Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara
Dalam GBHN, sebagaimana juga disebutkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan 3, bahwa pembangunan di bidang ekonomi senantiasa memprioritaskan kemakmuran masyarakat.
Oleh alasannya merupakan itu, tujuan didirikannya tubuh jerih payah negara merupakan untuk melayani kepentingan sekaligus kemakmuran masyarakat.
Adapun pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mesti memiliki prinsip-prinsip selaku berikut.
- Tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan, tapi lebih bersifat sosial, meskipun dibenarkan mencari keuntungan.
- Sebagai salah satu sumber penghasilan negara, maka laba dipergunakan untuk memajukan kemakmuran rakyat.
- Pemerintah aktif mengontrol kebijakan maupun teknisnya.
- Selama masih dibutuhkan keberadaannya, maka tubuh jerih payah milik negara terus berlanjut.
- Jenis bisnisnya bersifat tetap, yang terdiri atas Perjan, Perum, dan Persero.
Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Swasta
Usaha swasta senantiasa memperoleh perhatian, kebebasan, dan hak hidup di masyarakat.
Daya inisiatif penduduk swasta tetap dikembangkan, pemerintah senantiasa memamerkan pengarahan dan tutorial untuk memajukan kemajuan ekonomi.
Oleh karenanya, jerih payah swasta terus dikelola dan ditingkatkan keberadaanya di masyarakat, sehingga sanggup memperluas peluang kerja dan mempertinggi kehidupan perekonomian.
Badan Usaha Milik Swasta (BUMN) dalam melakukan kegiatannya mesti menurut prinsip-prinsip selaku berikut.
- Bertujuan untuk mencari keuntungan.
- Keuntungan yang diperoleh untuk pengembangan usaha, agar lelah besar dengan tidak mematikan jerih payah kecil.
- Bentuk tubuh jerih payah diubahsuaikan dengan besarnya modal dan laba yang diperoleh
- Modal dan pengelolaan jerih payah dikelola oleh swasta.
- Pelaksanaan bisnisnya terus-menerus, untuk menjamin kontinuitas perusahaannya.
- Untuk pengembangan bisnisnya sanggup mengadakan kolaborasi dengan pihak asing.
0 Komentar untuk "Sebutkan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Bumn Dan Bums"