Mendes Pdtt: Dana Desa Tahun 2021 Masih Ada Dan Sudah Disiapkan

Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, menyampaikan Dana Desa tahun 2021 masih ada dan sudah disiapkan.

“Sekaligus juga, mumpung nyambung dengan Dana Desa, saya ingin melaporkan bahwa Dana Desa sudah disiapkan untuk tahun 2021,” kata Mendes Halim ketika membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rapat Kerja Pemerintah (RKP) bersama Komisi V dewan perwakilan rakyat di gedung Nusantara V, Jakarta, Kamis (25/06).

Sehingga perdebatan, katanya, muncul terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dimana disana ada kesan tidak ada lagi Dana Desa di tahun 2021.

Mendes Halim menyampaikan di rencana pembangunan dan rencana anggaran yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) sudah terang disana ada Dana Desa untuk tahun 2021.

Lalu apa sih, isi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 perihal Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang telah disetujui dewan perwakilan rakyat dan disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Mei 2020 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 perihal Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 18 Mei 2020 di Jakarta yang banyak diperdebatkan oleh banyak pihak. Utamanya mereka yang ikut dalam memperjuangkan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa.

Seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yaitu perihal Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 perihal Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, tepatnya dalam Pasal 1 abjad (i) disebutkan bahwa :

• Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah berwenang untuk melaksanakan pementingan penggunaan alokasi anggaran untuk acara tertentu (refocusing), pembiasaan alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu.

Yang dimaksud dengan “pengutamaan penggunaan Dana Desa” yaitu sanggup dipakai antara lain untuk proteksi eksklusif tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa dan acara penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019.

Artinya selama pandemi ini masih berlanjut, pemerintah memiliki kewenangan didalam menyesuaikan, memotong, ataupun menunda penyaluran anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Hal inipun diperkuat, dengan dimuatnya Pasal 28 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 perihal Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa:

• Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Mari kita lihat secara seksama isi yang termuat dalam Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa.

Pasal 72 Ayat 1 abjad (b) :

• Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa Pasal 72 Ayat (2) diatas dikatakan bahwa alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan jadwal yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Artinya, jikalau saya melihat secara keseluruhan, apa yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Kemudian mencoba menarik sebuah kesimpulan.

Sebenarnya, Dana Desa bukan dihapuskan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menyerupai apa yang ramai di bicarakan di media sosial.

Melainkan, berdasarkan saya, anggaran Dana Desa hanya diambil alih kewenangannya oleh pemerintah dalam hal pembiasaan alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan selama penanganan pandemi Covid-19 yang sanggup mengancam perekonomian nasional dan stabilitas keuangan negara.

Dan saya yakin, ketika kehidupan normal kembali. Maka kewenangan menyerupai apa yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 akan dikembalikan ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa.