 |
| Masa Pendudukan Jepang di Indonesia |
Jepang mendadak menyerang pangkalan militer AS di Pearl Harbour, Hawai pada tahun 1941.
Serangan ini menandai dimulainya Perang Asia Pasifik sekaligus memperluas medan peperangan Perang Dunia II yang berpusat di Eropa.
Untuk mengungguli perang, Jepang melancarkan perluasan ke Asia Timur dan Asia Tenggara, tergolong Indonesia.
Jepang menguasai kawasan Asia Tenggara utamanya wilayah Indonesia dengan tujuan membuatnya selaku sumber materi mentah bagi industri perang dan pertahanannya. Jepang juga berupaya memotong garis perbekalan musuh yang berada di wilayah ini.
Jepang menyerbu Indonesia
Pada Januari 1942, pasukan Jepang menyerbu Indonesia yang diawali dari Ambon. Meskipun pasukan KNIL dan pasukan Australia berupaya menghambatnya tetapi kekuatan Jepang tidak sanggup dibendung.
Tarakan di Kalimantan Timur akibatnya dikuasai pasukan Jepang bersamaan dengan Balikpapan (12 Januari 1942). Selanjutnya, pasukan Jepang menyerang Sumatra setelah sukses menguasai Pontianak.
Bersamaan dengan itu, Jepang juga menyerang Jawa (Februari 19420.
Pada tanggal 1 Maret 1942 secara bersama-sama pasukan Jepang mendarat di Teluk Banten, di Eretan Wetan Indramayu (Jawa Barat), dan di Kragan, Rembang (Jawa Tengah).
Pada tanggal 5 Maret 1942 Batavia jatuh ke tangan Jepang dan tanggal 8 Maret 1942 kolonial Hindia Belanda secara resmi mengalah terhadap Jepang di Kalijati, Subang.
Penyerahan ini ditandatangani oleh Panglima Tentara Hindia Belanda Letjen Ter Poorten dan pihak Jepang diwakili Letjen Hitosyi Imamura.
Pemerintahan militer Jepang
Setelah Indonesia secara resmi di bawah pendudukan Jepang, dibentuklah pemerintahan militer yang bersifat diktator.
Tidak usang lalu untuk mengimbangi dan demi kelancara penguasaan Indonesia dibentuklah pemerintahan sipil.
Pasukan Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang diberi kiprah untuk melakukan pemerintahan di Indonesia. Untuk itu, Indonesia dibagi dalam tiga wilayah kekuasaan militer.
Pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat, yakni Tentara XXV (Tomi Shudan) untuk Sumatra berpusat di Bukittinggi.
Kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat, yakni Tentara XVI (Asamu Shudan) untuk Jawa dan Madura berpusat di Jakarta. Kekuatan pemerintahan militer ini lalu ditambah dengan Angkatan Laut (Dai Nankenkantai).
Ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut, yakni Armada Selatan Kedua untuk kawasan Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku berpusat di Makassar.
Setiap pemerintahan militer memiliki kebijakan yang berlainan untuk setiap kawasan pendudukannya.
Susunan pemerintahan militer Jepang termasuk gunshirekan (panglima tentara) yang lalu disebut dengan seiko shikikan (panglima tertinggi) selaku pucuk pimpinan.
Di bawahnya ada gunseikan (kepala pemerintahan militer) yang dirangkap oleh kepala staf (kantornya disebut Gunseikanbu).
Di bawahnya ada gunseibu (semacam gubernus selaku koordinator pemerintahan dengan kiprah memulihkan ketertiban dan keamanan).
Pemerintahan sipil Jepang
Untuk mendukung kelangsungan pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga membuatkan pemerintahan sipil.
Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berupaya memajukan metode pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan UU No. 27 ihwal hukum pemerintahan kawasan dan dimantapkan dengan UU No. 28 ihwal pemerintahan shu serta tokubetsushi.
Dengan UU tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut UU No. 28 ini, pemerintahan kawasan yang tertinggi merupakan shu (karesidenan).
Seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta, dibagi menjadi daerah-daerah shu (karesidenan), shi (kotapraja), ken (kabupaten), gun (kawedanan), son (kecamatan), dan ku (desa/kelurahan).
Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 shu. Pemerintahan shu itu dipimpin oleh seorang shucokan.
Shucokan memiliki kekuasaan mirip gubernur pada zaman Hindia Belanda termasuk kekuasaan legislatif dan eksekutif.
Dalam melakukan pemerintahan shucokan dibantu oleh Cokan Kanbo (Majelis Permusyawaratan Shu).
Setiap Cokan Kanbo ini memiliki tiga bu (bagian), yakni Naiseibu (bagian pemerintahan umum), Kaisaibu (bagian ekonomi), dan Keisatsubu (bagian kepolisian).
Pemerintahan pendudukan Jepang juga sanggup membentuk suatu kota yang dianggap memiliki posisi sungguh penting, sehingga menjadi kawasan semacam kawasan swatantra (otonomi).
Daerah ini disebut Tokubetsushi (kota istimewa), yang posisi dan kewenangannya mirip shu yang berada pribadi di bawah pengawasan gunseikan. Sebagai referensi Kota Batavia, selaku Batavia Tokubersushi dibawah pimpinan Tokubetu Shico.
