PENGUMUMAN REKRUTMEN
TENAGA TIDAK TETAP (NON PNS)
Dalam rangka mendukung kelancaran kiprah unit organisasi Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana pada Tahun Anggaran 2020 dengan ini kami membuka rekrutmen tenaga tidak tetap (Non PNS), dengan bahan sebagai berikut:
NO | POSISI | KUALIFIKASI | URAIAN PEKERJAAN |
1 | Staff Pendukung Administrasi | 1. Pria/Wanita 2. Pendidikan D3/S1, Jurusan Ekonomi/Administrasi Niaga/Administrasi Negara/Sistem Informasi/Informatika 3. Dapat memakai Komputer (Ms.Excel, Ms. Word, dan Ms. Power point) 4. Menguasai bahasa Inggris verbal dan tulisan 5. Berpengalaman minimal 1 (satu) tahun 6. Diutamakan mengerti Alur Administrasi Keuangan Pemerintahan 7. Mampu bekerja berdikari maupun dalam tim 8. Tidak pernah terlibat narkoba dan pelanggaran aturan lainnya | 1. Mendukung pelaksanaan aktivitas pada unit kerja Bagian Organisasi dan Tata Laksana di Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana 2. Membantu pelaksanaan perencanaan kegiatan, administrasi, dan pengendalian keuangan di Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana |
Tata cara pengiriman dokumen lamaran:
Dokumen lamaran terdiri dari Surat Lamaran, CV, Foto (3x4 berwarna), Ijazah, Transkrip Nilai dan Sertifikasi yang relevan dengan lamaran yang diajukan.
Lamaran dikirim melalui email prima.lkpp@gmail.com atau setiawan.rahandi@lkpp.go.id dengan subject”Lamaran : Staff Pendukung Administrasi Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana” paling lambat tanggal 29 Februari 2020.
Setiap lamaran yang masuk akan segera diproses untuk tahap seleksi.
Apabila diterima, pelamar harus siap bekerja per Maret 2020.
Hanya pelamar yang memenuhi kualifikasi yang akan diproses lamarannya.
PENTING!!!
Redaksi hanya memuat warta lowongan kerja. Kami tidak bertanggungjawab atas penipuan dan lain-lain, Kaprikornus anda harus jeli dan peka terhadap segala macam penipuan dalam bentuk lowongan kerja. selamat mencari kerja di Info Lowongan Kerja semoga sukses.
0 Komentar untuk "Pengumuman Rekrutment Pegawai Tidak Tetap Lkpp (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) Tahun 2020"