Buku Saku Tanya Jawab UN- 77 Tanya Jawab Seputar Ujian Nasional ( UN )- Apa itu Ujian Nasional?, Ujian Nasional (UN) yaitu system penilaian standar pendidikan secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar tempat yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Depdiknas di Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.( http://disdik.acehprov.go.id ). Ujian Nasional (UN) diselenggarakan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik jenjang satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai hasil dari proses pembelajaran sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Selain itu UN digunakan juga untuk melaksanakan pemetaan tingkat pencapaian hasil berguru siswa pada satuan pendidikan. Salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan berkualitas diharapkan adanya sistem penilaian yang sanggup mendapatkan amanah (creclible), sanggup diterima (acceptab/e), dan sanggup dipertanggunggugatkan (accountab/e).
Pelaksanaan UN Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 perihal Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional, dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat dan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0034/P/BSNP/XII/2015 perihal Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016.
Perubahan fundamental penyelenggaraan UN Tahun Pelajaran 2015/2016 dibandingkan Tahun Pelajaran 2014/2015, sebagai berikut: (1) Permendikbud hanya mengatur dan memutuskan kebijakan fundamental perihal penilaian hasil berguru dan berlaku multi tahun, (2) kisi-kisi UN Tahun Pelajaran 2015/2016 disusun menurut kriteria kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku pada lingkup materi yang sama; dan (3) ekspansi jangkauan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)
Buku saku "Tanya Jawab UN" ini disusun untuk memperlihatkan informasi terperinci dan ringkas perihal pelaksanaan UN Tahun Pelajaran 2015/2016, semoga kualitas pelaksanaan UN sanggup ditingkatkan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Buku saku ini disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Kemdikbud).
Masukan dan saran dari banyak sekali pihak untuk perbaikan buku saku ini di masa depan sangat diharapkan. Semoga buku saku ini sanggup memperlihatkan informasi yang bermanfaat untuk kesuksesan penyelenggaran UN.
( Jakarta, Februari 2016 Tim Penyusun ).
Silakan Download Buku Tanya Jawab perihal Ujian Nasional ( UN ) 2016
1. Apakah tujuan penyelenggaraan UN?
a. UN merupakan amanah Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional dan amanah PP 19/2005 yang direvisi menjadi PP 32/2013 dan PP 13/2015 perihal Standar Nasional Pendidikan.
b. UN bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
c. UN sebagai sub-sistem penilaian dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi salah satu tolak ukur pencapaian SNP dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.
2. Apakah siswa wajib mengikuti UN dan mengapa?
a. Ya, siswa wajib mengikuti UN satu kali untuk mata pelajaran tertentu yang didanai pemerintah,
b. UN untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan siswa secara nasional.
3. Apakah manfaat hasil UN?
Hasil UN digunakan untuk:
a. Pemetaan mutu aktivitas pendidikan dan/atau satuan pendidikan;
b. Pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; dan
c. Dasar pelatihan dan pemberian pemberian kepada satuan pendidikan untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.
4. Apakah manfaat UN bagi Pemerintah Daerah?
Pemda sanggup memanfaatkan hasil UN untuk melaksanakan pemetaan pencapaian standar peserta didik, satuan pendidikan maupun wilayah. Pemetaan ini sanggup digunakan untuk menyusun aktivitas pelatihan untuk satuan pendidikan dan wilayah.
5. Salah satu manfaat UN yaitu untuk pemetaan. Bagaimana tindak lanjutnya?
Hasil UN diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi semoga sanggup dimanfaatkan untuk memetakan mutu pendidikan di tempat dan sebagai dasar untuk pengembangan aktivitas di tempat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
6. Apa Motto UN 2016
Motto UN 2016 yaitu Ujian Nasional Jujur dan Berprestasi (“Prestasi ya, Jujur Harus”).
7. Apa kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan?
a. Menyelesaikan seluruh aktivitas pembelajaran;
b. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
c. Lulus ujian S/M/PK.
8. Mengapa penetapan kelulusan dari satuan pendidikan dilakukan sesudah hasil UN dikeluarkan?
a. Setiap siswa wajib mengikuti UN dalam rangka mengukur pencapaian kompetensi lulusan secara nasional;
b. Tanggal dan tahun penandatanganan ijazah dan SHUN dilakukan pada tanggal dan tahun yang sama secara nasional dalam rangka mengendalikan pengeluaran ijazah.
9. Apabila siswa tidak sanggup mengikuti UN pada tahun yang sama dengan Ujian S/M/PK apakah sanggup diluluskan dari satuan pendidikan?
Kelulusan siswa yang bersangkutan dari satuan pendidikan belum sanggup ditetapkan alasannya yaitu siswa tersebut belum mengikuti UN. Siswa yang bersangkutan wajib mengikuti UN berikutnya.
10. Siapakah yang memilih kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan?
a. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan formal ditentukan oleh satuan pendidikan menurut rapat Dewan Guru;
b. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan kesetaraan untuk Program Paket B/Wustha dan Program Paket C ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui rapat dengan melibatkan perwakilan dari satuan pendidikan nonformal.
11. Mengapa pembobotan antara nilai rapor dan nilai ujian sekolah/madrasah pada kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan tidak diatur di POS UN 2016?
Sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005 Jo PP Nomor 32 Tahun 2013 Jo PP Nomor 15 Tahun 2015 perihal Standar Nasional Pendidikan, kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing sekolah/madrasah, termasuk dalam pembobotan nilai rapor dan nilai ujian sekolah/madrasah. POS UN hanya mengatur penyelenggaraan UN.
12. Kapankah penetapan kelulusan peserta didik?
a. Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan dalam rapat dewan guru sesudah pengumuman hasil UN;
b. Untuk Program Paket B/Wustha dan Program Paket C kelulusan peserta didik ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui rapat dengan melibatkan perwakilan dari satuan pendidikan nonformal sesudah pengumuman hasil UN.
13. Bagaimanakah kategori pencapaian kompetensi lulusan dalan Ujian Nasional?
Pencapaian kompetensi lulusan dalam UN dinyatakan dalam kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang.
Penilaian pencapaian kompetensi lulusan didasarkan pada rentang nilai 0 hingga 100 dengan kategori sebagai berikut:
a. Sangat Baik dengan kriteria 85 < Nilai ≤ 100;
b. Baik dengan kriteria 70 < Nilai ≤ 85;
c. Cukup dengan kriteria 55 < Nilai ≤ 70;
d. Kurang dengan kriteria 0 ≤ Nilai ≤ 55.
14. Mengapa satuan pendidikan masih harus mengirim nilai sekolah/madrasah ke Puspendik, padahal UN tidak lagi memilih kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan?
Meskipun hasil UN tidak lagi menjadi syarat sebagai penentu kelulusan dari satuan pendidikan, nilai sekolah/madrasah tetap dikirimkan ke Puspendik semoga sanggup digunakan untuk analisis penilaian hasil berguru oleh satuan pendidikan dan ujian nasional sebagai penilaian hasil berguru oleh pemerintah.
15. Berapa kali pelaksanaan UN dalam satu tahun pelajaran?
Dalam satu tahun pelajaran diselenggarakan UN, UN susulan dan UN perbaikan (khusus bagi peserta didik yang belum mencapai standar yang ditetapkan).
16. Siapa saja yang boleh mengikuti UN Perbaikan (UNP) dan apa persyaratan UN Perbaikan?
UN Perbaikan untuk peserta UN 2015 yang belum mencapai nilai pencapaian kompetensi lulusan sesuai dengan kriteria, dilakukan hanya untuk mata pelajaran yang kurang, sanggup dilakukan di Provinsi domisili, Provinsi asal, atau Provinsi terdekat. Data peserta UN Perbaikan disampaikan melalui Dinas Pendidikan
Provinsi/Kota atau Kabupaten. UN Perbaikan dilakukan dengan berbasis komputer (UNBK).
17. Apa kiprah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terkait Ujian Perbaikan?
Dinas Pendidikan Provinsi akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan UN Perbaikan.
18. Apa bedanya antara UN dan UN susulan?
a. UN yaitu ujian nasional yang diselenggarakan serentak untuk setiap jenjang dan jalur pendidikan (formal dan nonformal). UN dilaksanakan dengan berbasis kertas atau Paper-Based Test (PBT) dan dengan berbasis komputer atau Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK);
b. UN susulan yaitu ujian nasional yang diselenggarakan bagi peserta didik yang berhalangan mengikuti UN alasannya yaitu alasan tertentu yang sanggup diterima oleh sekolah/madrasah pelaksana UN dan disertai dengan bukti keterangan yang sah. UN susulan diselenggarakan satu ahad sesudah pelaksanaan UN.
19. Bagaimana dengan kehadiran polisi di satuan pendidikan pada ketika pelaksanaan UN?
POS UN 2016 menyampaikan bahwa: (1) Pelaksanaan UN di satuan pendidikan sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing satuan pendidikan; dan (2) keterlibatan polisi hingga pada titik simpan Kabupaten/Kota alasannya yaitu naskah soal yaitu dokumen negara.
20. Apa kepanjangan dari UNBK ?
Kepanjangan UNBK adalah Ujian Nasional Berbasis Komputer
21. Apakah yang dimaksud dengan UNBK?
UNBK yaitu UN dengan memakai komputer yang dilengkapi dengan perangkat lunak (software) yang khusus dikembangkan untuk Ujian Nasional dengan tingkat kesulitan yang sama dengan UN tertulis.
UNBK Tahun 2016 merupakan ekspansi dari UNBK rintisan pada Tahun 2015. UNBK dilaksanakan untuk UN dan UN perbaikan.
22. Siapakah peserta UNBK?
Peserta UNBK untuk Tahun Pelajaran 2015/2016 yaitu peserta didik pada jenjang SMP/MTs, SMA/MA, dan Sekolah Menengah kejuruan dari satuan pendidikan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Tingkat Provinsi dan diverifikasi oleh Panitia Pelaksana Tingkat Pusat.
