Menyikapi Monoloyalitas

Menyikapi Monoloyalitas

Ketika Amir Mahmud menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, ia mengeluarkan kebijakan monoloyalitas. Kebijakan itu mengharuskan semua pegawai negeri dan pegawai perusahaan negara harus menjadi anggota Korpri dan tidak boleh menjadi anggota organisasi yang lain, termasuk Muhammadiyah.

Karena kebijakan itu, banyak pengurus Muhammadiyah yang berasal dari pegawai negeri yang mengundurkan diri dari kepengurusan Muhammadiyah, sehingga di banyak sekali tempat aktifitas Muhammadiyah menyusut, bahkan ada kawasan yang alasannya yaitu semua pengurusnya berasal dari pegawai negeri, aktifitas Muhammadiyah mati sama sekali.

Karena itu PP Muhammadiyah menugasi Pak AR untuk menemui Menteri Dalam Negeri, Amir Mahmud untuk meminta dispensasi. Ternyata Amir Mahmud orangnya  sangat keras dan tidak menyetujui permohonan Muhammadiyah. Meskipun demikian Pak AR masih berusaha menawar. Berikut cerita singkat obrolan yang  dilakukan oleh pak AR dengan pak Amir  sebagaimana yang dilansi oleh suaramuhammadiyah.id.

Kata Pak AR ; “Baiklah Pak Amir, jikalau memang terpaksa anggota Muhammadiyah  yang menjadi pegawai negeri harus mengundurkan diri, saya mohon bekas anggota-anggota Muhammadiyah itu diperbolehkan meng-adakan pengajian”.

“Oo, jikalau itu tidak ada masalah. Kalau mereka mau mengadakan pengajian malah saya bantu” kata Amir Mahmud.

“Betul?” tanya Pak AR.

“Betul. Saya ini perwira, jadi tidak akan bohong” kata beliau.

“Kalau begitu saya pamit dan terima kasih” kata pak AR.

Setelah itu  Pak AR berkeliling ke daerah-daerah menghubungi PDM-PDM, biar mereka yang menjadi pegawai negeri sama menyelenggarakan pengajian di kantornya masing-masing.  Jadilah di banyak sekali kantor dan perusahaan bermunculan pengajian.