menyerukan usul toleransi dan perdamaian dalam banyak sekali pertemuan dengan negara-negara Arab dan dengan Amerika Serikat. Baik itu melalui jalur obrolan dan maupun penggunaan media sosial. Begitu pula Indonesia terus terlibat aktif dalam mendorong penyelesaian perselisihan di Laut Tiongkok Selatan melalui perundingan dan upaya tenang paska penetapan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag.
Kita juga mendorong penuntasan perang saudara di Suriah secara tenang serta pemenuhan hak-hak kemerdekaan rakyat Palestina.
Seiring dengan itu, kita tingkatkan kualitas proteksi WNI di luar negeri. Melalui diplomasi menyeluruh dari banyak sekali jalur, kita telah berhasil membebaskan 14 WNI yang disandera kelompok bersenjata di Filipina Selatan. Melalui diplomasi pula, 2 WNI yang disandera di Papua Nugini berhasil dibebaskan. Menyelesaikan masalah WNI di luar negeri yang dominan terkait TKI. Hingga final Juli 2016, tidak kurang dari 23.651 TKI difasilitasi pemulangannya melalui banyak sekali cara.
Sedangkan dalam rangka pemantapan kedaulatan, Pemerintah mengedepankan pembangunan daerah-daerah terdepan, daerah-daerah yang menjadi beranda Indonesia. Kita kembangkan daerah menyerupai Entikong, Natuna, dan Atambua biar dunia melihat bahwa Indonesia ialah negara besar dan setiap jengkal tanah airnya diperhatikan dengan sungguh-sungguh.
Aspek strategis keempat adalah demokrasi, stabilitas politik, dan keamanan. Bangsa ini tidak akan produtif, tidak akan maju, tidak akan menjadi bangsa pemenang apabila tidak menghargai hak azasi insan dan terus didera gonjang-ganjing politik. Energi kita sebagai bangsa akan habis untuk meredakan keriuhan politik daripada melaksanakan lompatan-lompatan kemajuan.
Kita bersyukur kini ini kerjasama politik sudah aman dan konsolidasi politik menjadi semakin matang. Berbagai proses pengambilan keputusan politik dan pengukuhan bermacam-macam produk aturan terealisasi secara demokratis.
Kita juga bersyukur Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 secara umum berlangsung aman, tertib dan damai. Semua terealisasi dengan tradisi demokrasi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selanjutnya, Pemerintah bersama DPR-RI dan DPD-RI terus melaksanakan upaya perbaikan regulasi Pilkada, biar sanggup terealisasi secara lebih baik untuk Pilkada serentak tahun 2017 dan Pilkada-pilkada selanjutnya.
Sementara itu, kedaulatan bangsa dan keamanan masyarakat terus terjaga lantaran Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia terus siaga dan tak pernah berhenti mengabdi. Pemerintah terus berupaya meningkatkan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia dengan pendekatan kesejahteraan dan modernisasi persenjataan. Pemerintah juga mendukung kemandirian industri dalam negeri untuk memasok alutsista Tentara Nasional Indonesia dan alat operasional Polri.
Secara khusus saya ingin mengapresiasi keberhasilan Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang sudah melumpuhkan salah satu pemimpin kelompok teroris di Indonesia, yaitu Santoso. Tetap waspada dan terus tekan potensi dan bahaya terorisme di Nusantara.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Kita hanya sanggup membuat terobosan bagi kemajuan bangsa dan negara jikalau rujukan pikir kita progresif, optimis, dan inovatif. Untuk itu Pemerintah terus menjalankan proses Revolusi Karakter Mental, yaitu perubahan rujukan pikir dan perubahan sistem yang dimulai dari banyak sekali institusi pemerintahan.
Selama ini kita terkungkung oleh sikap pesimis dan tidak sadar bahwa sebagian dari kendala kemajuan Indonesia justru tiba dari diri kita sendiri. Padahal Bangsa Indonesia ialah bangsa yang besar, bangsa yang pernah menginspirasi negara-negara yang terjajah untuk merdeka, bangsa yang memperlihatkan Pancasila, memperlihatkan Trisakti, memperlihatkan nilai-nilai gotong royong untuk dunia. Oleh alasannya ialah itu, kita harus percaya diri, harus yakin, bahwa kita bisa menjadi bangsa pemenang.
