Media Selaku Penentu Bintang Film Sosial, Apakah Yang Mempunyai Efek Yakni Pasar? Oleh Rofiqoh Ulin Nuha, Mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi Fisib Utm

Salamedukasi.com, Publikasikaryatulis - Berbicara mengenai media massa dikala ini, banyak banyak sekali media massa seumpama radio, televisi, internet, dan lain-lain.  Semua media utamanya televisi berencana untuk menayangkan banyak sekali macam konten. Hal ini yang menjadi salah satu pemicu terbentuknya abjad seseorang. Media yang menjadi interplay biro atau pemain drama sosial mesti sanggup menyeleksi dan menjadi media yang manis dan patut untuk penduduk umum.

Media tidak sanggup dilepaskan dari interplay biro atau pemain drama sosial kontensasi polisi hukum, lantaran korelasi atau korelasi antar biro ini yang menyeleksi corak media, dibagi menjadi tiga yakni :

1. Jika publik (state) yang kuat, maka media menjadi demokratis yakni untuk alat sosial dan pencerah.

2. Jika negara (civil society) yang kuat, maka media menjadi diktatorial yakni media digunakan selaku alat kekuasaan dan propaganda.

3. Jika pasar (market) yang kuat, maka media menjadi liberal yakni media selaku fasilitas institusi bisnis semata.

Dari tiga hal tersebut, kita sanggup menyaksikan fakta dari media massa di Indonesia bahwa yang berefek yakni pasar (market). Sebagaimana kita pahami pada biasanya dari media massa utamanya televisi memicu tayangan atau konten semata-mata untuk bisnis dan mudah-mudahan mendapat laba yang besar. Para stasiun televisi tidak mengenal apakah itu mengedukasi penduduk atau tidak, yang paling penting yakni rating yang tinggi.

Media di Indonesia mesti memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan frekuensi. Pada zaman dahulu, tepatnya masa orde gres media dikuasai oleh negara sehingga media menjadi diktatorial selaku instrumen kekuatan negara. Media dihentikan sembarang menayangkan konten apalagi dikala menyiarkan mengenai negara yang sifatnya sensitif. Dikarenakan jikalau sedikit saja menayangkan hal yang berlainan dengan negara, akan dicabut izin siarannya. Maka dari itu, media mesti sungguh berhati-hati.

Berbicara mengenai media di Indonesia, media massa televisi dikuasai oleh stasiun televisi tempat yang telah tayang secara nasional. Di sini sanggup dibuktikan Indonesia masuk dalam demokrasi partisipan (peraturan telah benar) akan tetapi, nyatanya masih tanggung jawab sosial yang berpusat.

Hal ini juga sanggup dilihat dari tujuan hukum. Tujuan aturan dibagi menjadi tiga yaitu:

1.  Keadilan, memiliki arti adil bagi semua, tidak pilih kasih, dan tidak pandang bulu. Semua memiliki kedudukan yang serupa di mata hukum.

2.  Kepastian, memiliki arti ada kepastian aturan yang sanggup menjamin acara komunikasi.

3.  Kemanfaatan, memiliki arti memberi faedah sebanyak-banyaknya untuk publik.

Tujuan aturan ini jikalau dikaitkan dengan media di Indonesia, penerapannya masih belum ideal disebabkan cuma cenderung pada tujuan kepastian.

Media mempunyai fungsi selaku hiburan (entertainment), pendidikan (education), dan kendali sosial (social control). Tiga fungsi ini semestinya sanggup diselaraskan, bukan cuma satu yang menonjol.

Jika cuma satu yang menonjol, opsi terbaik yang berefek atau mendominasi yakni publik. Karena intinya negara dilakukan dan semua konten ditujukan untuk kepentingan publik. Dari goresan pena di atas, sanggup ditarik kesimpulan bahwa Media dengan rating yang tinggi, belum tentu memiliki mutu isi konten yang baik.

Selain dari paparan di atas, terdapat fenomena media yang bangkrut, kenapa? Bahwa media tidak cuma mesti sehat secara konten, namun juga sehat secara bisnis. Jadi, media mesti sanggup menyelaraskan berjalannya dua misi tersebut.

Pengirim : Rofiqoh Ulin Nuha (Email : rofiqohun@gmail.com), Mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Trunojoyo Madura.

Ingin karya tulis Anda terpublikasi di situs web di sini.

Sumber https://www.salamedukasi.com