Tantangan Komputerisasi Perangkat Gampong

Perangkat Gampong merupakan elemen terpenting dalam roda pemerintahan Gampong. Dalam Permendagri No 83 tahun 2015 wacana pengangkatan dan pemberhentian perangkat Gampong, yang lalu diubah menjadi Permendagri No 67 tahun 2017, perangkat Gampong didefinisikan sebagai unsur staf yang membantu kepala Gampong dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Gampong, dan unsur pendukung kiprah kepala Gampong dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Ini artinya kepala Gampong, tanpa perangkat Gampong, akan kewalahan mengurusi segala macam duduk kasus di Gampong.

Untuk mewujudkan Nawa Cita ke-3 Presiden Jokowi, yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Gampong Dalam Kerangka NKRI, maka ketika ini pemerintahan Gampong mengalami percepatan. Salah satunya yang menjadi ulasan di goresan pena ini-- ialah komputerisasi kinerja perangkat Gampong.

Komputerisasi kinerja perangkat Gampong sudah dilakukan di beberapa daerah. Ini sangat membantu dalam mewujudkan pembangunan dari pinggiran. Komputer menjadi sarana penting bagi perangkat Gampong untuk melaksanakan pekerjaannya sebagai potongan dari pemerintah Gampong. Pekerjaan akan lebih efektif dan efisien dibanding mengerjakan dengan cara manual ibarat mencatat dalam buku-buku tebal.

Salah satu penyebab munculnya percepatan kinerja pemerintah Gampong ini ialah alasannya ialah terjadi keterlambatan pelaporan penggunaan dana Gampong berbasis komputer. Kejadian ini mengakibatkan Gampong akan terlambat pencairan dana Gampong tahap berikutnya. Menanggapi bencana tersebut, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim di lini pemerintahan Gampong menjadi perhatian. Maka banyak sekali tempat mengadakan seleksi perangkat Gampong, diutamakan yang bisa mengoperasikan komputer, minimal bisa bekerja dengan memakai kegiatan Microsoft Office.

Tiga Tantangan

Ada beberapa tantangan percepatan kinerja pemerintah Gampong, khususnya terkait komputerisasi kinerja perangkat Gampong. Pertama, bagi calon aparatur Gampong yang belum mengemban pengenalan dasar terkait penggunaan teknologi komputer. Para calon ini sudah merasa gagal sebelum bertanding dalam seleksi pemilihan perangkat Gampong. Meskipun mereka sudah mempunyai pengalaman simpel yang banyak bersama warga Gampong tetapi gagal dalam tes kemampuan mengoperasikan komputer.

Kedua, kualitas SDM di Gampong yang didominasi oleh para tamatan pendidikan SMA, sedangkan lulusan sarjana sedikit, bahkan tidak tinggal di Gampong. Kelangkaan lapangan kerja menjadi penyebab utama para sarjana di Gampong menentukan merantau ke perkotaan. Akhirnya, dua pilihan para kepala Gampong memanggil kembali para sarjana yang pergi merantau atau mengupayakan training bagi perangkat Gampong yang ada dan mau mencalonkan diri.

Ketiga, meskipun secara nasional, elektrifikasi mencapai 95,35% pada 2017, namun di Provinsi NTT (Nusa Tengara Timur) dan Papua masih 59,85% dan 61,42%. Gampong yang tidak terjangkau listrik menentukan alternatif memakai genset atau tenaga surya untuk mendukung kerja di kantor Gampong. Kerusakan laptop atau komputer yang diakibatkan alasannya ialah tegangan aliran listrik dari genset tidak stabil menjadi penghambat kinerja perangkat Gampong.

Gampong Percontohan

Di Provinsi Jawa Barat (Jabar), Program Gampong Digital dimulai dari Gampong Puntang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, dan akan dikembangkan ke 5.300 Gampong lainnya di seluruh Jabar. Gampong Puntang menjadi Gampong percontohan nasional perubahan dari manual ke digital. Ke depannya, ini juga akan dialami oleh Gampong-Gampong baik yang ada di perbatasan ibarat Gampong-Gampong di NTT dan Papua. Tujuannya ialah percepatan kinerja pemerintahan Gampong.

Transisi dari manual ke digitalisasi pastinya menghipnotis situasi sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Gampong. Perangkat Gampong yang tingkat pendidikannya masih Sekolah Menengan Atas sederajat digantikan oleh para sarjana. Para perangkat Gampong yang ketika ini sudah berumur 40 tahun ke atas akan rentan menghadapi tantangan ke arah ini. Artinya, mereka lahir pada 1970-an dan final Sekolah Menengan Atas pada 1990-an. Sedangkan pada awal tahun 2000, sekolah-sekolah belum dilengkapi komputer untuk mata pelajaran TIK.

Selain itu juga, berguru mengoperasikan komputer bukan menjadi prioritas mereka kini ini. Mereka disibukkan dengan pekerjaan lain atau alasannya ialah tidak ada yang melatih mereka. Mencari solusi ini ialah wajib bila kepala Gampong berkeinginan memperlihatkan training mengoperasikan komputer bagi mereka.

Begitu juga pemilihan perangkat Gampong yang dilakukan oleh kepala Gampong dulunya sangat subjektif kini beralih ke tangan tim seleksi. Kalau dulunya kemungkinan kepala Gampong menentukan perangkat Gampong alasannya ialah faktor kedekatan, tetapi kini telah ada tim seleksi yang lebih melihat profesionalitas dan bahkan penguasaan teknologi. Bila para sarjana kembali ke Gampong dan bersaing dengan para calon yang belum ahli memakai komputer, maka harus diantisipasi terjadinya kecemburuan sosial alasannya ialah kesenjangan tingkat pendidikan.

Selain itu juga, Gampong-Gampong yang belum terjangkau listrik sebaiknya difokuskan oleh pemda untuk penyaluran aliran listrik. Sebab, banyak kasus yang diakibatkan alasannya ialah tegangan listrik yang tidak normal baik dari genset maupun tenaga surya alasannya ialah menanggung banyak beban. Baterai laptop rusak dan telepon genggam untuk berkomunikasi juga demikian. Tidak menuntaskan kasus yang paling dasar ini mengakibatkan Gampong stagnan. Salah satu misalnya ketika Gampong hanya mengurus pengadaan beberapa unit laptop atau komputer yang gres setiap kali terjadi kerusakan.

Peringatan Zendrato peneliti di Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) NTT