Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan akan segera membenahi problem guru honorer. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan temu media bersama Forum Pemimpin Redaksi di kantor Kemendikbud, Jakarta Selatan, pada Rabu (23/1/2019) malam.
Dalam catatannya, ketika ini terdapat 736 ribu guru honorer. Yang mana akan diusahakan oleh Kemendikbud untuk adanya perubahan status. Rencana ini juga sudah dibicarakan dengan Kementerian PAN RB dan Kementerian Keuangan.
"Kami akan menuntaskan guru honorer sebanyak 700 ribu lebih itu, sehingga 2023 tidak ada lagi guru honorer. Sehingga kita sanggup merekrut guru secara normal," ujarnya.
ia memperlihatkan solusi, bagi para guru honorer yang relatif masih muda atau berusia di bawah 35 tahun akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui prosedur CPNS. Sedangkan bagi mereka yang sudah mengabdi lebih dari 15 tahun dan berusia di atas 35 tahun akan didorong untuk mengikuti Program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Februari nanti akan kami buka tes CPPPK untuk mereka yang sudah mengabdi selama 15 tahun dan usianya di atas 35 tahun. Itu akan terus berlangsung. Sehingga pada 2023 tidak ada lagi guru honorer. Maka dari itu dihentikan ada tahun tanpa perekrutan guru. Saya tegaskan begitu," ujarnya.
Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, para guru honorer yang selama ini statusnya tidak terang akan menjadi lebih baik lagi.
Menjadi tidak jelas, sebab selama ini berdasarkan Muhadjir, pengangkatan guru honorer dilakukan oleh Kepala Sekolah atas dasar kebutuhan tenaga pengajar di sekolah. Hal ini akan bekerjasama dengan kompensasi yang diterima guru honorer tersebut.
"Karena diangkat kepala sekolah, statusnya jadi tidak jelas. Sebetulnya guru itu bila beliau sudah mempunyai akta profesi akan sanggup santunan profesi satu kali honor pokok, baik itu guru negeri ataupun guru swasta. Guru itu kan kualifikasinya akademik dan kompetensi. Diukur dengan akta profesi. Dan honor pokoknya juga akan naik seiring dengan kenaikan yang bersangkutan," paparnya.
Untuk prosedur seleksinya, Kepala BKN ima Haria Wibisana menyatakan metode rekrutmen P3K tidak akan jauh berbeda dengan CPNS.
"Instrumen seleksinya masih sama dengan memakai sistem (CAT) dan portal registrasi dilakukan terintegrasi dengan portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN),” imbuh dia.Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) juga menyatakan bakal membuka kembali lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2019.
Menpan RB Syafruddin mengatakan, lowongan ini resmi dibuka pemerintah pada Maret 2019 dengan deretan yang sama dengan 2020, sehingga merata ke semua instansi pemerintah.
"2019 nanti Maret ada lagi penerimaan CPNS. Instansinya sama menyerupai 2020, tapi jumlahnya tidak sebanyak 2020. [Pada] 2020 itu 238.000 [orang], bila kini 100.000 [orang]," katanya di kompleks dewan perwakilan rakyat RI, Selasa (22/1/2019).
Dalam catatannya, ketika ini terdapat 736 ribu guru honorer. Yang mana akan diusahakan oleh Kemendikbud untuk adanya perubahan status. Rencana ini juga sudah dibicarakan dengan Kementerian PAN RB dan Kementerian Keuangan.
"Kami akan menuntaskan guru honorer sebanyak 700 ribu lebih itu, sehingga 2023 tidak ada lagi guru honorer. Sehingga kita sanggup merekrut guru secara normal," ujarnya.
ia memperlihatkan solusi, bagi para guru honorer yang relatif masih muda atau berusia di bawah 35 tahun akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui prosedur CPNS. Sedangkan bagi mereka yang sudah mengabdi lebih dari 15 tahun dan berusia di atas 35 tahun akan didorong untuk mengikuti Program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Februari nanti akan kami buka tes CPPPK untuk mereka yang sudah mengabdi selama 15 tahun dan usianya di atas 35 tahun. Itu akan terus berlangsung. Sehingga pada 2023 tidak ada lagi guru honorer. Maka dari itu dihentikan ada tahun tanpa perekrutan guru. Saya tegaskan begitu," ujarnya.
Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, para guru honorer yang selama ini statusnya tidak terang akan menjadi lebih baik lagi.
Menjadi tidak jelas, sebab selama ini berdasarkan Muhadjir, pengangkatan guru honorer dilakukan oleh Kepala Sekolah atas dasar kebutuhan tenaga pengajar di sekolah. Hal ini akan bekerjasama dengan kompensasi yang diterima guru honorer tersebut.
"Karena diangkat kepala sekolah, statusnya jadi tidak jelas. Sebetulnya guru itu bila beliau sudah mempunyai akta profesi akan sanggup santunan profesi satu kali honor pokok, baik itu guru negeri ataupun guru swasta. Guru itu kan kualifikasinya akademik dan kompetensi. Diukur dengan akta profesi. Dan honor pokoknya juga akan naik seiring dengan kenaikan yang bersangkutan," paparnya.
Pemerintah Bakal Membuka Lowongan P3K dan CPNS 2019
Dalam keterangan tertulis, Rabu (23/1/2019) kemudian Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan bahwa pemerintah akan segera melaksanakan perekrutan pegawai melalui, Kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Secara teknis, pengadaan P3K tahap I tahun 2019, diprioritaskan rekrutmen pada tiga bidang ialah Tenaga Pendidikan, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian.Untuk prosedur seleksinya, Kepala BKN ima Haria Wibisana menyatakan metode rekrutmen P3K tidak akan jauh berbeda dengan CPNS.
"Instrumen seleksinya masih sama dengan memakai sistem (CAT) dan portal registrasi dilakukan terintegrasi dengan portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN),” imbuh dia.Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) juga menyatakan bakal membuka kembali lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2019.
Menpan RB Syafruddin mengatakan, lowongan ini resmi dibuka pemerintah pada Maret 2019 dengan deretan yang sama dengan 2020, sehingga merata ke semua instansi pemerintah.
"2019 nanti Maret ada lagi penerimaan CPNS. Instansinya sama menyerupai 2020, tapi jumlahnya tidak sebanyak 2020. [Pada] 2020 itu 238.000 [orang], bila kini 100.000 [orang]," katanya di kompleks dewan perwakilan rakyat RI, Selasa (22/1/2019).
Sumber : tirto.id
Honorer dengan masa kerja lebih dari 15 tahun dan berusia di atas 35 tahun didorong mengikuti Program P3K.
0 Komentar untuk "Seleksi P3k Kemendikbud Untuk Guru Honorer Dibuka Februari 2019"