Hadirin yang saya muliakan,
Di final Pidato Kenegaraan di depan Sidang Terhormat, saya mengajak segenap elemen bangsa untuk bersinergi mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, serta mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial. Tanpa kerjasama, tanpa gotong royong, kita akan digulung oleh arus sejarah. Kita tidak menginginkan itu.
Oleh alasannya ialah itu, apapun bidang yang saudara-saudara geluti, jadilah yang terbaik. Dengan kerja konkret bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang, dengan Kerja konkret bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa maju, menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berbudaya. Sekarang ini biduk kita sedang berlayar menuju ke sana. Menuju kemajuan Indonesia Raya!
Dirgahayu Republik Indonesia!
Dirgahayu Negeri Pancasila!
Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya.
Jakarta, 16 Agustus 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;
Yang saya hormati Bapak BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia Ketiga;
Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima;
Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno;
Yang saya hormati Bapak Boediono;
Yang saya hormati Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;
Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan.
Marilah kita bersama-sama bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, lantaran atas karunia-Nya kita sanggup menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-71 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
Hadirin yang saya muliakan,
Kemerdekaan yang kita raih ialah jembatan untuk memakmurkan rakyat, untuk menegakkan keadilan, untuk membuat seluruh rakyat Indonesia meraih kemajuan bersama. Untuk mencapai semua itu, kita harus membangun. Bangunlah jiwanya! Bangunlah badannya! Dari Sabang hingga Merauke harus kita bangun. Dari Miangas hingga Rote harus kita bangun. Kita harus menjadi bangsa yang maju, Indonesia maju, bangsa yang berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Dalam Pidato Kenegaraan tahun kemudian sudah saya sampaikan bahwa Kabinet Kerja berkehendak meletakkan fondasi pembangunan nasional yang kokoh pada tahun pertama pemerintahan. Paradigma pembangunan nasional kita ubah dari yang bersifat konsumtif menjadi produktif, dari yang bersifat Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris. Regulasi dan birokrasi juga kita perbaiki secara masif seiring dengan penerapan teknologi warta dan telekomunikasi. Kita juga telah memutuskan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Tanah Air khususnya di desa-desa, di daerah-daerah pinggiran dan wilayah perbatasan guna memperkuat konektivitas nasional kita.
Berbekal pencapaian transformasi mendasar ekonomi tersebut, memasuki tahun kedua, Pemerintah bertekad melaksanakan percepatan pembangunan. Tahun 2016 ini sanggup disebut sebagai Tahun Percepatan Pembangunan Nasional. Kita harus melangkah menuju Indonesia maju.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Percepatan pembangunan tersebut mutlak kita perlukan. Sudah 71 tahun Indonesia merdeka, kita belum bisa memutus rantai kemiskinan, memutus rantai pengangguran, memutus rantai ketimpangan dan kesenjangan sosial.
Setiap Presiden Republik Indonesia telah bekerja keras, telah membanting tulang, telah berjuang untuk mengatasi tiga tantangan tersebut di masanya masing-masing. Mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, hingga masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tantangan yang sama, juga sedang kita hadapi kini ini.
Perbedaannya, kita menghadapi tantangan tersebut di tengah tatanan gres dunia, di tengah abad kompetisi global. Kompetisi tidak lagi terjadi antardaerah tetapi antarnegara, antarkawasan. Sebuah abad dimana semua negara saling terhubung satu sama lain, satu duduk masalah bisa menjadi duduk masalah bagi negara-negara di dunia.
Sampai kini ekonomi global masih mengalami perlambatan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi nasional juga terpengaruh. Namun kita patut bersyukur bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan pertama tahun 2016 tumbuh 4,92 persen. Bahkan dalam triwulan kedua tahun ini, pertumbuhan ekonomi nasional naik menjadi 5,18 persen. Pertumbuhan ini jauh lebih besar di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia dan negara-negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan salah satu pertumbuhan yang tertinggi di Asia.
Sementara itu, tantangan politik dan keamanan global juga semakin berat dan semakin beragam. Fenomena pergolakan politik di Timur Tengah, misalnya, berdampak pada ketidakstabilan tempat dan memicu ekspansi agresi terorisme di dunia termasuk di Ibukota negara kita.