23. Apakah kriteria satuan pendidikan supaya sanggup ditetapkan menjadi pelaksana UNBK?
Kriteria bagi pelaksana UNBK yaitu seluruh persyaratan yang berlaku bagi satuasatuan pendidikan pelaksana UN-PBT ditambah dengan kriteria khusus, sebagai berikut:
a. Sekolah/madrasah yang mempunyai sarana dan prasaran sebagi berikut:
1) komputer personal (PC) atau laptop sebagai client dengan rasio jumlah client dibanding jumlah peserta UN minimal 1 : 3 serta client cadangan minimal 10%;
2) server yang memadai dilengkapi dengan UPS;
3) jaringan lokal (LAN) dengan media kabel;
4) koneksi internet dengan kecepatan yang memadai;
5) asupan listrik yang memadai (diutamakan mempunyai genset dengan kapasitas yang memadai );
6) ruangan ujian yang memadai.
b. Diutamakan sekolah/madrasah terakreditasi A
24. Apa manfaat UNBK dibandingkan dengan UNPBT bagi pemerintah?
Manfaat UNBK dibandingkan UNPBT bagi pemerintah pusat, diantaranya:
25. Apa manfaat UNBK dibandingkan dengan UNPBT bagi siswa dan satuan pendidikan?
a. Lebih kecil kemungkinan terjadi keterlambatan soal, tertukarnya soal, dan ketidakjelasan hasil cetak soal;
b. Tidak ada kerumitan pengumpulan LJUN;
c. Gambar menjadi lebih jelas;
d. Lebih mengakomodasi siswa dengan ketunaan. Misalnya, untuk ‘low vision’ goresan pena dan gambar bisa diperbesar;
e. Hasil UN bisa diumumkan secara lebih cepat, sehingga siswa mempunyai lebih banyak waktu untuk mempersiapkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau untuk masuk ke dunia kerja;
f. UN memungkinkan untuk dilakukan beberapa kali dalam setahun, sehingga siswa lebih singkat menunggu UN berikutnya;
g. Memudahkan dalam pengamanan dan penyediaan logistik.
26. Kapankah waktu pelaksanaan UNBK?
UNBK dilaksanakan bersamaan dengan UN-PBT, namun UNBK akan berakhir pada waktu yang berbeda dengan UN-PBT. Hal ini alasannya yaitu dalam sehari hanya ada satu mata pelajaran yang diujikan, sedangkan jumlah peserta yang sanggup menempuh UNBK setiap hari dibatasi oleh jumlah/ketersediaan komputer.
27. Bagaimanakah materi ujian UNBK?
Bahan UNBK disusun menurut kisi-kisi UN Tahun Pelajaran 2015/2016 yang ditetapkan BSNP. Bahan ujian UNBK disimpan dalam Bank Soal di dalam perangkat lunak UNBK.
28. Apakah satuan pendidikan pelaksana UNBK juga mendapatkan cadangan naskah soal?
Pada pelaksanaan UN tahun 2016, tidak ada cadangan naskah soal bagi satuan pendidikan pelaksana UNBK.
29. Siapakah yang menjadi pengawas pada UNBK?
a. Dalam pelaksanaan UNBK ada tiga orang yang terlibat pribadi dalam pengawasan, yaitu pengawas ruang, proktor, dan teknisi;
b. Pengawas ujian yaitu petugas yang diberi kewenangan untuk mengawasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan UNBK di ruang ujian;
c. Proktor yaitu petugas yang diberi kewenangan untuk menangani aspek teknis pelaksanaan UNBK di ruang ujian;
d. Teknisi yaitu petugas pengelola laboratorium komputer (pranata komputer) di sekolah/madrasah yang melaksanakan UNBK dan mempunyai kiprah membantu proktor dan peserta ujian berkaitan dengan teknis yang terkait dengan perangkat keras (komputer dan server), jaringan,dan sumber daya listrik selama UNBK berlangsung.
30. Bagaimana mengatasi duduk masalah dalam pelaksanaan UNBK?
a. Bidang Pelaksanaan UNBK tingkat pusat dan Provinsi membentuk unit layanan pemberian (helpdesk);
b. Dalam hal kondisi khusus atau terjadi hambatan/gangguan teknis dalam pelaksanaan, proktor pada sekolah/madrasah pelaksana UNBK sanggup mengambil
tindakan menurut petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh Bidang Pelaksanaan UNBK Pusat;
c. Kondisi khusus tersebut meliputi antara lain: listrik padam, kerusakan peralatan atau sarana/prasarana, kerusakan sistem, kendala jaringan, dan sebagainya.
d. Bentuk tindakan penanganan kondisi khusus tersebut meliputi antara lain: perubahan jadwal pelaksanaan UNBK, penggantian pelaksanaan dari UNBK ke UN-PBT, atau bentuk lain yang ditetapkan Bidang Pelaksanaan UNBK Tingkat Pusat dan dilaporkan kepada Penyelenggara UN;
e. Pelaksanaan ujian yang tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan UNBK dan kejadian-kejadian khusus serta tindakan penangannya dilaporkan oleh satuan pendidikan pelaksana UNBK disertai dengan Berita Acara Pelaksanaan UNBK.
31. Laptop siswa yang digunakan dalam UNBK, perlu disterilkan dan disimpan tiga hari sebelum pelaksanaan UN. Untuk pengamanannya, apakah diharapkan polisi?
Tidak diharapkan polisi untuk pengamanan laptop yang akan digunakan UNBK.
32. Kapankah pengumuman hasil UNBK?
Waktu pengumuman hasil UNBK sama dengan UN-PBT.
a. Sekolah Menengan Atas sederajat: 7 Mei 2016;
b. Sekolah Menengah Pertama sederajat: 11 Juni 2016.
33. Dana BOS tidak diperbolehkan untuk membeli komputer, padahal banyak sekolah peserta BOS bermaksud membeli komputer semoga bisa mengikuti UNBK. Bagaimana mengatasi hal ini?
Pembelian komputer bukan hanya untuk sanggup mengikuti UNBK, akan tetapi memang komputer tersebut dibutuhkan oleh satuan pendidikan semoga proses berguru mengajar sanggup berlangsung lancar. Bila satuan pendidikan berminat mengikuti UNBK, padahal belum mempunyai komputer, maka sanggup melaksanakan ‘resource sharing’ atau pemanfaatan bersama dengan satuan pendidikan atau pendidikan tinggi lain yang mempunyai komputer memadai. Hal ini perlu diatur secara teknis oleh Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota.
34. Beberapa sekolah tidak mau memakai UNBK alasannya yaitu ada kekhawatiran dari para orang renta murid bahwa jadinya akan lebih jelek dari PBT. Apakah hal ini benar?
Tidak benar, alasannya yaitu butir-butir soal pada UNBK dan UN-PBT telah disetarakan. Sehingga hasil UNBK dan PBT yaitu setara.
35. Apakah dimungkinkan semoga semakin banyak sekolah sanggup berfungsi sebagai pelaksana UNBK, pelaksanaan UNBK diberi rentang waktu lebih panjang sehingga bisa memakai komputer secara bergilir?
Untuk UN 2016 hal ini belum diatur.
36. Pada waktu pelaksanaan UNBK, bila terjadi pemadaman listrik, apa yang harus dilakukan?
Hal ini sudah dijelaskan secara rinci pada Petunjuk Teknis UNBK yang merupakan lampiran POS UN 2016
37. Kapan UNBK dilaksanakan secara menyeluruh di satuan pendidikan?
Saat ini sedang dilakukan pemetaan kemampuan sekolah/madrasah dalam melaksanakan UNBK. Diharapkan dalam beberapa tahun ke depan semua satuan pendidikan sanggup melaksanakan UNBK.
38. Pengawas ruang UNBK apakah boleh berganti dalam satu hari?.
Pengawas Ruang UNBK sanggup diatur sesuai kebutuhan tidak harus satu hari satu pengawas ruang.
39. Ada yang beranggapan bahwa UNBK hanya semacam proyek? Bagaimana dengan kelanjutannya di masa depan?
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan kepastian di masa depan sebagai alat yang tidak sanggup dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Oleh alasannya yaitu itu UN Berbasis Komputer (UNBK) merupakan tahapan lanjut yang sangat rasional dari pengembangan UN berbasis kertas yang sudah digunakan. Oleh alasannya yaitu itu di masa mendatang, justru masa depan UNBK akan lebih menjanjikan dibandingan UN berbasis kertas dan pensil. Yang perlu dipertahankan yaitu aspek kejujuran dan keamanan dari UN harus semakin membaik dengan adanya UNBK.
40. Apakah kriteria bagi satuan pendidikan untuk menjadi pelaksana UN?
a. Sekolah/madrasah yang terakreditasi dan mempunyai peserta UN minimal 20 orang, serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
b. Sekolah/madrasah yang terakreditasi dan mempunyai peserta kurang dari 20 orang sanggup menjadi pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan dengan pertimbangan kelayakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
c. Pondok pesantren, PKBM, dan kelompok berguru dalam SKB yang mempunyai peserta UN minimal 20 orang dan memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota;
d. Institusi yang ditetapkan oleh Atase Pendidikan dan/atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat berkoordinasi dengan Direktorat terkait atau
pribadi ditetapkan oleh Direktorat terkait sebagai penyelenggara UN di luar negeri;
e. Satuan pendidikan yang menjadi pelaksana UN yaitu sekolah/madrasah yang telah terakreditasi baik untuk peringkat A, B, ataupun C. Untuk hal-hal yang bersifat khusus, pelaksanaan UN akan diatur oleh Dinas pendidikan dengan mengedepankan kebijakan lokal setempat, contohnya untuk jarak antar sekolah/madrasah yang telah dan belum terakreditasi sangat jauh (berada antar dua pulau), maka sekolah/madrasah secara administratif menginduk pada sekolah/madrasah yang telah terakreditasi tetapi pelaksanaan UN tetap berlangsung di sekolah/madrasah asal.
41. Apakah persyaratan umum bagi peserta didik untuk mengikuti UN?
a. Telah atau pernah berada pada tahun terakhir satuan pendidikan tertentu di jenjang pendidikan dasar dan menengah;
b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil berguru pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu, mulai semester I tahun pertama hingga dengan semester I tahun terakhir;
c. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil berguru pada Pendidikan Kesetaraan; dan
d. Belum memenuhi kriteria pencapaian kompetensi lulusan.
