137.971 Keluarga Peserta Pkh Ditargetkan Lepas Dari Kemiskinan 2019 Ini

Pemerintah sentra lewat Kementrian Sosial RI menargetkan sebanyak 137.971 KPM (keluarga akseptor manfaat) graduasi selaku akseptor proteksi kesibukan keluarga impian (PKH) di Jawa Barat pada tahun 2019. Saat ini, dari jumlah 1.701.667 KPM yang ada di Jawa Barat sebanyak 67.010 KPM sudah graduasi mandiri.

Kepala Dinas Sosial Jawa Barat Dodo Suhendar mengaku akan melakukan akselerasi PKH untuk menyanggupi target graduasi tersebut. Bahkan melampaui target alasannya dengan jumlah graduasi sanggup bangun diatas kaki sendiri di Jabar di sekarang ini bermakna sudah menyanggupi separuh dari target yang diputuskan oleh pusat.

"Kami ingin mlakukan percepatan atau akselerasi graduasi, yang tadinya masih KPM tetapi kini sudah sanggup bangun diatas kaki sendiri atau berhenti. Adapun starteginya yang pertama yakni bagaimana yang graduasi itu menawan mereka-mereka yang belum mandiri. Contohnya ia udah berhasil, orderan makin banyak dan hasilnya butuh tenaga sanggup menawan para KPM yang lain," ujar Dodo dala kegiatan Workshop Komplementaritas PKH 2019 di Harris Hotel, Jalan Peta, Kota Bandung, Selasa, 13 Agustus 2019.

Usaha yang dimiliki KPM yang graduasi tersebut, lanjut dia, jika kian meningkat sanggup bergabung dengan kesibukan One Village One Company (OVOC) yang disokong dengan dana dari BUMDes dan kembali mengajak KPM.

Yang kedua, terperinci Dodo, kolaborasi dengan stakehorlder lain, misalnya pendampingan pengembangan produk. Di antaranya, soal packing biar lebih menarik. Yang ketiga, pengembangan pasar lewat koperasi atau ecommerece bahkan sanggup melakukan pekerjaan sama dengan marketplace terkemuka. Yang keempat, KPM yang sudah lulus Sekolah Menengan Atas akan dihubungkan dengan sentra tenaga kerja.

"Alhamdulillah kamis sudah menjalin dengan salah satu produsen t-shirt ternama di Bandung, kemudian dengan PHRI dan kini sudah dengan Asosiasi Pekerja Garmen Indonesia selaku organisasi penyedia tenaga kerja untuk garmen. Makara industri yang memerlukan tenaga kerja, kolaborasi dengan perkumpulan nanti agennya butuh sumber tenaga kerja tinggal berkordinasi dengan perkumpulan tersebut," kata dia.

Hal itu kata dia, sanggup menghasilkan para KPM graduasi sanggup bangun diatas kaki sendiri secara berrahap tergolong menyanggupi target graduasi pada tahun ini. "Saya optimistis insyaallah sanggup capat targey alasannya kita menjajal dengan kolabioratif. Kemarin dengan cara biasa kini kita coba kolaborasi dengan banyak sekali pihak lain," ujar dia.

Sementara itu, dalam kegiatan workshop komplementaritas kesibukan keluarga impian (PKH) Tahun 2019, pastinya pelaksanaan kegiatan workshop PKH ini memiliki tujuan di antaranya menampilkan bekal terhadap SDM pelaksana PKH terkait dengan kebijakan PKH, cakupan tugas, koordinasi, penyelesaian duduk kendala dan solusi.

Provinsi Jawa Barat menurut Data BPS tahu 2019 memiliki jumah penduduk 48.62 juta jiwa tersebar di 27 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang paling besar di Indonesia mempakan sumber daya manusia, apabila jumlah tersebut diimbangi dengan mutu akan memiliki nilai yang kompetitif.

Dari jumlah penduduk tersebut terdapat 13.933.841 juta jiwa atau 3.960.899 kepala keluarga dalam klasifikasi miskin, hal ini mempakan akar pemasalahan yang hendak menjadi pemicu permasalah sosial yang lain menyerupai anak terlantar, gelandangan, pengemis, anak jalanan dan segala macam PMKS lainnya.

Untuk mengatasi duduk kendala kemiskinan di Jawa Barat sudah dibikin Tim Koordinasi penangan kemiskinan wilayah (TKPKD) provinsi yang salah satu anggotanya yakni dinas sosial provinsi jawa barat.

Semua dinas/Instasi yang tergabung dalam TKPKD Provinsi Jawa Barat terus berkoodinasi dan masing masing DPD melakukan program-program yang pro rakyat sesuai INPRES Nomor 3 Tahun 2010 dengan terus melakukan program-program penanganan kemiskinan lewat PNPM Mandiri, Kredit Usaha Rakyat dan sebagainya.

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Jabar Enok Komariah menambahkan, nantinya mereka KPM yang graduasi akan meminimalisir akseptor PKH di Jabar yang di sekarang ini meraih 1,7 juta jiwa. Nantinya akan ada verifikasi data akseptor yang dijalankan pendamping PKH.

"Tiap tahap akseptor PKH tidak akan sama alasannya setiap tiga bulan ada pemutakhiran data dari pendamping. Apalagi nanti ada ePKH nanti lebih update lagi alasannya pendamping mesti mengisi e PKH itu nanti tertangkap berair yang graduasi berapa," kata dia.

Lebih jauh, Enok mengatakan, PKH dalam pelaksanaannya memerlukan bantuan dari pemangku kepentingan (stockholder), bantuan itu sanggup berupa bantuan dan kerjasama yang serasi tim kerjasama serta unit pelaksan PKH. Lainnya, taktik komunikasi dan sosialisasi PKH secara komprehensif, akurasi proses verifikasi terhadap kriteria dan kesiapan penyedia pelayanan baik pendidikan maupun kesehatan dan kemakmuran sosial.

Adapun upaya percepatan graduasi sanggup bangun diatas kaki sendiri makmur keluarga akseptor faedah lewat upaya yang terintegrasi antara lain menargetkan jumlah KPM yang hendak digraduasi, pemetaan dan evaluasi KPM, dan kerjasama lintas sektoral yang mendukung upaya graduasi KPM.

"Dengan meningkatnya KPM graduasi sanggup bangun diatas kaki sendiri diperlukan sanggup memajukan kemakmuran sosial KPM PKH Jawa Barat sehingga sanggup memajukan Jabar Raharja guna merealisasikan Jabar Juara Lahir Batin," ujar dia

Sumber: https://pkh.kemsos.go.id