Jadwal Dan Gugusan Registrasi / Seleksi Cpns 2020

Berikut ini ini isu terbaru pendaftaran / seleksi CPNS 2020 yang kami kutip dari Jpnn.com. Pendaftaran / Seleksi CPNS 2020 direncanakan mulai Maret 2020. Ini lebih awal dibanding proses tahun-tahun sebelumnya yang biasanya dilaksanakan antara bulan Agustus – September.

"Sasaran pemerintah hanya ingin mengatakan ke masyarakat tetap ada pendaftaran / seleksi CPNS meskipun jumlahnya seikit," kata Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Bambang Dayanto Sumarsono kepada JPNN, Jumat  (6/11).

Dia menyebutkan, pada pendaftaran / seleksi CPNS 2020 pemerintah akan mengalokasikan CPNS gres tidak lebih dari 100 ribu supaya tidak membebani fiskal negara. Waktu Pendaftaran / Seleksi CPNS pun lebih dimajukan supaya PNS gres dapat mendapat NIP di tahun yang sama. Selama ini PNS gres dapat mendapat NIP setiap awal Januari.

"Kalau proses  Pendaftaran / Seleksi CPNS lebih cepat, otomatis pemberkasan NIP juga lebih cepat," ucapnya.‎

Pada Pendaftaran / Seleksi CPNS tahun 2020 ini pemerintah rencananya akan membuka gugusan untuk tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan penegak hukum. Adapun tenaga kesehatan terdiri dari bidan PTT, dokter PTT, perawat, tenaga kesehatan lainnya. Kuota yang disiapkan sekitar 42 ribu.

"Untuk tenaga kesehatan bidan PTT dan dokter PTT, Kemenkes harus berkoordinasi dengan Pemda," ujarnya.

Formasi tenaga pendidik diprioritaskan untuk guru 3T (terluar, terdepan, tertinggal) jumlahnya sekitar 3000-an.  Formasi tenaga penegak aturan sekitar 1000-an.

"Guru 3T akan diprioritaskan, berapapun yang diajukan Kemdikbud untuk 3T akan diberikan alasannya ialah ini mendukung jadwal presiden," ujarnya.

Selain tiga gugusan tersebut, pemerintah juga mengalokasikan untuk lulusan sekolah ikatan dinas sekitar 5000-an. Sekolah ikatan dinas ini antara lain Sekolah Tinggi Sandi Negara milik Lemsaneg, Sekolah Tinggi Intelegen (BIN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (BPS), serta sekolah untuk penjaga sipir/lapas dan imigrasi (Kementerian Hukum dan HAM).‎Serta sekolah D2 dan D3 Perpajakan milik Kementerian Keuangan, sekolah pengamat gunung berapi (BMKG), dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) (Kemendagri)

Sumber: jpnn.com