42. Apakah persyaratan mengikuti UN bagi peserta pendidikan formal?
a. Peserta didik terdaftar pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SMAK, SMTK, atau SPK;
b. Bagi peserta didik SMK/MAK Program 4 tahun, telah menuntaskan proses pembelajaran selama 3 tahun untuk mata pelajaran yang diujikan secara nasional sanggup mengikuti UN;
c. Peserta didik yang mempunyai ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah. Penerbitan ijazah yang dimaksud sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum mengikuti ujian sekolah/madrasah, atau sekurang-kurangnya 2 tahun untuk peserta aktivitas SKS atau akselerasi;
d. Untuk peserta UN dari aktivitas SKS atau akselerasi, berasal dari satuan pendidikan yang terakreditasi A dan mempunyai izin penyelenggaraan aktivitas SKS atau akselerasi;
e. Peserta didik WNI pada Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) wajib mengikuti UN untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan sesuai dengan yang berlaku pada pendidikan formal;
f. Peserta didik yang berguru di SPK di Indonesia sanggup mendaftar dan mengikuti UN pada satuan pendidikannya yang terakreditasi atau satuan pendidikan pelaksana UN terdekat;
g. Warga negara Indonesia yang berguru di sekolah abnormal di luar negeri sanggup mengikuti UN, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah dan/atau instansi yang berwenang di Kementerian Agama;
h. Peserta UN yang alasannya yaitu alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak sanggup mengikuti UN di satuan pendidikannya, sanggup mengikuti UN di sekolah/madrasah lain pada jenjang dan jenis yang sama;
i. Peserta UN yang alasannya yaitu alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak sanggup mengikuti UN sanggup mengikuti UN susulan.
43. Apakah persyaratan mengikuti UN bagi peserta pendidikan kesetaraan?
a. Peserta terdaftar pada PKBM, SKB, dan Pondok Pesantren penyelenggara Program Wustha, atau kelompok berguru sejenis yang mempunyai izin dan mempunyai laporan hasil berguru yang lengkap;
b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil berguru setiap derajat kompetensi pada masing-masing jenjang pendidikan kesetaraan satuan pendidikan nonformal; dan
c. Peserta didik dari kelompok berguru lainnya sanggup mendaftar pada PKBM, SKB, atau Pondok Pesantren yang mempunyai izin;
d. Pendataan peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) diintegrasikan melalui Dapodik/PDSPK.
44. Apakah persyaratan mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) bagi peserta di luar negeri?
a. Terdaftar pada satuan pendidikan kesetaraan yang telah mendapatkan izin dan mempunyai laporan kegiatan tutorial dari forum pendidikan nonformal;
b. Minimum telah mengikuti proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi pada setiap mata pelajaran sesuai dengan Satuan Kredit Kompetensi (SKK) yang telah ditetapkan dalam bentuk tatap muka, tutorial dan pembelajaran mandiri;
c. Untuk Program Paket B/Wustha dan Program Paket C mempunyai ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 tahun atau usia ijazah minimum 2 tahun bagi peserta UN yang berusia 25 tahun atau lebih;
d. Adanya bukti kegiatan pembelajaran dan laporan lengkap penilaian hasil berguru yang sudah dicap dan ditandatangani oleh pimpinan forum pendidikan nonformal penyelenggara dan diserahkan pada ketika mendaftar menjadi peserta UN Pendidikan Kesetaraan kepada Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal untuk diteruskan ke Panitia UN Tingkat Pusat;
e. Dalam hal tidak berada dalam pelatihan Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal, bukti kegiatan pembelajaran dan laporan lengkap penilaian hasil berguru yang sudah dicap dan ditandatangani oleh pimpinan forum pendidikan nonformal penyelenggara diserahkan pada ketika mendaftar menjadi peserta UN Pendidikan Kesetaraan kepada Panitia UN Tingkat Pusat dengan verifikasi dari Direktorat terkait.
45. Apa persyaratan untuk mengikuti UN bagi peserta home schooling (Sekolah Rumah)?
a. Peserta terdaftar pada sekolah rumah yang mempunyai izin dari Dinas Pendidikan;
b. Peserta mempunyai laporan hasil berguru lengkap dari pendidik;
c. Peserta didik terdaftar pada satuan pendidikan formal atau nonformal pada jenjang tertentu yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat untuk mengikuti ujian selesai satuan pendidikan;
d. Peserta mendaftar pada satuan pendidikan formal atau satuan pendidikan nonformal pada jenjang tertentu yang ditetapkan Panitia UN tingkat Kabupaten/Kota untuk mengikuti UN.
46. Apakah siswa yang pada ketika pelaksanaan UN tersangkut masalah aturan sanggup mengikuti UN?
Siswa tersebut tetap mempunyai hak untuk mengikuti UN sepanjang syarat-syarat sebagai peserta UN terpenuhi. Pelaksanaannya dikoordinasikan antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, satuan pendidikan pelaksana dan abdnegara aturan yang terkait.
47. Apakah siswa yang pada ketika pelaksanaan UN sedang dalam perawatan di rumah sakit sanggup mengikuti UN?
Pada prinsipnya, siswa tersebut tetap mempunyai hak untuk mengikuti UN sepanjang syarat-syarat sebagai peserta UN terpenuhi. Teknis pelaksanaannya dikoordinasikan sebagai berikut:
a. Jika kondisi kesehatannya memungkinkan, siswa mengikuti UN di rumah sakit, dengan koordinasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, satuan pendidikan pelaksana dan rumah sakit;
b. Jika kondisi kesehatannya tidak memungkinkan mengikuti UN, sesudah kondisi kesehatannya memungkinkan, siswa tersebut sanggup mengikuti UN susulan sesuai dengan jadwal, di sekolah atau di rumah sakit;
c. Jika kondisi kesehatannya tidak memungkinkan mengikuti UN susulan, maka siswa sanggup mengikuti UN perbaikan sesuai jadwal yang ditetapkan.
48. Pendaftaran peserta UN harus melalui Dapodik. Ada beberapa permasalahan di lapangan sehingga registrasi melalui Dapodik tidak bisa dilaksanakan hingga 31 Desember 2015, seperti: a) Belum siapnya infrastruktur pendataan pada PKBM dan sekolah rumah, c) tahun ijazah kelulusan yang tidak ada di Dapodik, d) ijazah luar negeri tidak mempunyai nomor ijazah, e) satuan pendidikan belum mempunyai ijin operasional, f) satuan pendidikan belum mempunyai Nomor Induk Lembaga, Nomor Pokok Sekolah Nasional dan Nomor Induk Siswa Nasional. Apa yang harus dilakukan?
Satuan pendidikan tetap diwajibkan untuk memperbaiki pendataan peserta didik dan proses pendidikan, serta mengurus Nomor Induk Lembaga, Nomor Pokok Sekolah Nasional dan Nomor Induk Siswa Nasional. Apabila belum bisa diselesaikan hingga selesai Desember 2015, maka bisa melaksanakan registrasi peserta UN melalui aktivitas aplikasi bio UN secara off-line dan pengumpulan peserta UN ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sanggup dilakukan secara manual.
Pendataan keikutsertaan peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) diintegrasikan dengan Dapodik (bagi satuan pendidikan di bawah Kemdikbud) dan EMIS (bagi satuan pendidikan di bawah Kemenag), bukan dimaksudkan untuk membebani pendidikan kesetaraan melainkan untuk pengelolaan dan verifikasi data semoga proses pembelajaran pada pendidikan kesetaraan sanggup berlangsung semakin baik lagi pada masa yang akan datang.
49. Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) wajib menyelenggarakan UN bagi peserta didik WNI. Ini berlaku mulai tahun ini. Peraturan ini mengikat bagi peserta didik yang kelas I ketika ini. Bagaimana dengan peserta didik yang kelas 2 dan kelas 3?
Sesuai dengan amanah UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 19 Tahun 2005 Jo PP Nomor 32 Tahun 2013 Jo PP Nomor 13 Tahun 2015 perihal Standar Nasional Pendidikan, setiap peseta didik wajib mengikuti UN, termasuk peserta didik WNI yang terdaftar di Satuan Pendidikan Kerjasama.
50. Syarat satuan pendidikan Pelaksana UN yaitu sudah terakreditasi. Bagaimana dengan sekolah yang sudah habis masa akreditasinya?
Sekolah tersebut sanggup menginduk pada satuan pendidikan Pelaksana UN yang terakreditasi.
51. Bagaimana kisi-kisi UN 2016?
a. Kisi-kisi UN tahun pelajaran 2015/2016 disusun menurut kriteria kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku pada lingkup materi yang sama;
b. Kisi-kisi UN memuat cakupan materi dan level kognitif untuk setiap mata pelajaran, jenjang, dan jenis pendidikan;
c. Materi yang diujikan dalam UN yaitu materi yang diajarkan pada kurikulum yang berlaku menurut Permendikbud Nomor 22 Tahun 2006 dan Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013;
d. Kisi-kisi UN dikembangkan oleh pakar materi dari perguruan tinggi tinggi dan guru berpengalaman di bawah koordinasi BSNP dan Puspendik.
52. Apa yang dimaksud dengan irisan materi pada KTSP 2006 dan Kurikulum 2013?
Irisan materi yaitu lingkup materi yang sama dari Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. Sebagai contoh, pada mata pelajaran tertentu, Fisika misalnya, terdapat 90% materi yang sama dari kedua kurikulum tersebut dan 10% yang berbeda. Materi yang dujikan dalam UN yaitu materi yang sama (90%), sedangkan materi yang berbeda (10%) diujikan melalui ujian satuan pendidikan.
53. Bagaimana dengan materi yang sudah diajarkan pada KTSP 2006 dan Kurikulum 2013, tetapi tidak masuk di dalam kisi-kisi UN 2016?
Materi yang sudah diajarkan pada kedua kurikulum, tetapi tidak masuk di dalam kisi-kisi UN 2016 akan diujikan dan dinilai oleh Satuan Pendidikan.
54. Bagaimanakah proses pengembangan soal UN?
Soal dipilih dan dirakit dari bank soal sesuai dengan kisi-kisi UN. Proses pengembangan soal melibatkan unsur-unsur guru mata pelajaran, dosen perguruan tinggi tinggi, anggota BSNP, dan pakar penilaian pendidikan.
55. Mengapa peserta ujian dalam satu ruang ujian mendapatkan paket soal yang berbeda?
Tujuan penggunaan paket soal yang berbeda untuk membangun kemandirian dan kepercayaan diri siswa, dan kejujuran guna mewujudkan sistem ujian nasional yang kredibel.