Masih segar dalam ingatan kita, pada tanggal 14 Januari 2016 di Jalan MH Thamrin, Jakarta, teroris mencoba menjadikan kepanikan masyarakat. Namun mereka gagal. Bangsa Indonesia tidak bisa diteror. Modal persatuan kita sebagai sebuah bangsa sangat kuat.
Masyarakat dunia pun memuji kecepatan, respon, dan penanggulangan terorisme yang kita lakukan. Oleh lantaran itu saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus meneguhkan kesepakatan bersama mencegah dan melawan agresi terorisme. Mari kita tegaskan bahwa tidak ada tempat untuk terorisme di Nusantara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
Hadirin yang saya muliakan,
Pada tahun percepatan pembangunan ini, Pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial. Ketiga langkah itu adalah: yang pertama, percepatan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, penyiapan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia. Ketiga, deregulasi dan debirokratisasi.
Melalui percepatan pembangunan infrastruktur, kita bangun sarana infrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial. Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan nasional dan jalan tol, jembatan, jalur kereta api tidak hanya di pulau Jawa tapi juga di Pulau Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan juga dibangun Mass Rapid Transportation (MRT), Light Rail Train (LRT), dancommuter line.
Pelabuhan, sebagai perwujudan kegiatan tol laut, dan juga bandara. Sedangkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis meliputi pembangkit listrik, waduk, telekomunikasi, dan perumahan rakyat.
Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, baik infrastruktur logistik maupun infrastruktur strategis, tentu saja tidak melupakan kelestarian alam. Pemenuhan sasaran rasio kelistrikan juga mengutamakan penggunaan energi gres dan terbarukan. Selain itu juga dilakukan percepatan pembangunan waduk dan embung untuk memperkuat kegiatan Ketahanan Air.
Bersamaan dengan pembangunan infrastruktur yang mengedepankan kelestarian alam itu, Pemerintah melaksanakan konservasi lahan gambut dan pencegahan pembakarannya. Pemerintah tidak ada toleransi pada pelaku pembakaran lahan gambut dan hutan lantaran tindakan itu termasuk kejahatan kemanusiaan.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Dalam percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah berkewajiban untuk membangun wilayah-wilayah yang marginal, wilayah-wilayah yang tertinggal dengan memakai dana APBN. Sedangkan daerah-daerah lain yang ekonominya menggeliat dan tumbuh, Pemerintah mendorong tugas dunia perjuangan dan kerjasama dunia perjuangan dengan BUMN. Nilai investasi BUMN akan terus kita perbesar.
Selain itu, dengan tunjangan DPR, Pemerintah melakukan teroboson dengan mengeluarkan aturan wacana Amnesti Pajak. Diharapkan basis penerimaan pajak menjadi semakin luas guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing nasional.
Hadirin yang saya hormati,
Di abad kompetisi global, pembangunan infrastruktur fisik saja belum cukup untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial. Terlebih Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah dimulai yang berarti persaingan di Asia Tenggara akan semakin sengit.
Agar Indonesia bisa bersaing dalam kompetisi global maka pembangunan infrastruktur sosial, yaitu kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia (SDM) harus dipercepat. Dengan demikian Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam perlombaan ekonomi global, Indonesia harus menjadi ikut berlomba dan harus menjadi pemenang.
Terkait dengan itu, Pemerintah memandang penting untuk memperluas jalan masuk masyarakat pada kegiatan ekonomi produktif, dengan mendorong kemajuan dan produktifitas sektor UMKM. Sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Untuk itu, dalam dua tahun terakhir Pemerintah telah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) per tahun dari 22 persen menjadi 12 persen pada tahun 2015, dan turun menjadi 9 persen pada tahun 2016. Pemerintah juga terus mempermudah jalan masuk masyarakat untuk memperoleh KUR.
Sedangkan dalam rangka menyiapkan SDM menghadapi kompetisi global, Pemerintah memperkuat sistem pendidikan vokasional. Melalui pendidikan vokasional, kita sanggup melahirkan angkatan kerja dengan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri. Di ketika yang bersamaan, kita pastikan masyarakat usia produktif bisa lebih cepat mendapatkan pekerjaan.
