JAKARTA � Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), mendesak kepada pemerintah secara keseluruhan untuk menghentikan praktek � praktek politisasi di bidang pendidikan. Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Sulistyo, menganggap politisasi pendidikan telah merusak dunia pendidikan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Menurut Sulistyo, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN memang cukup besar. Namun pada kenyataannya, dana tersebut harus dibagi ke beberapa kementerian dan forum serta dialokasikan besar untuk gaji.
�Jika begitu, maka dapat dikatakan anggarannya sangat sedikit. Apalagi anggota dewan perwakilan rakyat juga banyak yang mengambil anggaran pendidikan untuk melaksanakan studi banding,� ungkap Sulistyo kepada wartawan di Jakarta, Senin (31/1).
Minimnya dana pendidikan yang ada, berdampak pada tersendatnya proses rehabilitasi sekolah. Sehingga, rencana untuk mencapai standar pelayanan minimal pendidikan sulit untuk terpenuhi.
�Seharusnya dana yang ada dipakai untuk pembangunan atau perbaikan gedung sekolah. Tetapi ternyata itu semua tidak maksimal. Bahkan, proses penambahan guru pun nampaknya juga tidak dijamin oleh pemerintah,� tandasnya.
Masih terkait dengan praktek politisasi pendidikan, Sulistyo juga menyebutkan bahwa hal tersebut sudah cukup marak terjadi di daerah. Ketua Komite III DPD RI itu menegaskan, politisasi pendidikan di tempat sudah berani terang-terangan terutama pada ketika pemilihan kepala daerah.
�Sudah banyak yang dimutasi dan diturunkan jabatannya dari Kepala Sekolah menjadi guru banyak guru. Menurut berita yang ada, politisasi pendidikan ini kerap terjadi di provinsi Maluku, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten,� sebutnya.
Selain itu, pengangkatan tenaga honorer seringkali juga dipolitisasi dengan mengangkat guru yang ada relasi kerabat dengan pejabat pemerintah daripada guru yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS. Oleh sebab itu, Sulistyo meminta biar praktek politisasi pendidikan segera dihentikan.
Ia mengingatkan bahwa politisasi pendidikan telah merugikan para guru dan tenaga pendidik lainnya. �Sudah waktunya semua politisasi pendidikan ini dihentikan,� tegasnya. (cha/jpnn)
Menurut Sulistyo, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN memang cukup besar. Namun pada kenyataannya, dana tersebut harus dibagi ke beberapa kementerian dan forum serta dialokasikan besar untuk gaji.
�Jika begitu, maka dapat dikatakan anggarannya sangat sedikit. Apalagi anggota dewan perwakilan rakyat juga banyak yang mengambil anggaran pendidikan untuk melaksanakan studi banding,� ungkap Sulistyo kepada wartawan di Jakarta, Senin (31/1).
Minimnya dana pendidikan yang ada, berdampak pada tersendatnya proses rehabilitasi sekolah. Sehingga, rencana untuk mencapai standar pelayanan minimal pendidikan sulit untuk terpenuhi.
�Seharusnya dana yang ada dipakai untuk pembangunan atau perbaikan gedung sekolah. Tetapi ternyata itu semua tidak maksimal. Bahkan, proses penambahan guru pun nampaknya juga tidak dijamin oleh pemerintah,� tandasnya.
Masih terkait dengan praktek politisasi pendidikan, Sulistyo juga menyebutkan bahwa hal tersebut sudah cukup marak terjadi di daerah. Ketua Komite III DPD RI itu menegaskan, politisasi pendidikan di tempat sudah berani terang-terangan terutama pada ketika pemilihan kepala daerah.
�Sudah banyak yang dimutasi dan diturunkan jabatannya dari Kepala Sekolah menjadi guru banyak guru. Menurut berita yang ada, politisasi pendidikan ini kerap terjadi di provinsi Maluku, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten,� sebutnya.
Selain itu, pengangkatan tenaga honorer seringkali juga dipolitisasi dengan mengangkat guru yang ada relasi kerabat dengan pejabat pemerintah daripada guru yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS. Oleh sebab itu, Sulistyo meminta biar praktek politisasi pendidikan segera dihentikan.
Ia mengingatkan bahwa politisasi pendidikan telah merugikan para guru dan tenaga pendidik lainnya. �Sudah waktunya semua politisasi pendidikan ini dihentikan,� tegasnya. (cha/jpnn)
0 Komentar untuk "Pgri Minta Pendidikan Tidak Dipolitisasi"