Kementerian Sosial (Kemensos) mengajukan penambahan anggaran pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 sebesar Rp. 91,9 T untuk kebutuhan bansos.
Menteri Sosial Juliari Batubara menyebut Kementerian Sosial menerima pagu anggaran indikatif Rp62.024.269.578.000 untuk tahun 2021. Namun ia berkata Kementerian Sosial (Kemensos) masih butuh perhiasan anggaran untuk sejumlah program."Kalau kita tambah dari Rp62 triliun ditambah dengan Rp4 triliun yang kami jelaskan, dan ditambah lagi dengan ekspansi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program kartu sembako, anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) untuk 2021 menjadi Rp91.911.795.562.000," kata Mensos Juliari dikala membuka Rapat Kerja Komisi VIII dewan perwakilan rakyat RI dengan Mensos di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).
Juliari menjelaskan beberapa rincian anggaran perhiasan yang diperlukan. Kementerian Sosial (Kemensos) butuh dana Rp17 triliun untuk menambah jumlah KPM PKH dari sebelumnya 15 juta KPM menjadi 20 juta KPM di tahun 2021.
Selain itu, Kementerian Sosial juga membutuhkan Rp7,95 triliun untuk mempertahankan 20 juta KPM kartu sembako. Sebab bila dengan pagu anggaran indikatif yang ada, hanya bisa membiayai pinjaman untuk 15,6 juta.
Mensos Juliari juga menjelaskan ajakan penambahan Rp4,07 triliun. Menurut Mensos, anggaran itu akan digunakan untuk dua aktivitas besar.
"Ini yang terdiri dari aktivitas dukungan administrasi sebesar Rp718 miliar dan aktivitas proteksi sosial sebesar Rp3,36 triliun," ucap dia.
Pada APBN Tahun 2020, Kementerian Sosial (Kemensos) menerima jatah anggaran Rp62,8 triliun. Namun, alasannya yakni pandemi virus Covid-19, anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) melonjak menjadi Rp106,5 triliun.
Penambahan Rp43,7 triliun itu ditujukan untuk ekspansi KPM PKH dan Kartu Sembako.
Sumber: cnnindonesia
0 Komentar untuk "Kemensos Minta Pelengkap Anggaran Rp91,9 Triliun Demi Bansos Pkh Dan Kartu Sembako"