Kehidupan sosial
Ketika pasukan Jepang berkuasa, mereka pernah mencetuskan kebijakan romusa. Awalnya, pembentukan romusha memperoleh sambutan baik dari rakyat Indonesia.
Hal ini disebabkan sifatnya yang sukarela dan cuma dalam waktu tertentu. Selain itu, panitianya (romukyokai) terbuat di setiap kawasan pandai mengambil hati para cowok Indonesia.
Misalnya, para romusha diberi julukan "Prajurit Ekonomi" atau "Pahlawan Pekerja".
Romusha menyerupai selaku orang-orang yang menunaikan kiprah suci untuk mengungguli perang dalam Perang Asia Timur Raya.
Namun, semua itu berubah saat keperluan untuk berperang meningkat. Pengerahan romusa meningkat menjadi kewajiban.
Pelaksanaan kerjanya juga panjang dan tidak menentu Hal tersebut menghasilkan rakyat sengssara.
Para romusha dipaksa membangun fasilitas perang yang ada di Indonesia hingga ke mancanegara (Vietnam, Burma (Myanmar), Muangthai (Thaliland), dan Malaysia).
Mereka dipaksa melakukan pekerjaan sepanjang hari, tanpa diimbangi upah dan kepraktisan hidup yang layak. Akibatnya, banyak dari mereka yang meninggal dunia.
Jepang juga membentuk jugun lanfu, yakni tenaga kerja wanita yang direkrut dari banyak sekali negara di Asia, mirip Indonesia, Tiongkok, dan Korea.
Mereka dijadikan wanita penghibur bagi prajurit Jepang. Sekitar 200.000 wanita Asia dipaksa menjadi jugul lanfu.
Kehidupan ekonomi
Sewaktu Indonesia masih di bawah penjajahan Jepang, metode ekonomi yang dipraktekkan merupakan metode ekonomi perang.
Saat itu Jepang merasa penting untuk menguasai sumber-sumber materi mentah dari banyak sekali wilayah Indonesia.
Tujuan Jepang melaksanakan itu, untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya.
Wilayah-wilayah ekonomi yang sanggup menyanggupi kebutuhannya sendiri atau yang diberi nama Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya, merupakan wilayah yang masuk ke dalam struktur ekonomi yang dijadwalkan oleh Jepang.
Kalau di bidang moneter, pemerintah Jepang berupaya untuk menjaga nilai gulden Belanda. Hal itu ditangani biar harga barang-barang sanggup dipertahankan sebelum perang
Kehidupan Budaya
Pemerintahan Jepang pernah menjajal menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit terhadap rakyat Indonesia
Dalam penduduk Jepang, kaisar memiliki tempat tertinggi, lantaran diyakini selaku keturunan Dewa Matahari.
Jepang berupaya menerapkan nilai-nilai kebudayaannya terhadap bangsa Indonesia. Tetapi pribadi memperoleh kontradiksi dan perlawanan dari penduduk di Indonesia.
Bangsa kita ini cuma menyembah Sang Pencipta, yakni Tuhan Yang Maha Esa mana mungkin oke memberi hormat dengan membungkukkan punggung dalam-dalam (seikerei) ke arah matahari terbit.
Dahulu, para seniman dan media pers kita tidak sebebas sekarang. Pemerintahan Jepang mendirikan sentra kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkei Shidoso.
Lembaga ini yang lalu digunakan Jepang untuk memantau dan mengarahkan acara para seniman biar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Bahkan media pers pun berada di bawah pengawasan pemerintahan Jepang
Kondisi Pendidikan
Sistem pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang berlainan dengan masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda.
Pada masa pendudukan Jepang, semua kelompok sanggup mengakses pendidikan, sedangkan masa Hindia-Belanda, cuma kelompok atas (bangsawan) saja yang sanggup mengakses.
Akan tetapi, metode pendidikan yang dibangun oleh Jepang itu memfokuskan pada keperluan perang.
Meskipun akibatnya pendidikan sanggup diakses oleh semua kalangan, tetapi secara jumlah sekolahnya menurun sungguh drastis, dari semulanya 21.500 menjadi 13.500.
Bidang Militer
Dalam faktor militer ini, Anda akan mengerti bahwa badan militer Jepang dibikin semata-mata lantaran keadaan militer Jepang kian tertekan dalam perang Pasifik.
Memasuki tahun kedua pendudukan (1943), Jepang intensif untuk mendidik dan melatih para cowok Indonesia di bidang militer.
Hal ini lantaran suasana di medan perang (Asia – Pasifik) kian mempersulit Jepang. Mulai dari Sekutu pukulan di peperangan maritim dari Midway (Juni 1942) dan sekitar Laut Koral (Agustus ’42 – Februari 1943).
Kondisi itu diperparah dengan jatuhnya Guadalacanal yang merupakan basis kekuatan Jepang di Pasifik (Agustus 1943).
0 Komentar untuk "Bab Bangsa Indonesia Menggapai Kemerdekaan"