56. Apabila jarak antara tempat penyimpanan materi UN di kabupaten/kota dengan satuan pendidikan sangat jauh atau jumlah satuan pendidikan cukup banyak, untuk memperlancar proses pendistribusian ke satuan pendidikan tempat penyelenggaraan UN, apakah boleh ditetapkan lebih dari satu tempat penyimpanan materi UN di suatu kabupaten/kota?
Boleh, untuk menjamin kelancaran pendistribusian ke satuan pendidikan pelaksana UN dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan.
57. Mengapa mata pelajaran agama tidak termasuk yang diujikan pada UN semoga satuan pendidikan, pendidik dan peserta didik serius mempersiapkannya?
Mata pelajaran agama, selain aspek pengetahuan, juga meliputi aspek sikap, ketrampilan dan perilaku. Penilaian mata pelajaran agama perlu dilakukan secara menyeluruh yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan.
58. Mengapa Lembar Jawaban Ujian Nasional ( LJUN ) disatukan dengan naskah soal?
Agar terjamin kesesuaian antara naskah soal dengan LJUN untuk setiap peserta UN. Oleh alasannya yaitu itu pengawas ruang tidak dibenarkan memisahkan antara LJUN dan naskah soal sebelum naskah soal dibagikan kepada siswa. Siswa mengisi identitas masing-masing kemudian memisahkan antara naskah soal dan LJUN.
59. Bagaimanakah bila ada peserta UN yang memperoleh naskah soal/LJUN yang cacat atau rusak?
Peserta UN yang memperoleh naskah soal/LJUN yang cacat atau rusak, maka naskah soal dan LJUN tersebut diganti dengan satu set naskah soal gres secara utuh termasuk LJUN.
60. Bagaimanakah bila ada kekurangan naskah soal dan LJUN di ruang ujian?
Jika terjadi kekurangan naskah soal dan LJUN di ruang ujian, maka diberikan satu set naskah soal dan LJUN cadangan yang terdapat di ruang lain atau sekolah/madrasah lain yang terdekat.
61. Bagaimanakah penanganan soal cadangan dan soal sisa?
Soal cadangan dan soal sisa disimpan dalam amplop, di dalam ruang ujian, dan dilarang dibaca oleh pengawas. Setelah selesai ujian, semua berkas dikumpulkan dan diserahkan ke Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan dengan Berita Acara.
62. Bagaimanakah perlakuan terhadap soal yang sudah digunakan?
Soal UN sesudah digunakan disimpan di satuan pendidikan selama 1 bulan sesudah pengumuman hasil UN, kemudian dimusnahkan dengan mekanisme:
a. Pemusnahan soal UN dilakukan dengan pembakaran atau memakai penghancur dokumen/CD;
b. Pemusnahan dilakukan oleh satuan pendidikan disaksikan oleh Panitia UN tingkat satuan pendidikan;
c. Pemusnahan soal UN pendidikan kesetaraan dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota disaksikan Panitia UN Kabupaten/Kota.
63. Bagaimana memilih penempatan peserta didik dalam ruang ujian?
a. Jumlah peserta dibagi 20, setiap ruangan ditempati oleh sebanyak-banyaknya 20 orang;
b. Jika sisa pembagian jumlah peserta yaitu 1 hingga dengan 4 orang, maka dua ruangan terakhir diisi dengan 10 peserta dan sisanya di satu ruangan lain.
Contoh: Jika sisa pembagian yaitu 4 orang, maka 24 peserta didik terakhir ditempatkan dengan pengaturan sebagai berikut. Di dalam ruangan pertama akan ditempati oleh 10 peserta, dan ruang kedua oleh 14 peserta.
64. Bagaimanakah pengaturan ruangan untuk SMK?
Pengaturan ruangan untuk Sekolah Menengah kejuruan sama dengan butir nomor 1 di atas, dengan catatan satu ruangan harus ditempati peserta ujian dengan aktivitas keahlian yang sama.
65. Kapan jadwal pelaksanaan UN tahun 2016?
Jadwal pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2016 sebagai berikut:
Untuk Jadwal Lengkap UN SMA/SMP/SD silakan cek Jadwal US SD dan UN SMP/MTs serta Ujian Nasioanal SMA/MA/SMK 2016
66. Mengapa jadwal pelaksanaan UN Pendidikan Kesetaraan disamakan dengan UN Pendidikan Formal?
Jadwalnya disamakan semoga peserta UN Pendidikan Kesetaraan menerima kesempatan yang sama untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya alasannya yaitu mereka sanggup memperoleh SHUN (Sertifikat Hasil Ujian Nasional) bersamaan dengan peserta pendidikan formal. Dengan demikian, peserta UNPK memperoleh jalan masuk yang sama dalam melanjutkan pendidikan.
67. Waktu pelaksanaan UNBK tidak sama dengan UN-PBT. Apakah hal ini tidak memicu terjadinya kebocoran soal UN?
Pelaksanaan UNBK dan UN-PBT berlangsung pada tanggal yang berbeda. Kemungkinan kebocoran sanggup diminimalisir alasannya yaitu paket soalnya berbeda.
68. Apakah ada UN susulan?
Ya, UN Susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan mengikuti UN yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah menurut hasil verifikasi Panitia UN Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan setempat.
69. Apakah peserta UN yang sakit atau berhalangan hadir pada ketika pelaksanaan ujian sanggup mengikuti UN susulan?
Dapat, dengan memperlihatkan bukti surat keterangan yang sah menurut hasil verifikasi Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan setempat.
70. Mengingat dalam pelaksanaan UN Tahun 2016, Perguruan Tinggi tidak berperan dalam pengawasan satuan pendidikan, siapakah yang melaksanakan fungsi pengawasan di satuan pendidikan?
Fungsi pengawasan dilakukan oleh pengawas ruang ujian yang dikoordinasikan oleh Ketua Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan.
71. Siapakah yang melaksanakan pengawasan di ruang ujian?
Pengawasan di ruang ujian dilakukan oleh tim pengawas yang terdiri atas guru-guru yang mata pelajarannya sedang tidak diujikan, diatur dengan sistem silang dalam satu Kabupaten/Kota.
Guru mata pelajaran yang sedang diujikan tidak diperbolehkan berada di lokasi sekolah/madrasah pelaksana UN.
72. Apakah kiprah dan tanggungjawab perguruan tinggi tinggi dalam pelaksanaan UN SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK Tahun Pelajaran 2015/2016?
a. Memantau pelaksanaan UN di Tingkat Kabupaten/Kota;
b. Menerima LJUN dari Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota;
c. Menjamin keamanan dan kerahasiaan LJUN yang diterima serta materi pendukungnya;
d. Melakukan pemindaian LJUN dengan memakai aplikasi yang ditentukan oleh Panitia UN Tingkat Pusat;
e. Menjamin keamanan proses pemindaian LJUN;
f. Menyampaikan hasil pemindaian LJUN ke Panitia UN Tingkat Pusat; dan
g. Membuat laporan perihal pelaksanaan pemindaian LJUN untuk disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui BSNP.
73. Bagaimanakah perbandingan antara UN tahun 2015 dengan UN tahun 2016?
Perbandingan antara Ujian Nasional 2015 dengan UN 2016 sebagai berikut:
74. Apakah jenis pelanggaran dan hukuman bagi peserta UN?
Ada tiga jenis pelanggaran oleh peserta ujian, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat.
Pelanggaran ringan meliputi:
a) meminjam alat tulis dari peserta ujian; dan
b) tidak membawa kartu ujian.
Pelanggaran sedang meliputi:
a) menciptakan kegaduhan di dalam ruang ujian; dan
b) membawa HP di meja kerja peserta ujian.
Pelanggaran berat meliputi:
a) membawa contekan ke ruang ujian;
b) kerjasama dengan peserta ujian, dan
c) menyontek atau memakai kunci jawaban.
Peserta UN yang melanggar tata tertib UN akan diberi hukuman oleh pengawas ruang UN maupun pengawas satuan pendidikan sebagai berikut:
a. Pelanggaran ringan yang dilakukan oleh peserta ujian dengan hukuman diberi peringatan tertulis.
b. Pelanggaran sedang yang dilakukan oleh peserta ujian dengan hukuman abolisi ujian pada mata pelajaran bersangkutan.
c. Pelanggaran berat yang dilakukan oleh peserta ujian dengan hukuman dikeluarkan dari ruang ujian dan dinyatakan menerima nilai 0 (nol) untuk mata pelajaran bersangkutan.
75. Apakah jenis pelanggaran dan hukuman bagi pengawas ruang ujian?
Ada tiga jenis jenis pelanggaran oleh pengawas ruang Ujian, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat.
Pelanggaran ringan meliputi:
a) Lalai, tertidur, merokok, dan berbicara yang sanggup mengganggu konsentrasi peserta ujian; dan
b) Lalai membantu peserta ujian mengisi identitas diri sesuai dengan kartu identitas.
Pelanggaran sedang meliputi:
a) Tidak mengelem amplop LJUN di ruang ujian; dan
b) Memeriksa dan menyusun LJUN tidak di ruang ujian.
Pelanggaran berat meliputi:
a) Memberi contekan;
b) Membantu peserta ujian dalam menjawab soal;
c) Menyebarkan/membacakan kunci balasan kepada peserta ujian; dan
d) Mengganti dan mengisi LJUN.
Pengawas ruang UN yang melanggar tata tertib diberikan peringatan oleh pengawas satuan pendidikan. Apabila pengawas ruang UN tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka yang bersangkutan sanggup dikenakan hukuman sebagai berikut:
a. Pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pengawas ruang dengan hukuman dibebastugaskan sebagai pengawas ruang ujian;
b. Pelanggaran sedang dan berat yang dilakukan oleh pengawas ruang dengan hukuman dibebastugaskan sebagai pengawas ruang ujian dan diberi hukuman sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
76. Apakah ada Pusat Informasi Ujian Nasional?
a. Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemdikbud: Call Center : 177 HP : 0816 979 177 SMS : 0811 976 929 Telepon : 021-570 3303 Fax : 021-573 3125 Email : pengaduan@kemdikbud.go.id
b. Puspendik Telepon : 021-385 3000
HP : 0811 1989 866 Email : unpuspendik@kemdikbud.go.id
c. BSNP Telp : 021-766 8590
Fax : 021-766 8591
HP : 0815 1915 7000
Email : info@bsnp.or.id
77. Mana sumber Buku Saku Tanya Jawab perihal Pelaksanaan Ujian Nasional 2016?
Buku Tanya Jawab UN 2016 bisa Anda dapatkan pribadi di http://bsnp-indonesia.org atau bisa Anda download pada link yang saya tautkan di halaman ini. Silakan Download Gratis Buku Saku UN 2016
Demikian perihal 77 Tanya Jawab Seputar Ujian Nasional ( UN ). Semoga sukses
Pelaksanaan UN Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 perihal Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional, dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat dan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0034/P/BSNP/XII/2015 perihal Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016.
