Tugas Koordinator Kabupaten Dalam Pelaksanaan Pkh

Berdasarkan klarifikasi Bab III Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 perihal Program Keluarga Harapan dijelaskan bahwa Koordinator kawasan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) abjad f bertugas sebagai berikut:

• Membantu kepala dinas sosial kawasan kabupaten/kota dalam pelaksanaan PKH,
• Mengoordinasikan sumber daya insan PKH di tingkat kawasan kabupaten/kota, dan
• Memberikan evaluasi kinerja pendamping sosial, tangan kanan pendamping sosial, dan direktur pangkalan data di wilayah kerjanya.

Demikianlah klarifikasi perihal Tugas Koordinator Kabupaten PKH sebagaimana temaktum dalam klarifikasi Bab III Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 perihal Program Keluarga Harapan.

Selengkapnya: Download Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 perihal Program Keluarga Harapan. DOWNLOAD DISINI