Berdasarkan pasal 1 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler Tahun 2020, dinyatakan bahwa Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler ialah agenda Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.
Pasal 2 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler Tahun 2020 menyatakan bahwa Dana BOS Reguler bertujuan untuk:
a. membantu biaya operasional Sekolah; dan
b. meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik.
Pasal 3 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler Tahun 2020 menyatakan bahwa Penggunaan dana BOS Reguler dilakukan menurut prinsip:
a. fleksibilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan Sekolah;
b. efektivitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan sanggup memperlihatkan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah;
c. efisiensi yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatan kualitas berguru siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
d. akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler sanggup dipertanggungjawabkan secara keseluruhan menurut
pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
e. transparansi yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Sekolah.
Pasal 4 menyatakan bahwa
(1) Dana BOS Reguler diberikan kepada Sekolah.
(2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mengisi dan melaksanakan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah hingga dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
b. mempunyai nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
c. mempunyai izin operasional yang berlaku bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
d. mempunyai jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
e. bukan satuan pendidikan kerja sama.
(3) Persyaratan jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) aksara d dikecualikan bagi:
a. Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB;
b. Sekolah yang berada pada wilayah tertinggal, terdepan, terluar atau tempat khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah tempat yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak sanggup digabungkan dengan Sekolah lain.
(4) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) aksara c harus diusulkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan di tempat dan disetujui oleh Kementerian.
Pasal 5
(1) Sekolah peserta dana BOS Reguler yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Menteri.
(2) Penetapan Sekolah peserta dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus.
(3) Data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas selesai pengambilan data oleh Kementerian yang dipakai untuk penetapan penyaluran dana BOS Reguler pada:
a. penyaluran dana BOS Reguler tahap III tahun berjalan; dan
b. penyaluran dana BOS Reguler tahap I dan tahap II tahun berikutnya.
Pasal 6 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler Tahun 2020 menyatakan bahwa
(1) Besaran alokasi dana BOS Reguler yang diberikan kepada Sekolah peserta dihitung menurut besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.
(2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SD setiap 1 (satu) tahun;
b. Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama setiap 1 (satu) tahun;
c. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik Sekolah Menengan Atas setiap 1 (satu) tahun;
d. Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik Sekolah Menengah kejuruan setiap 1 (satu) tahun; dan
e. Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB setiap 1 (satu) tahun.
(3) Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut data jumlah Peserta Didik yang mempunyai NISN pada Dapodik.
Pasal 7 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler Tahun 2020 menyatakan bahwa
(1) Penghitungan alokasi dana BOS Reguler untuk Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang mempunyai jumlah Peserta Didik kurang dari 60 (enam puluh) Peserta Didik tetap dihitung sebesar 60 (enam puluh) Peserta Didik dikalikan satuan biaya.
(2) Penghitungan alokasi dana BOS Reguler untuk Sekolah Menengah Pertama terbuka dan Sekolah Menengan Atas terbuka didasarkan pada jumlah Peserta Didik yang mempunyai NISN dan perhitungannya disatukan dengan Sekolah induk.
Pasal 8
(1) Penyaluran dana BOS Reguler dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik.
(2) Sekolah sanggup pribadi memakai dana BOS Reguler untuk membiayai penyelenggaraan operasional Sekolah sesudah dana BOS Reguler masuk ke rekening Sekolah.
Pasal 9
(1) Dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah dipakai untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.
(2) Operasional penyelenggaran pendidikan di Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membiayai:
a. penerimaan Peserta Didik baru;
b. pengembangan perpustakaan;
c. acara pembelajaran dan ekstrakurikuler;
d. acara asesmen/evaluasi pembelajaran;
e. manajemen acara sekolah;
f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
g. langganan daya dan jasa;
h. pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah;
i. penyediaan alat multi media pembelajaran;
j. penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan forum sertifikasi profesi pihak pertama;
k. penyelenggaraan acara uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa ajaib lainnya bagi kelas selesai Sekolah Menengah kejuruan atau SMALB; dan/atau
l. pembayaran honor.
(3) Pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) aksara l hanya sanggup dipakai paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah.
Pasal 10 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang PetunjukTeknis atau Juknis BOS Reguler Tahun 2020 menyatakan bahwa dalam memakai dana BOS, Sekolah memilih komponen penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sesuai kebutuhan.
Pasal 11 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler Tahun 2020 menyatakan bahwa Pembelanjaan dana BOS Reguler dilaksanakan melalui prosedur pengadaan barang dan/atau jasa di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 12
(1) Tim BOS Sekolah dihentikan memakai dana BOS Reguler untuk:
a. disimpan dengan maksud dibungakan;
b. dipinjamkan kepada pihak lain;
c. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
d. sewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik gres dalam jaringan;
e. membiayai acara yang tidak menjadi prioritas Sekolah;
f. membiayai acara dengan prosedur iuran;
g. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris Sekolah);
h. dipakai untuk pemeliharaan prasarana Sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
i. membangun gedung atau ruangan baru;
j. membeli saham;
k. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait agenda BOS Reguler atau perpajakan agenda BOS Reguler yang diselenggarakan forum di luar dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan/atau Kementerian;
l. membiayai acara yang telah didanai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya;
m. melaksanakan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
n. bertindak menjadi agen atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di Sekolah yang bersangkutan.
(2) Tim BOS provinsi dan tim BOS kabupaten/kota dihentikan untuk:
a. melaksanakan pungutan dalam bentuk apapun kepada Sekolah;
b. melaksanakan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan dana BOS Reguler;
c. mendorong Sekolah untuk melaksanakan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS Reguler; dan/atau
d. bertindak menjadi agen atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui dana BOS Reguler.
Pasal 13 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2020 menyatakan bahwa Tim BOS Sekolah, tim BOS provinsi, dan tim BOS kabupaten/kota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan/atau Pasal 12 dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14
(1) Pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana BOS Reguler dilakukan oleh Sekolah dan Pemda sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(2) Tata cara pengelolaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 15
(1) Kepala Sekolah bertanggung jawab mutlak atas kebenaran data yang diinput dalam Dapodik per tanggal batas selesai pengambilan data.
(2) Kepala dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan memastikan semua Sekolah mengisi dan melaksanakan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah hingga dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun dan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diinput.
Pasal 16 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler Tahun 2020 menyatakan bahwa Dalam hal Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda tidak ditetapkan sebagai peserta dana BOS Reguler alasannya tidak mengisi dan melaksanakan pemutakhiran data pada Dapodik sesuai tanggal batas selesai pengambilan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) aksara a dan Pasal 15 ayat (1) maka biaya operasional pada Sekolah dimaksud menjadi tanggung jawab Pemda sesuai kewenangannya.
Pasal 17
(1) Tim BOS Sekolah harus melaporkan semua penggunaan atas penyaluran dana BOS Reguler pada setiap tahap ke dalam sistem pelaporan Kementerian melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
(2) Dalam hal tim BOS Sekolah tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyaluran dana BOS Reguler pada tahap berikutnya tidak sanggup dilakukan.
Pasal 18 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler Tahun 2020 menyatakan bahwa Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melaksanakan pemantauan dan penilaian terhadap pengelolaan dana BOS Reguler sesuai dengan kewenangannya.
Selengkapnya silahkan download dan baca Salinan dan Lampiran Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2020
Demikian gosip Salinan dan Lampiran Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2020. Semoga ada manfaatnya.
0 Komentar untuk "Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Wacana Juknis Bos Reguler Tahun 2020"