Perubahan fundamental penyelenggaraan UN Tahun Pelajaran 2015/2016 dibandingkan Tahun Pelajaran 2014/2015, sebagai berikut: (1) Permendikbud hanya mengatur dan memutuskan kebijakan fundamental perihal penilaian hasil berguru dan berlaku multi tahun, (2) kisi-kisi UN Tahun Pelajaran 2015/2016 disusun menurut kriteria kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku pada lingkup materi yang sama; dan (3) ekspansi jangkauan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)
Buku saku "Tanya Jawab UN" ini disusun untuk memperlihatkan informasi terperinci dan ringkas perihal pelaksanaan UN Tahun Pelajaran 2015/2016, semoga kualitas pelaksanaan UN sanggup ditingkatkan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Buku saku ini disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Kemdikbud).
Masukan dan saran dari banyak sekali pihak untuk perbaikan buku saku ini di masa depan sangat diharapkan. Semoga buku saku ini sanggup memperlihatkan informasi yang bermanfaat untuk kesuksesan penyelenggaran UN.
( Jakarta, Februari 2016 Tim Penyusun ).
Silakan Download Buku Tanya Jawab perihal Ujian Nasional ( UN ) 2016
1. Apakah tujuan penyelenggaraan UN?
a. UN merupakan amanah Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional dan amanah PP 19/2005 yang direvisi menjadi PP 32/2013 dan PP 13/2015 perihal Standar Nasional Pendidikan.
b. UN bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
c. UN sebagai sub-sistem penilaian dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi salah satu tolak ukur pencapaian SNP dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.
2. Apakah siswa wajib mengikuti UN dan mengapa?
a. Ya, siswa wajib mengikuti UN satu kali untuk mata pelajaran tertentu yang didanai pemerintah,
b. UN untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan siswa secara nasional.
3. Apakah manfaat hasil UN?
Hasil UN digunakan untuk:
a. Pemetaan mutu aktivitas pendidikan dan/atau satuan pendidikan;
b. Pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; dan
c. Dasar pelatihan dan pemberian pemberian kepada satuan pendidikan untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.
4. Apakah manfaat UN bagi Pemerintah Daerah?
Pemda sanggup memanfaatkan hasil UN untuk melaksanakan pemetaan pencapaian standar peserta didik, satuan pendidikan maupun wilayah. Pemetaan ini sanggup digunakan untuk menyusun aktivitas pelatihan untuk satuan pendidikan dan wilayah.
5. Salah satu manfaat UN yaitu untuk pemetaan. Bagaimana tindak lanjutnya?
Hasil UN diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi semoga sanggup dimanfaatkan untuk memetakan mutu pendidikan di tempat dan sebagai dasar untuk pengembangan aktivitas di tempat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
6. Apa Motto UN 2016
Motto UN 2016 yaitu Ujian Nasional Jujur dan Berprestasi (“Prestasi ya, Jujur Harus”).
7. Apa kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan?
a. Menyelesaikan seluruh aktivitas pembelajaran;
b. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
c. Lulus ujian S/M/PK.
8. Mengapa penetapan kelulusan dari satuan pendidikan dilakukan sesudah hasil UN dikeluarkan?
a. Setiap siswa wajib mengikuti UN dalam rangka mengukur pencapaian kompetensi lulusan secara nasional;
b. Tanggal dan tahun penandatanganan ijazah dan SHUN dilakukan pada tanggal dan tahun yang sama secara nasional dalam rangka mengendalikan pengeluaran ijazah.
9. Apabila siswa tidak sanggup mengikuti UN pada tahun yang sama dengan Ujian S/M/PK apakah sanggup diluluskan dari satuan pendidikan?
Kelulusan siswa yang bersangkutan dari satuan pendidikan belum sanggup ditetapkan alasannya yaitu siswa tersebut belum mengikuti UN. Siswa yang bersangkutan wajib mengikuti UN berikutnya.
10. Siapakah yang memilih kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan?
a. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan formal ditentukan oleh satuan pendidikan menurut rapat Dewan Guru;
b. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan kesetaraan untuk Program Paket B/Wustha dan Program Paket C ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui rapat dengan melibatkan perwakilan dari satuan pendidikan nonformal.
11. Mengapa pembobotan antara nilai rapor dan nilai ujian sekolah/madrasah pada kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan tidak diatur di POS UN 2016?
Sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005 Jo PP Nomor 32 Tahun 2013 Jo PP Nomor 15 Tahun 2015 perihal Standar Nasional Pendidikan, kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing sekolah/madrasah, termasuk dalam pembobotan nilai rapor dan nilai ujian sekolah/madrasah. POS UN hanya mengatur penyelenggaraan UN.
12. Kapankah penetapan kelulusan peserta didik?
a. Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan dalam rapat dewan guru sesudah pengumuman hasil UN;
b. Untuk Program Paket B/Wustha dan Program Paket C kelulusan peserta didik ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui rapat dengan melibatkan perwakilan dari satuan pendidikan nonformal sesudah pengumuman hasil UN.
13. Bagaimanakah kategori pencapaian kompetensi lulusan dalan Ujian Nasional?
Pencapaian kompetensi lulusan dalam UN dinyatakan dalam kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang.
Penilaian pencapaian kompetensi lulusan didasarkan pada rentang nilai 0 hingga 100 dengan kategori sebagai berikut:
a. Sangat Baik dengan kriteria 85 < Nilai ≤ 100;
b. Baik dengan kriteria 70 < Nilai ≤ 85;
c. Cukup dengan kriteria 55 < Nilai ≤ 70;
d. Kurang dengan kriteria 0 ≤ Nilai ≤ 55.
14. Mengapa satuan pendidikan masih harus mengirim nilai sekolah/madrasah ke Puspendik, padahal UN tidak lagi memilih kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan?
Meskipun hasil UN tidak lagi menjadi syarat sebagai penentu kelulusan dari satuan pendidikan, nilai sekolah/madrasah tetap dikirimkan ke Puspendik semoga sanggup digunakan untuk analisis penilaian hasil berguru oleh satuan pendidikan dan ujian nasional sebagai penilaian hasil berguru oleh pemerintah.
15. Berapa kali pelaksanaan UN dalam satu tahun pelajaran?
Dalam satu tahun pelajaran diselenggarakan UN, UN susulan dan UN perbaikan (khusus bagi peserta didik yang belum mencapai standar yang ditetapkan).
16. Siapa saja yang boleh mengikuti UN Perbaikan (UNP) dan apa persyaratan UN Perbaikan?
UN Perbaikan untuk peserta UN 2015 yang belum mencapai nilai pencapaian kompetensi lulusan sesuai dengan kriteria, dilakukan hanya untuk mata pelajaran yang kurang, sanggup dilakukan di Provinsi domisili, Provinsi asal, atau Provinsi terdekat. Data peserta UN Perbaikan disampaikan melalui Dinas Pendidikan
Provinsi/Kota atau Kabupaten. UN Perbaikan dilakukan dengan berbasis komputer (UNBK).
17. Apa kiprah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terkait Ujian Perbaikan?
Dinas Pendidikan Provinsi akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan UN Perbaikan.
18. Apa bedanya antara UN dan UN susulan?
a. UN yaitu ujian nasional yang diselenggarakan serentak untuk setiap jenjang dan jalur pendidikan (formal dan nonformal). UN dilaksanakan dengan berbasis kertas atau Paper-Based Test (PBT) dan dengan berbasis komputer atau Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK);
b. UN susulan yaitu ujian nasional yang diselenggarakan bagi peserta didik yang berhalangan mengikuti UN alasannya yaitu alasan tertentu yang sanggup diterima oleh sekolah/madrasah pelaksana UN dan disertai dengan bukti keterangan yang sah. UN susulan diselenggarakan satu ahad sesudah pelaksanaan UN.
19. Bagaimana dengan kehadiran polisi di satuan pendidikan pada ketika pelaksanaan UN?
POS UN 2016 menyampaikan bahwa: (1) Pelaksanaan UN di satuan pendidikan sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing satuan pendidikan; dan (2) keterlibatan polisi hingga pada titik simpan Kabupaten/Kota alasannya yaitu naskah soal yaitu dokumen negara.
20. Apa kepanjangan dari UNBK ?
Kepanjangan UNBK adalah Ujian Nasional Berbasis Komputer
21. Apakah yang dimaksud dengan UNBK?
UNBK yaitu UN dengan memakai komputer yang dilengkapi dengan perangkat lunak (software) yang khusus dikembangkan untuk Ujian Nasional dengan tingkat kesulitan yang sama dengan UN tertulis.
UNBK Tahun 2016 merupakan ekspansi dari UNBK rintisan pada Tahun 2015. UNBK dilaksanakan untuk UN dan UN perbaikan.
22. Siapakah peserta UNBK?
Peserta UNBK untuk Tahun Pelajaran 2015/2016 yaitu peserta didik pada jenjang SMP/MTs, SMA/MA, dan Sekolah Menengah kejuruan dari satuan pendidikan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Tingkat Provinsi dan diverifikasi oleh Panitia Pelaksana Tingkat Pusat.