Pemerintah juga terus mendorong terwujudnya hilirisasi penelitian dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi tinggi dan dunia industri. Begitu juga sejumlah Sentra Teknologi dan Inovasi dibangun di tanah air untuk mendukung industrialisasi nasional. Sedangkan untuk mempercepat BUMN biar makin produktif dan menguat daya saingnya, Pemerintah mempersiapkan ‘holdingisasi’.
Secara khusus Pemerintah Pusat mengapresiasi terobosan-terobosan yang telah dilakukan oleh Pemda dalam rangka penyiapan kapasitas produktif Indonesia. Termasuk kesigapan daerah dalam percepatan pelaksanaan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
Sidang yang terhormat,
Tujuan Pemerintah membangun infrastruktur sosial khususnya pembangunan SDM ialah biar setiap insan Indonesia sanggup mencapai potensi maksimalnya. Langkah ini dimulai dari pemenuhan nutrisi pada 1.000 hari pertama kehidupan.
Selanjutnya, dalam membangun insan Indonesia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing, kita tingkatkan kualitas pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial.
Di sektor kesehatan, Program Indonesia Sehat yang mempunyai tiga pilar. Pertama, penerapan paradigma sehat. Kedua, penguatan pelayanan kesehatan. Ketiga, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan data BPJS Kesehatan per Juli 2016, peserta JKN sudah mencapai hampir 170 juta jiwa. Jumlah sarana pelayanan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan juga terus meningkat.
Di sektor pendidikan, kini ini sedang dilakukan percepatan pembagian Kartu Indonesia Pintar di seluruh pelosok Tanah Air. Perhatian Pemerintah terutama diberikan kepada anak usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu. Melalui KIP diberikan jaminan untuk mendapatkan layanan Pendidikan Dasar hingga Menengah, pendidikan formal dan non formal, termasuk untuk mendapatkan ketrampilan dari forum kursus/BLK.
Selain itu, juga sosialisasi nilai-nilai keutamaan dan pendidikan abjad pada anak didik. Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang mengabdi di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terdepan, dan wilayah-wilayah perbatasan.
Hadirin yang saya muliakan,
Sebagai katalisator pembangunan infrastruktur fisik dan sosial, Pemerintah berkomitmen melaksanakan deregulasi dan debirokratisasi. Banyak regulasi kita sudah usang, sudah harus diperbaharui untuk menyongsong perubahan jaman.
Maka regulasi yang membingungkan harus disederhanakan, mekanisme yang rumit harus dipangkas. Deregulasi dan debirokratisasi itu kita lakukan untuk memperlihatkan kecepatan pelayanan, kepastian, sinkronisasi, kemudahan berinvestasi, serta meningkatkan produktifitas.
Wujud konkret ialah 12 Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dikeluarkan Pemerintah hingga dengan awal Juni 2016. Dari 12 Paket Ekonomi tersebut, sanggup saya sampaikan bahwa 96 persen perangkat regulasinya sudah selesai disiapkan. Guna mempercepat manfaat dari Paket-Paket itu, telah dibuat Satuan Tugas Percepatan dan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi pada tanggal 28 Juni 2016. Ke depan, diupayakan pembentukan Paket Kebijakan Ekonomi lainnya guna mempercepat peningkatan ekonomi nasional.
Sebagai bab dari deregulasi, Pemerintah telah mensinkronkan banyak sekali peraturan daerah (Perda) terkait perdagangan dan investasi. Lebih dari 3.000 Perda sudah dibatalkan lantaran tidak aman bagi kemajuan perdagangan dan kemudahan berusaha. Mencermati banyak sekali kesalahpahaman wacana abolisi Perda, saya tegaskan dua hal. Pertama, sinkronisasi Perda dilakukan untuk kepentingan nasional, yang artinya termasuk kepentingan daerah. Sinkronisasi yang telah dilakukan akan membawa manfaat bagi daerah dalam menarik investasi dan membuat lapangan kerja. Kedua, Perda yang dibatalkan hanya terkait urusan perdagangan dan investasi.