23. Apakah kriteria satuan pendidikan supaya sanggup ditetapkan menjadi pelaksana UNBK?
Kriteria bagi pelaksana UNBK yaitu seluruh persyaratan yang berlaku bagi satuasatuan pendidikan pelaksana UN-PBT ditambah dengan kriteria khusus, sebagai berikut:
a. Sekolah/madrasah yang mempunyai sarana dan prasaran sebagi berikut:
1) komputer personal (PC) atau laptop sebagai client dengan rasio jumlah client dibanding jumlah peserta UN minimal 1 : 3 serta client cadangan minimal 10%;
2) server yang memadai dilengkapi dengan UPS;
3) jaringan lokal (LAN) dengan media kabel;
4) koneksi internet dengan kecepatan yang memadai;
5) asupan listrik yang memadai (diutamakan mempunyai genset dengan kapasitas yang memadai );
6) ruangan ujian yang memadai.
b. Diutamakan sekolah/madrasah terakreditasi A
24. Apa manfaat UNBK dibandingkan dengan UNPBT bagi pemerintah?
Manfaat UNBK dibandingkan UNPBT bagi pemerintah pusat, diantaranya:
25. Apa manfaat UNBK dibandingkan dengan UNPBT bagi siswa dan satuan pendidikan?
a. Lebih kecil kemungkinan terjadi keterlambatan soal, tertukarnya soal, dan ketidakjelasan hasil cetak soal;
b. Tidak ada kerumitan pengumpulan LJUN;
c. Gambar menjadi lebih jelas;
d. Lebih mengakomodasi siswa dengan ketunaan. Misalnya, untuk ‘low vision’ goresan pena dan gambar bisa diperbesar;
e. Hasil UN bisa diumumkan secara lebih cepat, sehingga siswa mempunyai lebih banyak waktu untuk mempersiapkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau untuk masuk ke dunia kerja;
f. UN memungkinkan untuk dilakukan beberapa kali dalam setahun, sehingga siswa lebih singkat menunggu UN berikutnya;
g. Memudahkan dalam pengamanan dan penyediaan logistik.
26. Kapankah waktu pelaksanaan UNBK?
UNBK dilaksanakan bersamaan dengan UN-PBT, namun UNBK akan berakhir pada waktu yang berbeda dengan UN-PBT. Hal ini alasannya yaitu dalam sehari hanya ada satu mata pelajaran yang diujikan, sedangkan jumlah peserta yang sanggup menempuh UNBK setiap hari dibatasi oleh jumlah/ketersediaan komputer.
27. Bagaimanakah materi ujian UNBK?
Bahan UNBK disusun menurut kisi-kisi UN Tahun Pelajaran 2015/2016 yang ditetapkan BSNP. Bahan ujian UNBK disimpan dalam Bank Soal di dalam perangkat lunak UNBK.
28. Apakah satuan pendidikan pelaksana UNBK juga mendapatkan cadangan naskah soal?
Pada pelaksanaan UN tahun 2016, tidak ada cadangan naskah soal bagi satuan pendidikan pelaksana UNBK.
29. Siapakah yang menjadi pengawas pada UNBK?
a. Dalam pelaksanaan UNBK ada tiga orang yang terlibat pribadi dalam pengawasan, yaitu pengawas ruang, proktor, dan teknisi;
b. Pengawas ujian yaitu petugas yang diberi kewenangan untuk mengawasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan UNBK di ruang ujian;
c. Proktor yaitu petugas yang diberi kewenangan untuk menangani aspek teknis pelaksanaan UNBK di ruang ujian;
d. Teknisi yaitu petugas pengelola laboratorium komputer (pranata komputer) di sekolah/madrasah yang melaksanakan UNBK dan mempunyai kiprah membantu proktor dan peserta ujian berkaitan dengan teknis yang terkait dengan perangkat keras (komputer dan server), jaringan,dan sumber daya listrik selama UNBK berlangsung.
30. Bagaimana mengatasi duduk masalah dalam pelaksanaan UNBK?
a. Bidang Pelaksanaan UNBK tingkat pusat dan Provinsi membentuk unit layanan pemberian (helpdesk);
b. Dalam hal kondisi khusus atau terjadi hambatan/gangguan teknis dalam pelaksanaan, proktor pada sekolah/madrasah pelaksana UNBK sanggup mengambil
tindakan menurut petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh Bidang Pelaksanaan UNBK Pusat;
c. Kondisi khusus tersebut meliputi antara lain: listrik padam, kerusakan peralatan atau sarana/prasarana, kerusakan sistem, kendala jaringan, dan sebagainya.
d. Bentuk tindakan penanganan kondisi khusus tersebut meliputi antara lain: perubahan jadwal pelaksanaan UNBK, penggantian pelaksanaan dari UNBK ke UN-PBT, atau bentuk lain yang ditetapkan Bidang Pelaksanaan UNBK Tingkat Pusat dan dilaporkan kepada Penyelenggara UN;
e. Pelaksanaan ujian yang tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan UNBK dan kejadian-kejadian khusus serta tindakan penangannya dilaporkan oleh satuan pendidikan pelaksana UNBK disertai dengan Berita Acara Pelaksanaan UNBK.
31. Laptop siswa yang digunakan dalam UNBK, perlu disterilkan dan disimpan tiga hari sebelum pelaksanaan UN. Untuk pengamanannya, apakah diharapkan polisi?
Tidak diharapkan polisi untuk pengamanan laptop yang akan digunakan UNBK.
32. Kapankah pengumuman hasil UNBK?
Waktu pengumuman hasil UNBK sama dengan UN-PBT.
a. Sekolah Menengan Atas sederajat: 7 Mei 2016;
b. Sekolah Menengah Pertama sederajat: 11 Juni 2016.
33. Dana BOS tidak diperbolehkan untuk membeli komputer, padahal banyak sekolah peserta BOS bermaksud membeli komputer semoga bisa mengikuti UNBK. Bagaimana mengatasi hal ini?
Pembelian komputer bukan hanya untuk sanggup mengikuti UNBK, akan tetapi memang komputer tersebut dibutuhkan oleh satuan pendidikan semoga proses berguru mengajar sanggup berlangsung lancar. Bila satuan pendidikan berminat mengikuti UNBK, padahal belum mempunyai komputer, maka sanggup melaksanakan ‘resource sharing’ atau pemanfaatan bersama dengan satuan pendidikan atau pendidikan tinggi lain yang mempunyai komputer memadai. Hal ini perlu diatur secara teknis oleh Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota.
34. Beberapa sekolah tidak mau memakai UNBK alasannya yaitu ada kekhawatiran dari para orang renta murid bahwa jadinya akan lebih jelek dari PBT. Apakah hal ini benar?
Tidak benar, alasannya yaitu butir-butir soal pada UNBK dan UN-PBT telah disetarakan. Sehingga hasil UNBK dan PBT yaitu setara.
35. Apakah dimungkinkan semoga semakin banyak sekolah sanggup berfungsi sebagai pelaksana UNBK, pelaksanaan UNBK diberi rentang waktu lebih panjang sehingga bisa memakai komputer secara bergilir?
Untuk UN 2016 hal ini belum diatur.
36. Pada waktu pelaksanaan UNBK, bila terjadi pemadaman listrik, apa yang harus dilakukan?
Hal ini sudah dijelaskan secara rinci pada Petunjuk Teknis UNBK yang merupakan lampiran POS UN 2016
37. Kapan UNBK dilaksanakan secara menyeluruh di satuan pendidikan?
Saat ini sedang dilakukan pemetaan kemampuan sekolah/madrasah dalam melaksanakan UNBK. Diharapkan dalam beberapa tahun ke depan semua satuan pendidikan sanggup melaksanakan UNBK.
38. Pengawas ruang UNBK apakah boleh berganti dalam satu hari?.
Pengawas Ruang UNBK sanggup diatur sesuai kebutuhan tidak harus satu hari satu pengawas ruang.
39. Ada yang beranggapan bahwa UNBK hanya semacam proyek? Bagaimana dengan kelanjutannya di masa depan?
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan kepastian di masa depan sebagai alat yang tidak sanggup dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Oleh alasannya yaitu itu UN Berbasis Komputer (UNBK) merupakan tahapan lanjut yang sangat rasional dari pengembangan UN berbasis kertas yang sudah digunakan. Oleh alasannya yaitu itu di masa mendatang, justru masa depan UNBK akan lebih menjanjikan dibandingan UN berbasis kertas dan pensil. Yang perlu dipertahankan yaitu aspek kejujuran dan keamanan dari UN harus semakin membaik dengan adanya UNBK.
40. Apakah kriteria bagi satuan pendidikan untuk menjadi pelaksana UN?
a. Sekolah/madrasah yang terakreditasi dan mempunyai peserta UN minimal 20 orang, serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
b. Sekolah/madrasah yang terakreditasi dan mempunyai peserta kurang dari 20 orang sanggup menjadi pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan dengan pertimbangan kelayakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
c. Pondok pesantren, PKBM, dan kelompok berguru dalam SKB yang mempunyai peserta UN minimal 20 orang dan memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota;
d. Institusi yang ditetapkan oleh Atase Pendidikan dan/atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat berkoordinasi dengan Direktorat terkait atau
pribadi ditetapkan oleh Direktorat terkait sebagai penyelenggara UN di luar negeri;
e. Satuan pendidikan yang menjadi pelaksana UN yaitu sekolah/madrasah yang telah terakreditasi baik untuk peringkat A, B, ataupun C. Untuk hal-hal yang bersifat khusus, pelaksanaan UN akan diatur oleh Dinas pendidikan dengan mengedepankan kebijakan lokal setempat, contohnya untuk jarak antar sekolah/madrasah yang telah dan belum terakreditasi sangat jauh (berada antar dua pulau), maka sekolah/madrasah secara administratif menginduk pada sekolah/madrasah yang telah terakreditasi tetapi pelaksanaan UN tetap berlangsung di sekolah/madrasah asal.
41. Apakah persyaratan umum bagi peserta didik untuk mengikuti UN?
a. Telah atau pernah berada pada tahun terakhir satuan pendidikan tertentu di jenjang pendidikan dasar dan menengah;
b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil berguru pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu, mulai semester I tahun pertama hingga dengan semester I tahun terakhir;
c. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil berguru pada Pendidikan Kesetaraan; dan
d. Belum memenuhi kriteria pencapaian kompetensi lulusan.
42. Apakah persyaratan mengikuti UN bagi peserta pendidikan formal?
a. Peserta didik terdaftar pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SMAK, SMTK, atau SPK;
b. Bagi peserta didik SMK/MAK Program 4 tahun, telah menuntaskan proses pembelajaran selama 3 tahun untuk mata pelajaran yang diujikan secara nasional sanggup mengikuti UN;
c. Peserta didik yang mempunyai ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah. Penerbitan ijazah yang dimaksud sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum mengikuti ujian sekolah/madrasah, atau sekurang-kurangnya 2 tahun untuk peserta aktivitas SKS atau akselerasi;
d. Untuk peserta UN dari aktivitas SKS atau akselerasi, berasal dari satuan pendidikan yang terakreditasi A dan mempunyai izin penyelenggaraan aktivitas SKS atau akselerasi;
e. Peserta didik WNI pada Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) wajib mengikuti UN untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan sesuai dengan yang berlaku pada pendidikan formal;
f. Peserta didik yang berguru di SPK di Indonesia sanggup mendaftar dan mengikuti UN pada satuan pendidikannya yang terakreditasi atau satuan pendidikan pelaksana UN terdekat;
g. Warga negara Indonesia yang berguru di sekolah abnormal di luar negeri sanggup mengikuti UN, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah dan/atau instansi yang berwenang di Kementerian Agama;
h. Peserta UN yang alasannya yaitu alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak sanggup mengikuti UN di satuan pendidikannya, sanggup mengikuti UN di sekolah/madrasah lain pada jenjang dan jenis yang sama;
i. Peserta UN yang alasannya yaitu alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak sanggup mengikuti UN sanggup mengikuti UN susulan.
43. Apakah persyaratan mengikuti UN bagi peserta pendidikan kesetaraan?
a. Peserta terdaftar pada PKBM, SKB, dan Pondok Pesantren penyelenggara Program Wustha, atau kelompok berguru sejenis yang mempunyai izin dan mempunyai laporan hasil berguru yang lengkap;
b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil berguru setiap derajat kompetensi pada masing-masing jenjang pendidikan kesetaraan satuan pendidikan nonformal; dan
c. Peserta didik dari kelompok berguru lainnya sanggup mendaftar pada PKBM, SKB, atau Pondok Pesantren yang mempunyai izin;
d. Pendataan peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) diintegrasikan melalui Dapodik/PDSPK.
44. Apakah persyaratan mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) bagi peserta di luar negeri?
a. Terdaftar pada satuan pendidikan kesetaraan yang telah mendapatkan izin dan mempunyai laporan kegiatan tutorial dari forum pendidikan nonformal;
b. Minimum telah mengikuti proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi pada setiap mata pelajaran sesuai dengan Satuan Kredit Kompetensi (SKK) yang telah ditetapkan dalam bentuk tatap muka, tutorial dan pembelajaran mandiri;
c. Untuk Program Paket B/Wustha dan Program Paket C mempunyai ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 tahun atau usia ijazah minimum 2 tahun bagi peserta UN yang berusia 25 tahun atau lebih;
d. Adanya bukti kegiatan pembelajaran dan laporan lengkap penilaian hasil berguru yang sudah dicap dan ditandatangani oleh pimpinan forum pendidikan nonformal penyelenggara dan diserahkan pada ketika mendaftar menjadi peserta UN Pendidikan Kesetaraan kepada Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal untuk diteruskan ke Panitia UN Tingkat Pusat;
e. Dalam hal tidak berada dalam pelatihan Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal, bukti kegiatan pembelajaran dan laporan lengkap penilaian hasil berguru yang sudah dicap dan ditandatangani oleh pimpinan forum pendidikan nonformal penyelenggara diserahkan pada ketika mendaftar menjadi peserta UN Pendidikan Kesetaraan kepada Panitia UN Tingkat Pusat dengan verifikasi dari Direktorat terkait.
45. Apa persyaratan untuk mengikuti UN bagi peserta home schooling (Sekolah Rumah)?
a. Peserta terdaftar pada sekolah rumah yang mempunyai izin dari Dinas Pendidikan;
b. Peserta mempunyai laporan hasil berguru lengkap dari pendidik;
c. Peserta didik terdaftar pada satuan pendidikan formal atau nonformal pada jenjang tertentu yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat untuk mengikuti ujian selesai satuan pendidikan;
d. Peserta mendaftar pada satuan pendidikan formal atau satuan pendidikan nonformal pada jenjang tertentu yang ditetapkan Panitia UN tingkat Kabupaten/Kota untuk mengikuti UN.
46. Apakah siswa yang pada ketika pelaksanaan UN tersangkut masalah aturan sanggup mengikuti UN?
Siswa tersebut tetap mempunyai hak untuk mengikuti UN sepanjang syarat-syarat sebagai peserta UN terpenuhi. Pelaksanaannya dikoordinasikan antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, satuan pendidikan pelaksana dan abdnegara aturan yang terkait.
47. Apakah siswa yang pada ketika pelaksanaan UN sedang dalam perawatan di rumah sakit sanggup mengikuti UN?
Pada prinsipnya, siswa tersebut tetap mempunyai hak untuk mengikuti UN sepanjang syarat-syarat sebagai peserta UN terpenuhi. Teknis pelaksanaannya dikoordinasikan sebagai berikut:
a. Jika kondisi kesehatannya memungkinkan, siswa mengikuti UN di rumah sakit, dengan koordinasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, satuan pendidikan pelaksana dan rumah sakit;
b. Jika kondisi kesehatannya tidak memungkinkan mengikuti UN, sesudah kondisi kesehatannya memungkinkan, siswa tersebut sanggup mengikuti UN susulan sesuai dengan jadwal, di sekolah atau di rumah sakit;
c. Jika kondisi kesehatannya tidak memungkinkan mengikuti UN susulan, maka siswa sanggup mengikuti UN perbaikan sesuai jadwal yang ditetapkan.
48. Pendaftaran peserta UN harus melalui Dapodik. Ada beberapa permasalahan di lapangan sehingga registrasi melalui Dapodik tidak bisa dilaksanakan hingga 31 Desember 2015, seperti: a) Belum siapnya infrastruktur pendataan pada PKBM dan sekolah rumah, c) tahun ijazah kelulusan yang tidak ada di Dapodik, d) ijazah luar negeri tidak mempunyai nomor ijazah, e) satuan pendidikan belum mempunyai ijin operasional, f) satuan pendidikan belum mempunyai Nomor Induk Lembaga, Nomor Pokok Sekolah Nasional dan Nomor Induk Siswa Nasional. Apa yang harus dilakukan?
Satuan pendidikan tetap diwajibkan untuk memperbaiki pendataan peserta didik dan proses pendidikan, serta mengurus Nomor Induk Lembaga, Nomor Pokok Sekolah Nasional dan Nomor Induk Siswa Nasional. Apabila belum bisa diselesaikan hingga selesai Desember 2015, maka bisa melaksanakan registrasi peserta UN melalui aktivitas aplikasi bio UN secara off-line dan pengumpulan peserta UN ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sanggup dilakukan secara manual.
Pendataan keikutsertaan peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) diintegrasikan dengan Dapodik (bagi satuan pendidikan di bawah Kemdikbud) dan EMIS (bagi satuan pendidikan di bawah Kemenag), bukan dimaksudkan untuk membebani pendidikan kesetaraan melainkan untuk pengelolaan dan verifikasi data semoga proses pembelajaran pada pendidikan kesetaraan sanggup berlangsung semakin baik lagi pada masa yang akan datang.
49. Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) wajib menyelenggarakan UN bagi peserta didik WNI. Ini berlaku mulai tahun ini. Peraturan ini mengikat bagi peserta didik yang kelas I ketika ini. Bagaimana dengan peserta didik yang kelas 2 dan kelas 3?
Sesuai dengan amanah UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 19 Tahun 2005 Jo PP Nomor 32 Tahun 2013 Jo PP Nomor 13 Tahun 2015 perihal Standar Nasional Pendidikan, setiap peseta didik wajib mengikuti UN, termasuk peserta didik WNI yang terdaftar di Satuan Pendidikan Kerjasama.
50. Syarat satuan pendidikan Pelaksana UN yaitu sudah terakreditasi. Bagaimana dengan sekolah yang sudah habis masa akreditasinya?
Sekolah tersebut sanggup menginduk pada satuan pendidikan Pelaksana UN yang terakreditasi.
51. Bagaimana kisi-kisi UN 2016?
a. Kisi-kisi UN tahun pelajaran 2015/2016 disusun menurut kriteria kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku pada lingkup materi yang sama;
b. Kisi-kisi UN memuat cakupan materi dan level kognitif untuk setiap mata pelajaran, jenjang, dan jenis pendidikan;
c. Materi yang diujikan dalam UN yaitu materi yang diajarkan pada kurikulum yang berlaku menurut Permendikbud Nomor 22 Tahun 2006 dan Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013;
d. Kisi-kisi UN dikembangkan oleh pakar materi dari perguruan tinggi tinggi dan guru berpengalaman di bawah koordinasi BSNP dan Puspendik.
52. Apa yang dimaksud dengan irisan materi pada KTSP 2006 dan Kurikulum 2013?
Irisan materi yaitu lingkup materi yang sama dari Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. Sebagai contoh, pada mata pelajaran tertentu, Fisika misalnya, terdapat 90% materi yang sama dari kedua kurikulum tersebut dan 10% yang berbeda. Materi yang dujikan dalam UN yaitu materi yang sama (90%), sedangkan materi yang berbeda (10%) diujikan melalui ujian satuan pendidikan.
53. Bagaimana dengan materi yang sudah diajarkan pada KTSP 2006 dan Kurikulum 2013, tetapi tidak masuk di dalam kisi-kisi UN 2016?
Materi yang sudah diajarkan pada kedua kurikulum, tetapi tidak masuk di dalam kisi-kisi UN 2016 akan diujikan dan dinilai oleh Satuan Pendidikan.
54. Bagaimanakah proses pengembangan soal UN?
Soal dipilih dan dirakit dari bank soal sesuai dengan kisi-kisi UN. Proses pengembangan soal melibatkan unsur-unsur guru mata pelajaran, dosen perguruan tinggi tinggi, anggota BSNP, dan pakar penilaian pendidikan.
55. Mengapa peserta ujian dalam satu ruang ujian mendapatkan paket soal yang berbeda?
Tujuan penggunaan paket soal yang berbeda untuk membangun kemandirian dan kepercayaan diri siswa, dan kejujuran guna mewujudkan sistem ujian nasional yang kredibel.
56. Apabila jarak antara tempat penyimpanan materi UN di kabupaten/kota dengan satuan pendidikan sangat jauh atau jumlah satuan pendidikan cukup banyak, untuk memperlancar proses pendistribusian ke satuan pendidikan tempat penyelenggaraan UN, apakah boleh ditetapkan lebih dari satu tempat penyimpanan materi UN di suatu kabupaten/kota?
Boleh, untuk menjamin kelancaran pendistribusian ke satuan pendidikan pelaksana UN dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan.