Sinkronisasi dilakukan biar ada keselarasan, biar ada kesinambungan regulasi dari UUD 1945 dengan bermacam-macam regulasi di tingkat sentra hingga daerah. Tidak ada peraturan pemerintah, baik di tingkat sentra maupun daerah, yang berada di atas UUD 1945. Semuanya harus berada di bawah konstitusi, di bawah kehendak rakyat.
Sidang yang saya hormati,
Agar terobosan-terobosan yang dilakukan di Tahun Percepatan Pembangunan bisa menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran, dan menurunkan ketimpangan dan kesenjangan sosial, Pemerintah menaruh perhatian besar pada empat aspek strategis.
Aspek strategis pertama ialah mempercepat reformasi aturan untuk memperlihatkan kepastian aturan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta terus mendorong reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima. Bagian penting dari ini ialah reformasi dalam institusi Polisi Republik Indonesia dan Kejaksaan. Reformasi yang menyeluruh dari hulu hingga hilir. Bukan reformasi tambal sulam atau parsial. Untuk itu profesionalisme Polisi Republik Indonesia dan Kejaksaan terus ditingkatkan. Demikian pula kualitas Aparatur Sipil Negara terus ditingkatkan biar Negara kita semakin kompetitif.
Percepatan penggunaan Teknologi Informasi dalam sistem kerja Pemerintah juga terus dipercepat, sebagai bab penting dari peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi, dan pencegahan praktik korupsi.
Selain itu dalam rangka terus menguatkan rasa keadilan, Pemerintah melaksanakan terobosan-terobosan dalam proteksi terhadap kelompok marjinal. Bagi kalangan penyandang disabilitas, Pemerintah telah menargetkan lebih dari 55.000 orang penyandang disabilitas untuk mendapatkan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) di tahun 2016. Kemudian untuk membentengi anak dari sikap kejahatan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016.Perppu ini menegaskan kejahatan terhadap anak digolongkan dalam kejahatan luar biasa dan butuh penanganan yang luar biasa.
Aspek strategis kedua adalah perombakan administrasi anggaran pembangunan. Berulang kali telah saya sampaikan bahwa kita harus meninggalkan paradigma lama, yaitu paradigma anggaran dibagi rata. Kita harus bekerja dengan paradigma baru, yaitu anggaran difokuskan untuk program-program prioritas. Esensinya ialah uang rakyat harus dipakai untuk kepentingan rakyat melalui program-program yang nyata, melalui kerja yang nyata, dan terasa keuntungannya bagi rakyat.
Sudah tidak bisa lagi anggaran pembangunan, uang rakyat, habis untuk kegiatan operasional birokrasi menyerupai perjalanan dinas dan anggaran rapat yang bersama-sama sanggup di-efisienkan. Begitu pula tradisi lama penggunaan kalimat-kalimat yang bersayap pada nomenklatur penyusunan anggaran harus ditinggalkan lantaran berujung pada ketidakefisienan penggunaan dana pembangunan.
Aspek strategis ketiga ialah politik luar negeri. Dengan diplomasi yang berpengaruh Pemerintah mempercepat penjajakan banyak sekali kerjasama pedagangan internasional dan mempertimbangkan partisipasi Indonesia di Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA), RCEP, dan lain-lainnya.
Kita juga terus mendorong penyelesaian konflik internasional secara damai. Seperti semangat yang kita bawa ketika menyerukan usul toleransi dan perdamaian dalam banyak sekali pertemuan dengan negara-negara Arab dan dengan Amerika Serikat. Baik itu melalui jalur obrolan dan maupun penggunaan media sosial. Begitu pula Indonesia terus terlibat aktif dalam mendorong penyelesaian perselisihan di Laut Tiongkok Selatan melalui perundingan dan upaya tenang paska penetapan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag.
Kita juga mendorong penuntasan perang saudara di Suriah secara tenang serta pemenuhan hak-hak kemerdekaan rakyat Palestina.
Seiring dengan itu, kita tingkatkan kualitas proteksi WNI di luar negeri. Melalui diplomasi menyeluruh dari banyak sekali jalur, kita telah berhasil membebaskan 14 WNI yang disandera kelompok bersenjata di Filipina Selatan. Melalui diplomasi pula, 2 WNI yang disandera di Papua Nugini berhasil dibebaskan. Menyelesaikan masalah WNI di luar negeri yang dominan terkait TKI. Hingga final Juli 2016, tidak kurang dari 23.651 TKI difasilitasi pemulangannya melalui banyak sekali cara.
Sedangkan dalam rangka pemantapan kedaulatan, Pemerintah mengedepankan pembangunan daerah-daerah terdepan, daerah-daerah yang menjadi beranda Indonesia. Kita kembangkan daerah menyerupai Entikong, Natuna, dan Atambua biar dunia melihat bahwa Indonesia ialah negara besar dan setiap jengkal tanah airnya diperhatikan dengan sungguh-sungguh.
Aspek strategis keempat adalah demokrasi, stabilitas politik, dan keamanan. Bangsa ini tidak akan produtif, tidak akan maju, tidak akan menjadi bangsa pemenang apabila tidak menghargai hak azasi insan dan terus didera gonjang-ganjing politik. Energi kita sebagai bangsa akan habis untuk meredakan keriuhan politik daripada melaksanakan lompatan-lompatan kemajuan.
Kita bersyukur kini ini kerjasama politik sudah aman dan konsolidasi politik menjadi semakin matang. Berbagai proses pengambilan keputusan politik dan pengukuhan bermacam-macam produk aturan terealisasi secara demokratis.
Kita juga bersyukur Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 secara umum berlangsung aman, tertib dan damai. Semua terealisasi dengan tradisi demokrasi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selanjutnya, Pemerintah bersama DPR-RI dan DPD-RI terus melaksanakan upaya perbaikan regulasi Pilkada, biar sanggup terealisasi secara lebih baik untuk Pilkada serentak tahun 2017 dan Pilkada-pilkada selanjutnya.
Sementara itu, kedaulatan bangsa dan keamanan masyarakat terus terjaga lantaran Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia terus siaga dan tak pernah berhenti mengabdi. Pemerintah terus berupaya meningkatkan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia dengan pendekatan kesejahteraan dan modernisasi persenjataan. Pemerintah juga mendukung kemandirian industri dalam negeri untuk memasok alutsista Tentara Nasional Indonesia dan alat operasional Polri.
Secara khusus saya ingin mengapresiasi keberhasilan Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang sudah melumpuhkan salah satu pemimpin kelompok teroris di Indonesia, yaitu Santoso. Tetap waspada dan terus tekan potensi dan bahaya terorisme di Nusantara.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Kita hanya sanggup membuat terobosan bagi kemajuan bangsa dan negara jikalau rujukan pikir kita progresif, optimis, dan inovatif. Untuk itu Pemerintah terus menjalankan proses Revolusi Karakter Mental, yaitu perubahan rujukan pikir dan perubahan sistem yang dimulai dari banyak sekali institusi pemerintahan.
Selama ini kita terkungkung oleh sikap pesimis dan tidak sadar bahwa sebagian dari kendala kemajuan Indonesia justru tiba dari diri kita sendiri. Padahal Bangsa Indonesia ialah bangsa yang besar, bangsa yang pernah menginspirasi negara-negara yang terjajah untuk merdeka, bangsa yang memperlihatkan Pancasila, memperlihatkan Trisakti, memperlihatkan nilai-nilai gotong royong untuk dunia. Oleh alasannya ialah itu, kita harus percaya diri, harus yakin, bahwa kita bisa menjadi bangsa pemenang.
Hadirin yang saya muliakan,
Di final Pidato Kenegaraan di depan Sidang Terhormat, saya mengajak segenap elemen bangsa untuk bersinergi mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, serta mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial. Tanpa kerjasama, tanpa gotong royong, kita akan digulung oleh arus sejarah. Kita tidak menginginkan itu.
Oleh alasannya ialah itu, apapun bidang yang saudara-saudara geluti, jadilah yang terbaik. Dengan kerja konkret bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang, dengan Kerja konkret bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa maju, menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berbudaya. Sekarang ini biduk kita sedang berlayar menuju ke sana. Menuju kemajuan Indonesia Raya!
Dirgahayu Republik Indonesia!
Dirgahayu Negeri Pancasila!
Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya.
Jakarta, 16 Agustus 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
0 Komentar untuk "Arsip Naskah Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi Pada Peringatan Hut Ri Ke-71 Tahun 2016"