57. Mengapa mata pelajaran agama tidak termasuk yang diujikan pada UN semoga satuan pendidikan, pendidik dan peserta didik serius mempersiapkannya?
Mata pelajaran agama, selain aspek pengetahuan, juga meliputi aspek sikap, ketrampilan dan perilaku. Penilaian mata pelajaran agama perlu dilakukan secara menyeluruh yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan.
58. Mengapa Lembar Jawaban Ujian Nasional ( LJUN ) disatukan dengan naskah soal?
Agar terjamin kesesuaian antara naskah soal dengan LJUN untuk setiap peserta UN. Oleh alasannya yaitu itu pengawas ruang tidak dibenarkan memisahkan antara LJUN dan naskah soal sebelum naskah soal dibagikan kepada siswa. Siswa mengisi identitas masing-masing kemudian memisahkan antara naskah soal dan LJUN.
59. Bagaimanakah bila ada peserta UN yang memperoleh naskah soal/LJUN yang cacat atau rusak?
Peserta UN yang memperoleh naskah soal/LJUN yang cacat atau rusak, maka naskah soal dan LJUN tersebut diganti dengan satu set naskah soal gres secara utuh termasuk LJUN.
60. Bagaimanakah bila ada kekurangan naskah soal dan LJUN di ruang ujian?
Jika terjadi kekurangan naskah soal dan LJUN di ruang ujian, maka diberikan satu set naskah soal dan LJUN cadangan yang terdapat di ruang lain atau sekolah/madrasah lain yang terdekat.
61. Bagaimanakah penanganan soal cadangan dan soal sisa?
Soal cadangan dan soal sisa disimpan dalam amplop, di dalam ruang ujian, dan dilarang dibaca oleh pengawas. Setelah selesai ujian, semua berkas dikumpulkan dan diserahkan ke Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan dengan Berita Acara.
62. Bagaimanakah perlakuan terhadap soal yang sudah digunakan?
Soal UN sesudah digunakan disimpan di satuan pendidikan selama 1 bulan sesudah pengumuman hasil UN, kemudian dimusnahkan dengan mekanisme:
a. Pemusnahan soal UN dilakukan dengan pembakaran atau memakai penghancur dokumen/CD;
b. Pemusnahan dilakukan oleh satuan pendidikan disaksikan oleh Panitia UN tingkat satuan pendidikan;
c. Pemusnahan soal UN pendidikan kesetaraan dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota disaksikan Panitia UN Kabupaten/Kota.
63. Bagaimana memilih penempatan peserta didik dalam ruang ujian?
a. Jumlah peserta dibagi 20, setiap ruangan ditempati oleh sebanyak-banyaknya 20 orang;
b. Jika sisa pembagian jumlah peserta yaitu 1 hingga dengan 4 orang, maka dua ruangan terakhir diisi dengan 10 peserta dan sisanya di satu ruangan lain.
Contoh: Jika sisa pembagian yaitu 4 orang, maka 24 peserta didik terakhir ditempatkan dengan pengaturan sebagai berikut. Di dalam ruangan pertama akan ditempati oleh 10 peserta, dan ruang kedua oleh 14 peserta.
64. Bagaimanakah pengaturan ruangan untuk SMK?
Pengaturan ruangan untuk Sekolah Menengah kejuruan sama dengan butir nomor 1 di atas, dengan catatan satu ruangan harus ditempati peserta ujian dengan aktivitas keahlian yang sama.
65. Kapan jadwal pelaksanaan UN tahun 2016?
Jadwal pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2016 sebagai berikut:
Untuk Jadwal Lengkap UN SMA/SMP/SD silakan cek Jadwal US SD dan UN SMP/MTs serta Ujian Nasioanal SMA/MA/SMK 2016
66. Mengapa jadwal pelaksanaan UN Pendidikan Kesetaraan disamakan dengan UN Pendidikan Formal?
Jadwalnya disamakan semoga peserta UN Pendidikan Kesetaraan menerima kesempatan yang sama untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya alasannya yaitu mereka sanggup memperoleh SHUN (Sertifikat Hasil Ujian Nasional) bersamaan dengan peserta pendidikan formal. Dengan demikian, peserta UNPK memperoleh jalan masuk yang sama dalam melanjutkan pendidikan.
67. Waktu pelaksanaan UNBK tidak sama dengan UN-PBT. Apakah hal ini tidak memicu terjadinya kebocoran soal UN?
Pelaksanaan UNBK dan UN-PBT berlangsung pada tanggal yang berbeda. Kemungkinan kebocoran sanggup diminimalisir alasannya yaitu paket soalnya berbeda.
68. Apakah ada UN susulan?
Ya, UN Susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan mengikuti UN yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah menurut hasil verifikasi Panitia UN Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan setempat.
69. Apakah peserta UN yang sakit atau berhalangan hadir pada ketika pelaksanaan ujian sanggup mengikuti UN susulan?
Dapat, dengan memperlihatkan bukti surat keterangan yang sah menurut hasil verifikasi Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan setempat.
70. Mengingat dalam pelaksanaan UN Tahun 2016, Perguruan Tinggi tidak berperan dalam pengawasan satuan pendidikan, siapakah yang melaksanakan fungsi pengawasan di satuan pendidikan?
Fungsi pengawasan dilakukan oleh pengawas ruang ujian yang dikoordinasikan oleh Ketua Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan.
71. Siapakah yang melaksanakan pengawasan di ruang ujian?
Pengawasan di ruang ujian dilakukan oleh tim pengawas yang terdiri atas guru-guru yang mata pelajarannya sedang tidak diujikan, diatur dengan sistem silang dalam satu Kabupaten/Kota.
Guru mata pelajaran yang sedang diujikan tidak diperbolehkan berada di lokasi sekolah/madrasah pelaksana UN.
72. Apakah kiprah dan tanggungjawab perguruan tinggi tinggi dalam pelaksanaan UN SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK Tahun Pelajaran 2015/2016?
a. Memantau pelaksanaan UN di Tingkat Kabupaten/Kota;
b. Menerima LJUN dari Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota;
c. Menjamin keamanan dan kerahasiaan LJUN yang diterima serta materi pendukungnya;
d. Melakukan pemindaian LJUN dengan memakai aplikasi yang ditentukan oleh Panitia UN Tingkat Pusat;
e. Menjamin keamanan proses pemindaian LJUN;
f. Menyampaikan hasil pemindaian LJUN ke Panitia UN Tingkat Pusat; dan
g. Membuat laporan perihal pelaksanaan pemindaian LJUN untuk disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui BSNP.
73. Bagaimanakah perbandingan antara UN tahun 2015 dengan UN tahun 2016?
Perbandingan antara Ujian Nasional 2015 dengan UN 2016 sebagai berikut:
74. Apakah jenis pelanggaran dan hukuman bagi peserta UN?
Ada tiga jenis pelanggaran oleh peserta ujian, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat.
Pelanggaran ringan meliputi:
a) meminjam alat tulis dari peserta ujian; dan
b) tidak membawa kartu ujian.
Pelanggaran sedang meliputi:
a) menciptakan kegaduhan di dalam ruang ujian; dan
b) membawa HP di meja kerja peserta ujian.
Pelanggaran berat meliputi:
a) membawa contekan ke ruang ujian;
b) kerjasama dengan peserta ujian, dan
c) menyontek atau memakai kunci jawaban.
Peserta UN yang melanggar tata tertib UN akan diberi hukuman oleh pengawas ruang UN maupun pengawas satuan pendidikan sebagai berikut:
a. Pelanggaran ringan yang dilakukan oleh peserta ujian dengan hukuman diberi peringatan tertulis.
b. Pelanggaran sedang yang dilakukan oleh peserta ujian dengan hukuman abolisi ujian pada mata pelajaran bersangkutan.
c. Pelanggaran berat yang dilakukan oleh peserta ujian dengan hukuman dikeluarkan dari ruang ujian dan dinyatakan menerima nilai 0 (nol) untuk mata pelajaran bersangkutan.
75. Apakah jenis pelanggaran dan hukuman bagi pengawas ruang ujian?
Ada tiga jenis jenis pelanggaran oleh pengawas ruang Ujian, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat.
Pelanggaran ringan meliputi:
a) Lalai, tertidur, merokok, dan berbicara yang sanggup mengganggu konsentrasi peserta ujian; dan
b) Lalai membantu peserta ujian mengisi identitas diri sesuai dengan kartu identitas.
Pelanggaran sedang meliputi:
a) Tidak mengelem amplop LJUN di ruang ujian; dan
b) Memeriksa dan menyusun LJUN tidak di ruang ujian.
Pelanggaran berat meliputi:
a) Memberi contekan;
b) Membantu peserta ujian dalam menjawab soal;
c) Menyebarkan/membacakan kunci balasan kepada peserta ujian; dan
d) Mengganti dan mengisi LJUN.
Pengawas ruang UN yang melanggar tata tertib diberikan peringatan oleh pengawas satuan pendidikan. Apabila pengawas ruang UN tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka yang bersangkutan sanggup dikenakan hukuman sebagai berikut:
a. Pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pengawas ruang dengan hukuman dibebastugaskan sebagai pengawas ruang ujian;
b. Pelanggaran sedang dan berat yang dilakukan oleh pengawas ruang dengan hukuman dibebastugaskan sebagai pengawas ruang ujian dan diberi hukuman sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
76. Apakah ada Pusat Informasi Ujian Nasional?
a. Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemdikbud: Call Center : 177 HP : 0816 979 177 SMS : 0811 976 929 Telepon : 021-570 3303 Fax : 021-573 3125 Email : pengaduan@kemdikbud.go.id
b. Puspendik Telepon : 021-385 3000
HP : 0811 1989 866 Email : unpuspendik@kemdikbud.go.id
c. BSNP Telp : 021-766 8590
Fax : 021-766 8591
HP : 0815 1915 7000
Email : info@bsnp.or.id
77. Mana sumber Buku Saku Tanya Jawab perihal Pelaksanaan Ujian Nasional 2016?
Buku Tanya Jawab UN 2016 bisa Anda dapatkan pribadi di http://bsnp-indonesia.org atau bisa Anda download pada link yang saya tautkan di halaman ini. Silakan Download Gratis Buku Saku UN 2016
Demikian perihal 77 Tanya Jawab Seputar Ujian Nasional ( UN ). Semoga sukses
0 Komentar untuk "77 Tanya Jawab Seputar Ujian Nasional ( Un )"